Breaking News:

Pemerintahan Jokowi

Pemerintah Niat Bubarkan 96 Lembaga dan Komisi, yang Dibentuk Pakai PP dan Perpres Lebih Mudah

Tjahjo Kumolo tengah mengkaji pembubaran sejumlah lembaga/komisi yang kinerjanya kurang optimal.

TRIBUNNEWS/RIZAL BOMANTAMA
Mendagri Tjahjo Kumolo membuka rapat kerja nasional “Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional” bersama TNI, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo tengah mengkaji pembubaran sejumlah lembaga/komisi yang kinerjanya kurang optimal.

Menurut Tjahjo Kumolo, kajian tersebut merujuk arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.

"Coba cermati teguran Bapak Presiden, kan beliau singgung juga kaitan lembaga/komisi."

Kuasa Hukum Djoko Tjandra dan Ketua PN Jaksel Dipolisikan, Kasusnya Mirip Pengacara Setya Novanto

"Sebagai pembantu Presiden yang harus melaksanakan visi dan misi Presiden di bidang reformasi birokrasi, maka saya harus cepat ambil langkah,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

Tjahjo Kumolo menjelaskan, sejak 2014, terdapat sekitar 24 lembaga/komisi yang dibubarkan.

Hingga kini, ada 96 lembaga/komisi, baik yang dibentuk melalui undang-undang (UU) maupun peraturan pemerintah (PP) serta peraturan presiden (perpres).

Doni Monardo: Covid-19 Malaikat Pencabut Nyawa

Maka dari itu, Tjahjo Kumolo terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji urgensi 96 lembaga/komisi itu.

"Kementerian PAN dan RB mencoba melihat mencermati lembaga-lembaga yang urgensinya belum maksimal dan memungkinkan untuk diusulkan pembubaran."

"Masih ada 96 yang sedang kita cek, koordinasikan dengan kementerian/lembaga untuk menungkinkan dihapus atau ada yang dikurangi dari 96 komisi/ lembaga yang ada,” jelas Tjahjo Kumolo.

Satgas Tinombala Salah Tembak Dua Petani Kopi, 12 Personel dan Proyektil Peluru Diperiksa di Jakarta

Tjahjo Kumolo juga mengatakan, jika lembaga/komisi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah dan perpres tentu akan lebih mudah dihapus.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved