Wacana Reshuffle Kabinet, Ustaz Haikal Hasan Usul Menko Luhut Binsar Pandjaitan Diganti Rizal Ramli

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan melakukan perombakan kabinet.

Ancaman Jokowi tersebut keluar lantaran sejumlah menteri dianggap tidak responsif dan tidak kinerja mereka dianggap tidak maksimal.

Sikap Jokowi yang tampak kesal dan marah terhadap kinerja menteri kabinet dalam menangani virus Corona memang menjadi perhatian publik beberapa hari ini.

Pernyataan Jokowi tersebut mendapatkan banyak pihak.

• Kamis Besok Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka, Jack Lapian Pastikan akan Hadir

• Ustaz Tengku Zulkarnain Ledek Wacana Reshuffle Kabinet, Ibaratkan Bangunan Mau Ambruk Disokong Bambu

Salah satunya dari Ustaz Haikal Hassan Baras.

Bahkan, ustaz Haikal mengusulkan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan digantikan dengan Rizal Ramli.

"Presiden ancam reshuffle, Ambil suara yuuk ... 1 org usul berhentikan 1 menteri yg bermasalah dg kinerja dan cara komunikasi. Lalu, usulkan dg nama menteri baru. Saya usul: Menko LBP diganti
@RamliRizal

Usulan milikmu? (Akan dikumpulkan sbg masukan utk Presiden)," tulis ustaz Haikal di akun twitternya, Rabu (1/7/2020).

• Kisah Pilu Masa Kecil Wendy Cagur, Jarang Makan Enak, Ngorek Sampah demi Temukan Mainan

• PLN Perpanjang Bantuan Listrik Stimulus Covid-19 ke Pelanggan, Begini Prosedurnya

Pandangan pengamat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah pada para menterinya mendapatkan perhatian dari banyak kalangan.

dikutip dari Tribunnews.com, Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pada saat menunjukkan kemarahannya itu, pada saat sama Jokowi mengakui kegagalannya dalam memimpin.

Pangi pun mengibaratkannya seperti menepuk air di dulang, yang akhirnya terpercik ke muka sendiri.

"Yang dipertontonkan di ruang publik ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri."

"Ini adalah dagelan politik yang sedikit agak memalukan."

• Hilmi Aminuddin Meninggal Dunia, Habib Aboebakar Al habsyi Kirimkan Puisi Mengharukan

"Pada saat yang sama sebetulnya presiden mengonfirmasi atau membuat pengakuan atas kegagalannya dalam memerintah atau memimpin lewat kinerja menterinya yang inkompeten," kata Pangi pada Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).

Di sisi lain, Pangi menyebutkan, kemarahan pejabat di ruang publik seringkali dijadikan sebagai alat politik.

Menurutnya, momen kemarahan tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Jokowi untuk 'cuci tangan'.

• Kemarahan Jokowi Dinilai Bentuk Frustrasi Menghadapi Krisis Pandemi, Fadli Zon Paparkan Buktinya

"Ini adalah kesempatan bagi Jokowi untuk terus memposisikan dirinya terlihat 'cuci tangan bersih'."

"Sementara, pihak yang paling layak disalahkan atas ketidakmampuannya dalam menjalankan roda pemerintahan adalah para menteri yang tidak becus bekerja, bukan dirinya sebagai presiden," ujarnya.

Pangi juga menilai, kemarahan presiden merupakan bentuk strategi untuk menggeser perhatian publik, yang semula berfokus pada kelemahan kepemimpinan presiden.

Setelah kemarahan tersebut, menurut Pangi, masyarakat lebih menyoroti para menteri dalam menilai kegagalan pemerintah.

• Jokowi Resmikan Kawasan Industri Batang Jawa Tengah, Disiapkan Menjadi Pusat Manufaktur Nasional

"Setelah pidato presiden dengan judul lagu lama 'jengkel' tersebut, kini kelemahan serta kegagalan pemerintahan mulai bergeser ke pembantu presiden, akibat ulah menterinya yang amburadul."

