Breaking News:

Virus Corona

3 SKPD Pemprov DKI ini tidak Tangani Pandemi Corona, Tapi dapat TKD Penuh, DPRD: Gubernur harus Adil

Mereka yang berpeluh keringat di lapangan dinilai lebih tepat menerima pengecualian potongan tunjangan dalam upayanya mengatasi pandemi.

Editor: Mohamad Yusuf
Wartakotalive.com/Joko Supriyanto
Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin lakukan pemasangan stiker penutupan tempat hiburan di Emporium Jakarta Pusat. Penutupan terkait dengan pelanggaran PSBB Jakarta. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan memotong sebanyak 50 persen dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemotongan TKD itu sebagai bentuk untuk membantu penanganan pandemi virus corona saat ini.

Namun, di tengah kebijakan itu, justru terdapat tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tetap mendapatkan TKD penuh.

Padahal ketiga SKPD tersebut tidak bersentuhan langsung dalam penanganan pandemi virus corona.

Tiga SKPD tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfotik.

 Siap Sambut New Normal, 60 Mal di Jakarta akan Kembali Beroperasi 5 Juni Nanti, Ini Daftarnya

 Pantau Lewat Google Maps, Anies Ucapkan Terimakasih Pada Warga yang telah Lebaran di Rumah Saja

 Penumpang Pesawat Tujuan Jabodetabek tidak punya SIKM, akan Dikarantina 14 Hari di GOR Cengkareng

Dibandingkan dengan SKPD lainnya seperti Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan lainnya, yang terjun langsung menangani pandemi virus corona.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI August Hamonangan.

Dilansir dari Tribunnews, atas hal tersebut, August Hamonanngan menyebut Gubernur Anies Baswedan disebut pilih kasih terhadap kebijakan pemotongan tunjangan bagi pegawainya.

"Saya dapat info para PNS sedang resah karena ada kabar bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Dinas Kominfo akan mendapatkan tunjangan penuh. Padahal, pekerjaan mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/5/2020).

"Jangan sampai ada kesan Pak Gubernur pilih kasih dalam memberikan tunjangan penghasilan," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved