Menko PMK Bilang Iuran BPJS Kesehatan Seharusnya Rp 137.221 Jika Berdasarkan Hitungan Aktuaria

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, iuran BPJS Kesehatan saat ini jauh dari angka ideal hitungan aktuaria.

Ia menyebut, hitungan aktuaria untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas I seharusnya sebesar Rp 286.085, kelas II senilai Rp 184.617, dan kelas III sebesar Rp 137.221 per bulan.

"Jika ingin Jaminan Kesehatan mau aman dan kompatibel, mestinya sesuai hitungan aktuaria," ujar Muhadjir Effendy saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

• Cerita Dibalik Layar Dokter Reisa Saat Update Kasus Covid-19, Bawa Mikrofon Sendiri

Menurut Muhadjir Effendy, iuran yang saat ini di bawah hitungan aktuaria, maka pemerintah menanggung kekurangannya, dan tentu tidak dapat ditanggung pemerintah terus, karena keterbatasan keuangan.

"Tentu saja tidak mungkin akan terbebani secara terus menerus dengan kapasitas fiskal yang ada, bukan berarti pemerintah tidak memiliki tanggung jawab," papar Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy juga menyebut sesuai ketentuan yang ada, maka iuran BPJS Kesehatan secara berkala perlu direvisi.

• RINCIAN Gaji Pimpinan KPK, Ketua Kantongi Rp 123.938.500, Kini Sedang Dibahas untuk Naik Lagi

"Iuran jaminan kesehatan ini terakhir naik pada tahun 2016, iuran PBPU kelas III belum pernah disesuaikan sejak tahun 2014," tutur Muhadjir Effendy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri pada tahun 2021.

Keputusan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada pasal 34 mengatur besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

• DAFTAR Besaran THR Lebaran 2020 yang Diterima Non PNS, Paling Lambat Dibayarkan Setelah Hari Raya