Pilkada Serentak

Mahfud MD: Tak Ada Hukum Atau Konstitusi yang Bisa Halangi Nepotisme

Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi polemik politik dinasti yang mungkin terjadi di Pilkada Serentak 2020.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Mahfud MD 

"Kecenderungan semacam itu terjadi di semua elite politik kita yang menyertakan keluarganya dalam politik," ujar Adi ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (12/12/2019).

Adi menegaskan, dinasti politik tak menjadi masalah apabila proses yang diikuti melalui kompetisi terbuka, dan tak menutup ruang kepada pihak lainnya.

 Neta S Pane Bilang 90 Persen Kasus Novel Baswedan Sulit Terungkap, Katanya Ini Cuma Perkara Kecil

Di sisi lain, Adi memiliki pandangan masyarakat berharap Jokowi tak melakukan dinasti politik.

Namun, kata dia, karena kekuasaan itu adalah candu, maka siapa pun bisa terpikat, termasuk Jokowi.

"Kalau mau jujur, publik berharap Jokowi tak menyertakan keluarganya ke politik saat ini, untuk membedakan dari elite lainnya."

 IPW Sebut Irjen Listyo Jadi Kabareskrim karena Dekat Jokowi, Presiden Dinilai Tak Taat Prosedur

"Nyatanya kekuasaan itu candu dan sukar dihindari, termasuk oleh Jokowi," ulasnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato politik pertamanya, jelang mendaftar sebagai calon wali kota (cawali) dalam Pilkada Solo 2020.

Pidato Gibran disampaikan di hadapan para relawan di halaman Grha Saba Buana, Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo.

 Optimistis Polisi Ungkap Kasus Novel Baswedan, Kompolnas Yakin Tidak Ada Kejahatan yang Sempurna

Politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu akan mendaftar sebagai cawali melalui jalur DPD PDIP. (Fransiskus Adhiyuda)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved