Breaking News:

Kasus Suap

KPK Sebut Hanya Dampingi Itjen Kemendikbud saat OTT Kasus Dugaan Suap THR Pejabat Kemendikbud

OTT dalam kasus suap THR penjabat Kemendikbud bukan hanya dilakukan KPK melainkan didampingi Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Warta Kota/Budi Sam Lau Malau
Kabid Humas PMJ Kombes Yusri Yunus (tengah) didampingi Jubir KPK Ali Fikri (kiri) dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu (kanan). Mereka menggelar konferensi pers terkait pelimpahan kasus suap tunjangan hari raya (THR) pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh jajaran pimpinan Universitas Jakarta (UNJ) dari KPK ke Polda Metro Jaya di Mapolda Metro, Sabtu (23/5/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, KEBAYORAN BARU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap THR pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut juru bicara KPK Ali Fikri,  saat dilakukan OTT didampingi Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Ali Fikri mengatakan, tidak ditemukan perbuatan tindak pidana oleh pelaku penyelenggara negara sehingga pihaknya melimpahkan kasus itu ke Polda Metro Jaya.

"Perlu kami jelaskan lebih dahulu, bahwa ini merupakan kegiatan tangkap tangan dimana KPK diminta bantuan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Jadi bukan oleh KPK, tapi KPK mendampingi," kata Ali Fikri di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

Dia menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta bantuan KPK, karena ada informasi dugaan penyerahan sejumlah uang kepada pejabat di Kemendikbud.

"Info yang diperoleh KPK seperti itu saat Inspektorat Jenderal Kemendikbud meminta bantuan untuk mendampingi," kata Ali Fikri.

"Di sana, kami amankan DAN Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan menyita barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar AS (Amerika Serikat-Red) dan Rp 27,5 juta," kata Ali Fikri.

VIDEO: KPK Hanya Dampingi Itjen Kemendikbud Saat OTT Kasus Dugaan Suap THR Pejabat Kemendikbud

Menurut Ali Fikri, OTT hanya mengamankan DAN-Kabag Kepegawaian UNJ.

"Dan bukan seperti berita yang beredar bahwa kami mengamankan juga Rektor UNJ," katanya.

DAN, kata Ali Fikri,  bukan penyelenggara negara seperti yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN),

Rektor UNJ, kata Ali Fikri, memang penyelenggara negara, namun saat dipanggil dan dimintai keterangan bersama beberapa orang lainnya, belum ditemukan ada perbuatan tindak pidana.

"Setelah kami mengamankan DAN, kami periksa 6 orang lainnya sesuai keterangan DAN, jadi total ada 7 orang," katanya.

"Dari pemeriksaan belum ditemukan adanya perbuatan pidana dari pelaku penyelenggara negara. Karenanya kami berkordinasi dan melimpahkan kasus ini ke polisi," kata Ali Fikri.

Polda Metro Pulangkan 7 Terduga Pelaku Suap THR Kemendikbud, Dilimpahkan KPK

Dia menjelaskan, sesuai Pasal 11 UU KPK, sebagai aparat hukum KPK memiliki ciri khas.

Dalam Pasal 11 sudah sangat jelas KPK punya kewenangan menyelidiki, menyidik dan menuntut, salah satunya berkaitan dengan penyelenggara negara.

"Ayat 2  menyebutkan, jika dalam hal tidak memenuhi ketentuan penyelenggara negara maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke kepolisian atau kejaksaan," katanya.

Tetapi setelah dilimpahkan, kata Ali Fikri, KPK tidak serta merta lepas tangan.

"Di ayat berikutnya, dijelaskan kami di KPK tetap melakukan supervisi atas kasus yang sudah diserahkan. Jadi meski kasus ini sekarang ditangani Polda Metro Jaya, KPK tetap melakukan supervisi," katanya.

Atas latar belakang itu, pihaknya melimpahkan kasus dugaan suap itu ke polisi.

"Sebab dari pemeriksaan total 7 orang, belum ditemukan perbuatan tindak pidana pelaku penyelenggara negara. Sehingga kami limpahkan ke polisi," katanya.

Siang Ini, Sabtu 23 Mei 2020, Polda Metro Beberkan Kasus Suap THR Pejabat Kemendikbud

Sementara itu, Polda Metro Jaya  membeberkan dan menjelaskan kasus dugaan suap  Tunjangan Hari Raya (THR) pejabat Kemendikbud oleh jajaran pimpinan UNJ yang dilimpahkan KPK ke polisi.

Dari hasil gelar perkara yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus itu, untuk sementara belum ditemukan tindak pidana suap dan korupsi.

Hingga saat ini belum ada tersangka dalam kasus ini serta ketujuh  orang yang sempat diamankan dan diserahkan ke Polda Metro Jaya telah dipulangkan dan dikenakan wajib lapor.

Alasannya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, dari hasil gelar perkara belum ditemukan ada tindak pidana.

"Ketujuh orang itu kami kenakan wajib lapor. Untuk kasusnya sendiri masih terus didalami dan diselidiki Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Yusri saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2020).

"Meski ketujuh orang itu dipulangkan, penyidik akan memanggil mereka kembali untuk diklarifikasi serta kemungkinan saksi lainnya," kata Yusri.

Novel Baswedan Ungkap Dirinya Tengah Tangani Kasus Suap Basuki Hariman, Sebelum Disiram Air Keras

Yusri menjelaskan, pelimpahan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh salah seorang pegawai UNJ kepada pegawai kemendikbud RI dilakukan Kamis 21 Mei 2020.

Pelimpahan dilakukan KPK ke Polres Jakarta Selatan.

"Yang dilimpahkan pada kasus ini, dalam bentuk dokumen satu bundel dan 7 orang yang diduga terlibat dari UNJ dan pegawai Kemendikbud," kata Yusri.

Kemudian, Jumat (22/5/2020) siang, kasus diambil alih oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk dokumen dan 7 orang yang diduga terlibat.

"Dari penyidik kemudian dilakukan gelar perkara untuk mengetahui konstruksi peristiwanya seperti apa. Hasil gelar perkara yang dilakukan, belum ditemukan ada tindak pidana. Sehingga ketujuh orang itu untuk sementara dipulangkan dan dikenakan wajib lapor," kata Yusri.

VIDEO: KPK Hanya Dampingi Itjen Kemendikbud Saat OTT Kasus Dugaan Suap THR Pejabat Kemendikbud

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu mengatakan, meski memulangkan ketujuh orang itu, pihaknya memastikan tetap mendalami kasus dugaan suap  dengan supervisi dari KPK.

"Kami tetap menindaklanjuti proses penyeldikan dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa tindak pidananya," kata Roma.

Sebelumnya KPK  menangkap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dwi Achmad Noor yang diduga telah menyerahkan uang THR kepada sejumlah pejabat Kemendikbud.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved