Pemerintah Divonis Bersalah Blokir Internet di Papua, Ini Kata Natalius Pigai

Natalius Pigai menanggapi putusan PTUN Jakarta yang memutuskan Presiden dan Menkominfo bersalah, karena memblokir internet di Papua.

TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memutuskan Presiden dan Menkominfo bersalah, karena memblokir internet di Papua.

"Maka memaknai putusan tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Jokowi sadar dan sengaja menutupi dugaan kejahatan genocida."

"Dugaan kejahatan kemanusiaan dan rasialisme di Papua yang berlangung secara masif dan terstruktur," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (4/6/2020).

Setelah Ciduk Nurhadi dan Rezky Herbiyono, KPK Minta Hiendra Soejoto Menyerahkan Diri

Penutupan akses internet itu, kata Pigai, adalah bentuk kepanikan pemerintah menghadapi gelombang demonstrasi anti rasisme di Papua.

"Yang mana aktor-aktor rasialis adalah rata-rata buzzer yang disiapkan dan dikendalikan oleh pemerintah," kata Pigai

Pigai mengatakan, pemerintah jokowi takut jika informasi tentang berbegai kejahatan negara (state terorisme) di Papua terbongkar luas melalui media elektronik dan diketahui publik internasional.

KPK Pastikan Nurhadi Tak Dikawal dan Dijaga Aparat Saat Ditangkap

"Jakarta lebih menyukai Papua jadi daerah tragedi terlupa dengan mengontrol Papua sebagai daerah tertutup (blank spot)," paparnya.

Berikut ini isi lengkap Putusan Perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, dikutip Wartakotalive dari laman ptun-jakarta.go.id:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved