Warga Pulogadung Diduga Dipungut Rp 10 ribu Saat Ambil Bansos, Alasannya untuk Bayar Sewa Mobil

WARTAKOTALIVE, PULOGADUNG - Video di akun instagram @infopulogadung yang memperlihatkan warga Pulogadung dipungut bayaran Rp 10 ribu untuk mengambil bantuan sosial (bansos) pemberian Pemprov DKI Jakarta, beredar viral.

Dalam video berdurasi 55 detik tersebut, pengurus RT setempat disebut memungut biaya Rp 10 ribu kepada para warga di RT 15/07 dengan alasan untuk membayar sewa mobil.

Camat Pulogadung Bambang Pangestu mengatakan, pihaknya sudah mengetahui kabar tersebut, namun dia belum bisa memastikan kebenarannya.

"Saat ini sedang kami klarifikasi kepada ketua RT, jika benar maka saya minta ketua RT untuk mengembalikan uang tersebut ke masyarakat," kata Bambang saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2019).

Dia menyatakan pungutan dengan alasan ganti 'uang lelah' dalam pengangkutan paket bansos tak dibenarkan.

Sebab, sedari awal paket bansos memang diperuntukkan untuk warga yang secara ekonomi terdampak pandemi Covid-19.

• Djoko Tjandra Dikabarkan Sudah Tiga Bulan di Indonesia, Menkumham: Tidak Ada Datanya Kok

Pemprov DKI pun membantu penyaluran distribusi bansos sehingga pungutan tidak dibenarkan, terlebih sampai dipatok jumlahnya.

"Saya sudah sering sampaikan tidak boleh pungut biaya, uang dalam pelaksanaan bansos."

"Kalau kesepakatan untuk iuran, sumbangan untuk lingkungan silakan," ujarnya.

• Imam Nahrawi Bersumpah Sama Sekali Tidak Terima Dana Hibah KONI, KPK Segera Gelar Rapat

Lurah Jati Santi Nur Rifiandini menuturkan, pihaknya sudah memanggil pengurus RT guna melakukan klarifikasi atas kasus dugaan pungutan liar.

Sejak Selasa (30/6/2020) malam, pihaknya sudah melakukan klarifikasi, namun karena proses belum rampung, dia belum bisa membeberkan hasilnya.

"Tahap kedua (klarifikasi) baru saja tadi, di ruang rapat lantai 2 kantor Lurah Kelurahan Jati."

"Ketua RT hadir dan berkoordinasi dengan saya , sekretaris Kelurahan dan PJLP Dinsos Kelurahan," kata Santi.

Pemprov DKI Kurangi Jumlah Penerima

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berangsur akan mengurangi jatah pembagian bantuan sosial (bansos) bagi warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Bantuan sosial dari Pemprov DKI sendiri sudah didistribusikan sejak April lalu, atau tepat setelah pemberlakuan PSBB tahap pertama.

Pemprov DKI akan meneruskan bansos hingga Desember 2020.

• Rekor Angka Kesembuhan Tertinggi Pasien Covid-19 Terjadi di 26 Juni 2020, In Provinsi Penyumbangnya

Secara total, Pemprov bersama Kementerian Sosial akan mendistribusikan bansos dengan total lebih dari 2,4 juta kepala keluarga (KK).

Rinciannya, 1.299.849 KK kewajiban Kemensos, dan 1.147.537 KK tanggung jawab Pemprov DKI lewat Dinas Sosial.

"Perlu diketahui pembagian sembako kita akan terus dilaksanakan sampai gelombang pertama Juli."

• KRONOLOGI Pembakaran Bendera PDIP Versi Korlap, Mengaku Tak Bisa Hentikan Massa

"Dan diteruskan sampai Desember," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam diskusi virtual, Jumat (26/6/2020).

Tapi, jumlah calon penerima akan berangsur berkurang hingga menuju Bulan Desember, seiring pelonggaran sejumlah sektor secara bertahap dan perbaikan ekonomi warga pasca-penerapan masa transisi.

Mengingat di masa transisi ini, warga yang mencari penghasilan dari ojek daring dan usaha yang sebelumnya dilarang buka, kini bertahap sudah kembali dibolehkan beraktivitas.

• Ada Trisila dan Ekasila di Visi Misi PDIP, Korlap Demonstrasi Tolak RUU HIP Siap Lapor Polisi

Mereka yang ekonominya sudah kembali pulih nantinya akan dihapus dari daftar penerima bansos.

"Namun demikian, nanti jumlah pembagian sembako akan semakin berkurang seiring pelonggaran dan perbaikan ekonomi kita," ucapnya.

"Karena sebelumnya ojek online dan usaha yang tidak bekerja atau mati itu bisa bekerja kembali."

• Ini Dua Hal yang Bisa Muncul Jika Polisi Tak Tuntaskan Kasus Pembakaran Bendera PDIP Menurut IPW

"Dan nanti secara berangsur tidak mendapat bantuan sosial," tutur dia.

Guna memperlancar proses tersebut, Pemprov DKI sudah aktif melakukan pencatatan dan pemutakhiran terhadap data calon penerima bansos.

Kata Riza, pemutakhiran data yang akurat jadi penting untuk menghindari masalah baru di masa mendatang.

• 26 Juni 2020, Kasus Positif Covid-19 di Jawa Timur Salip Jakarta, Aceh Masih di Bawah 70

"Tentu kita harus punya data primer yang baik sehingga pengurangan-pengurangan itu tidak menimbulkan masalah baru," papar Riza.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan pihaknya telah bertemu dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait bantuan sosial (bansos) sembako khusus Covid-19.