"Harapannya desain tekanan publik dari awalnya mempersalahkan presiden bergeser menyalahkan menteri," tutur Pangi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak meluapkan kemarahannya pada para menteri di Sidang Kabinet Paripurna, yang digelar di Istana Negara, Kamis (18/6/2020) lalu.

Video kemarahan presiden tersebut kemudian sampai pada publik setelah dipublikasikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

• Sambut Kunjungan Presiden Jokowi, Gubernur Ganjar Beberkan Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah

Dalam rekaman video tersebut, Jokowi terdengar berbicara dengan nada tinggi pada para menterinya.

Presiden menilai, sejumlah anggota kabinetnya belum memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi situasi pandemi Corona (Covid-19) saat ini.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja."

"Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

• Rhoma Irama Anggap Aneh Jika Dirinya Akan Diproses Hukum Lantaran Bernyanyi di Acara Sunatan

Jokowi pun menyinggung perihal penyerapan anggaran kementerian.

Satu di antaranya yaitu terkait anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun, namun baru cair sebesar 1,53 persen.

Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial serta stimulus UMKM yang belum optimal.

Lantas, Jokowi pun mengancam reshuffle hingga pembubaran lembaga atau institusi negara yang tidak produktif.

• Hotman Paris Masih Simpan Perasaan Cinta kepada Tamara Bleszynski, Siap Lamborghini ke Bali

Penjelasan Istana Terkait Video Kemarahan Jokowi yang Baru Diunggah Setelah 10 Hari Sidang Kabinet Paripurna

Diberitakan Kompas.com, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Sektretariat Presiden Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan mengapa baru menggunggah video itu 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.

Menurut Bey, video itu awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.

Wartawan pun tidak diperbolehkan untuk meliput.

• Jack Boyd Lapian, si Tukang Lapor yang Kini Menjadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus

Menurut Bey, video itu awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.

Wartawan pun tidak diperbolehkan untuk meliput.

"Karena awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern," kata Bey, Minggu (28/6/2020).

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan.

Menurutnya, ada banyak hal baik dan bagus yang perlu diketahui publik.

Oleh karena itu, pihak biro pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video tersebut.

"Kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini," kata dia

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai sepuluh hari.

Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Para Menteri

Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras di masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Akan tetapi, menurut Moeldoko, hasil yang signifikan dari kinerja para menteri belum juga terlihat.

Oleh karena itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6/2020) lalu, Jokowi pun memberikan peringatan yang lebih keras, bahkan dengan nada bicara yang meninggi.

Moeldoko mengatakan, Jokowi khawatir melihat sejumlah menteri masih menganggap situasi saat ini masih normal.

"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan. Ini peringatan ke sekian kali," kata Moeldoko, seperti yang diberitakan Kompas.com, Senin (29/6/2020).

"Maka penekanan kali ini lebih keras dari sebelumnya," sambungnya.

• Enam Tahun Menikah Belum Punya Momongan, Fitri Carlina Sempat Minder dengan Keluarga Besar

Moeldoko menambahkan, Jokowi ingin para menterinya memiliki semangat yang sama dalam mengatasi pandemi virus corona.

Karenanya, kerja yang luar biasa sangat diperlukan dalam menghadapi kondisi negara yang sedang krisis ini.

"Peringatannya adalah ini situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa."

"Penanganan tidak cukup biasa-biasa, linear. Tapi seorang pemimpin dari lembaga harus ambil langkah efektif, efisien, dan tepat sasaran," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebutkan, sejak awal Presiden Jokowi ingin penanganan Covid-19 diprioritaskan kepada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi.

• Terduga Pelaku Pura-pura Gila, Polisi Kesulitan Gali Motif Pembakaran Mobil Via Vallen

Akan tetapi, nyatanya, penanganan di tiga sektor tersebut masih lemah.

Di bidang kesehatan contohnya, Jokowi melihat dana yang terserap baru 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

Di bidang kesehatan contohnya, Jokowi melihat dana yang terserap baru 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

Selain itu, penyaluran bantuan sosial serta stimulus ekonomi bagi usaha kecil, mikro, dan menengah juga belum optimal.