Pemerintahan Jokowi
Dua Menteri Ini Dianggap Layak Diganti, yang Satu Bahkan Dinilai Seharusnya Dicopot Sejak Maret
Ia pun menyarankan agar Jokowi merombak 'tim ekonominya' yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto sebaga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai lambannya kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi Covid-19, cukup bisa menjadi alasan untuk mengganti beberapa menteri.
Ia pun menyarankan agar Jokowi merombak 'tim ekonominya' yang saat ini dipimpin Airlangga Hartarto sebaga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Untuk tim ekonomi ini list-nya menteri yang layak direshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian," ujar Bhima kepada Tribunnews, Kamis (2/7/2020).
• Kemarahan Tanpa Aksi Nyata Percuma, Jokowi Diminta Copot Menteri yang Hambat Pencairan Dana Stimulus
Ia menambahkan, sebagai 'dirjen utama stimulus ekonomi', Airlangga dianggap gagal mempercepat realisasi stimulus di bidang dunia usaha dan UMKM.
Menurutnya, kinerja saat ini masih jauh dari harapan karena realisasi stimulus yang belum maksimal.
"Ini sudah under performance, karena realisasi stimulus dunia usaha baru 6.8 persen. Dan khusus UMKM, 1 persen pun belum sampai," kata Bhima.
• Menteri Sosial Ungkap 92 Kabupaten/Kota Tidak Pernah Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015
Oleh karena itu, ia menyarankan agar posisi tersebut diganti oleh sosok yang berasal dari kalangan profesional saja.
"Sebaiknya posisi Menko yang strategis diisi oleh profesional, bukan ketua partai politik."
"Kerja Menko masih standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya kerja ekstra."
• Ada Pelibatan Anak di Demonstrasi Tolak RUU HIP, Korlap: Memang Ada yang Mengerahkan
"Perlu sosok yang tegas agar eksekusi stimulus dipercepat," tegas Bhima.
Bhima juga menilai Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto layak untuk digantikan dengan sosok lain, karena dianggap lamban dalam menangani pandemi.
Hal ini satu di antaranya dipicu penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan yang dianggap masih tergolong minim, karena baru terserap 1,53 persen.
• Simpang Siur Keberadaan Djoko Tjandra, Komisi III DPR Bakal Panggil Dirjen Imigrasi
Bhima menilai seharusnya Terawan diganti pada Maret lalu, saat virus ini belum mewabah.
"Menteri Kesehatan harusnya sudah diganti jauh pada Bulan Maret," tutur Bhima.
