Pemerintahan Jokowi
Rocky Gerung Bersedia Jadi Menkumham Jika Ditawari, Syaratnya Diberikan Hak Bisa Lakukan Hal Ini
Menanggapi hal itu, akademisi Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Isu reshuffle atau perombakan kabinet kini sedang mengemuka, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memarahi para menteri yang tidak memiliki sense of crisis di tengah pandemi Covid-19.
Menanggapi hal itu, akademisi Rocky Gerung mengakui akan menerima jabatan menteri jika tawaran itu datang kepadanya.
Hal itu ia ungkapkan saat moderator menanyakan kesiapan Rocky Gerung jika ditawari jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
• Berpotensi Kembali Terinfeksi Covid-19, Pasien Sembuh Tetap Wajib Patuhi Protokol Kesehatan
"Saya mau," kata Rocky Gerung dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?' Sabtu (4/7/2020).
Namun, sebagai konsekuensi dirinya menerima jabatan menteri, Rocky Gerung meminta satu syarat, yaitu memiliki hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
Sebab, ia menilai oligarki memiliki pengaruh kuat dalam setiap pengambilan keputusan politik di Indonesia, termasuk penentuan kursi menteri.
• Dua Menteri Ini Dianggap Layak Diganti, yang Satu Bahkan Dinilai Seharusnya Dicopot Sejak Maret
"Jadi Menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet.
"Jadi sebagai Menkumham, keputusan pertama saya akan membubarkan kabinet."
"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai Menkumham atas nama hak asasi manusia, saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.
• Pemerintah Kejar Target Turunkan Angka Kematian Covid-19 Hingga Nol
Rocky Gerung menyebut perombakan kabinet pada akhirnya ditentukan oleh segelintir orang.
Ia menilai saran yang diberikan kepada Presiden tentang menteri mana yang layak diganti hanya formalitas.
Sebab, ada kekuatan oligarki yang menyetir semua kepentingan.
• Dua Pekan Jelang Sidang Vonis 2 Terdakwa Penyerangnya, Novel Baswedan, Bebaskan!
"Jadi ada pendapat survei, surveyor, juga ada pendapat pakar, analis, juga ada pendapat partai."
"Tetapi di ujungnya yang menentukan itu adalah yang namanya olinier, partai oligarki linier," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung mengatakan, sejal awal keputusan politik yang diambil tidak merepresentasikan keinginan rakyat, seperti halnya yang ada dalam hasil survei.
• Diminta Kembalikan Uang Pengobatan Mata Rp 3,5 Miliar, Novel Baswedan: Tanya ke Presiden