Menurut Juliari, Pemprov DKI Jakarta menyatakan hanya ikut bersama pemerintah pusat menyalurkan bansos sembako khusus hingga Juni 2020.

Untuk periode Juli hingga Desember 2020, Pemprov DKI tak lagi ikut program penyaluran bansos khusus itu.

• Program Bansos Berlanjut Hingga Desember 2020, Nilainya Berkurang Jadi Rp 300 Ribu per Bulan

"Kami sudah melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI beberapa hari lalu."

"Karena kami dapat konfirmasi untuk Juli sampai Desember Pemprov DKI akan fokus ke program lain."

"Dan tidak akan melanjutkan program bansos sembako yang mereka jalankan di bulan ini," kata Juliari saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/6/2020).

• Presiden Tidak Bisa Intervensi Kasus Novel Baswedan, Kalau Tidak Puas Bisa Ajukan Banding

Program bansos sembako khusus Covid-19 ini diberikan untuk wilayah Jabodetabek.

Sejak awal, pemerintah pusat menargetkan 2,1 juta keluarga penerima manfaat.

Juliari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menyatakan keluar dari program itu lantaran akan mengalihkannya ke program lain.

• Sepekan PSBB Transisi, Angka Reproduksi Covid-19 PSBB Masih Stagnan di Level 0,99

Maka dari itu, pemerintah pusat akan fokus ke target penerima manfaatnya menjadi 1,3 juta keluarga.

"Target 2,1 juta keluarga itu dibagi 1,3 juta keluarga oleh Kemensos dan 800 ribu oleh Pemprov DKI."

"Untuk Juli sampai Desember menjadi 1,3 juta keluarga, dan akan dikelola seluruhnya oleh Kemensos," jelas Juliari.

• Nazaruddin Bebas Bersyarat, Partai Demokrat: Karena Bersedia Bekerja Sama dengan Penegak Hukum

Terkait data penerima manfaat, Juliari meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan perbaikan, jika masih ada data yang belum disempurnakan.

"Menyangkut data kami sudah sampaikan kepada Pemprov DKI, apabila masih ada data-data yang kurang baik segera dilakukan perbaikan.

"Dan kami juga siap menerima perbaikan-perbaikan data tersebut."

• Novel Baswedan: Yang Tangani Saya Dokter Kornea Terbaik di Dunia, Dua Mata Saya Seharusnya Buta

"Sehingga pada penyaluran berikutnya, khususnya gelombang kedua Juli-Desember, data-data yang kami terima lebih baik lagi," tuturnya.

Juliari juga terus mengejar target 100 persen penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Ada pun penyaluran bansos reguler yang digelontorkan kepada masyarakat ada dua program, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako.

• Staf Presiden: Pemerintah Tidak Ada Hubungannya dengan Buzzer, Silakan Lapor Kalau Merasa Dirugikan

Juliari menyebut, hingga Juni 2020, baru tersalurkan sebesar 95,4 persen.

“Untuk PKH, realisasi per Bulan Juni ini sudah 95,4 persen, yaitu 9,54 juta keluarga penerima manfaat sudah menerima dana."

"Totalnya sekitar Rp 2,42 triliun,” beber Juliari.

• Apakah Covid-19 Benar-benar Ada? Ini Kata Dokter Reisa

Juliari pun mengatakan, masih ada kurang lebih 456.671 keluarga yang belum menerima bantuan atau dana, kurang lebih totalnya sekitar Rp 130 miliar.

Ia pun berjanji segera mengejar target tersebut hingga akhir Juni ini.

“Insyaallah sampai akhir bulan ini bisa seluruhnya tersalurkan hingga pencapaian bisa 100 persen atau 10 juta penerima manfaat,” paparnya.

• Abu Rara Penikam Wiranto Dituntut 16 Tahun Penjara, Istrinya 12 Tahun, Besok Divonis

Adapun untuk program bansos reguler kedua adalah Kartu Sembako atau bantuan pangan non-tunai.

Politikus PDIP ini menyebut progress penyaluran hingga Juni 2020 telah mencapai 18,3 juta keluarga.

Tentunya, realisasi itu masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu menjangkau 20 juta keluarga.

• Putuskan Tidak Bahas RUU HIP, Tak Dimasukannya TAP MPRS yang Larang PKI Jadi Sorotan Jokowi

Juliari pun menjelaskan alasan belum tercapainya progress 100 persen.

Yakni, karena pada saat pandemi Covid-19 ini penyaluran bansos harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Juga, sebagian besar dari sisa target penerima manfaat berada di wilayah remote area yang sulit dijangkau.

• 20 Tentara India Tewas Akibat Tawuran dengan Pasukan China di Wilayah Sengketa, Pakai Batu dan Tinju

“Insyaallah di bulan depan kita bisa capai 20 juta warga untuk kartu sembako."

"Sehingga target 20 juta penerima manfaat bisa tercapai,” jelasnya.

Berkurang

Sebelumnya Juliari mengatakan, program bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek akan diteruskan sampai Desember 2020.

Namun, besaran bansos yang diterima sebelumnya sebesar Rp 600 ribu akan dikurangi menjadi Rp 300 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi Bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran."

• UPDATE 17 Juni 2020: RS Wisma Atlet Rawat 590 Pasien Positif Covid-19, RS Pulau Galang 56 Orang

"Setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per KPM," terang Juliari.

Juliari pun menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menentukan penerima manfaat tersebut.

Pemda harus segera menyerahkan data KPM kepada pemerintah pusat untuk didata secara detail.

• Jangan Main Gadget di KRL, Covid-19 Bisa Bertahan Lima Hari di Handphone!

Sehingga, bansos tersebut tetap sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Kami kembali lagi berikan kewenangan kepada daerah untuk berikan data," cetusnya. (*)