DAFTAR Besaran THR Lebaran 2020 yang Diterima Non PNS, Paling Lambat Dibayarkan Setelah Hari Raya

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menteken Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020.

Isinya tentang Pemberian THR Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam Beleid yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 9 Mei 2020 tersebut, pemerintah membayarkan THR Idul Fitri untuk para ASN paling cepat 10 hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

• Warga Usia di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Tengah Pandemi, PKS: Bisa Jadi Blunder Berikutnya

"Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya," begitu bunyi pasal 15 ayat 1.

Meski demikian, THR bukan berarti pasti dibayarkan sebelum Lebaran.

PP tersebut tetap memuat pasal 4 ayat 2 PP Nomor 36 Tahun 2019 yang menyatakan THR bisa dibayar setelah Idul Fitri.

• Berkeliling Pakai Gerobak, Ketua Umum Pospera Bagikan Sembako kepada Warga Cipinang Muara

Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 15 ayat 2 di PP Nomor 24 Tahun 2020.

"Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya," demikian bunyi pasal itu.

PP 24 Tahun 2020 juga juga memasukkan calon ASN sebagai penerima THR, selain mengatur penerimaan untuk ASN, TNI-Polri maupun penerima pensiun.

• ISI Lengkap Pergub DKI Nomor 41 Tahun 2020: Tak Pakai Masker Didenda Rp 250.000 dan Kerja Sosial

Di luar calon ASN, besaran THR diberikan dengan nilai 1 bulan penghasilan yang diterima di dua bulan sebelum hari raya, sesuai pasal 6 ayat 1.

Apabila ada selisih penerimaan antara dua bulan sebelumnya dengan sekarang, pemerintah tetap membayar selisih tersebut kepada ASN.

Khusus calon ASN, mereka hanya mendapatkan 80 persen (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Besaran THR

- Pegawai Non PNS pada lembaga non struktural dan lembaga pemerintahan atau pegawai lainnya yang menduduki jabatan struktral setara eselon III, menerima THR Rp 5,352 juta.

- Pegawai non PNS yang setara eselon IV, menerima besaran THR sebesar Rp 5,242 juta.