Breaking News:

BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan Naik saat Virus Corona, Rahmat Effendi Serahkan ke Masyarakat untuk Menilai

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyerahkannya kepada masyarakat untuk menilainya.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Intan Ungaling Dian
Warta Kota/Muhammad Azzam
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Saat pandemi virus corona atau Covid-19,Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, Wali Kota Bekasi  Rahmat Effendi menyerahkannya kepada masyarakat untuk menilainya.

Pria yang disapa Pepen itu mengaku, dia berat mendengar rencana kenaikan iuran tersebat saat semua orang menghadapi masalah pandemi virus corona.

"Susah kita mau menyampaikannya dalam kondisi kita sedang menghadapi Covid-19 ada berita tentang kenaikan BPJS. Kita serahkan saja ke masyarakat," ujarnya di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kamis (14/5/2020).

Ternyata Denda Iuran BPJS Kesehatan juga Naik Jadi 5 Persen, Denda Paling Tinggi Sentuh Rp 30 Juta

Bamsoet Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi Covid-19

Dia menambahkan, masyarakat bisa menilai sendiri terhadap rencana pemerintah tersebut.

Akan tetapi, dia menduga, langkah pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.

"Itu tentu untuk melihat sebuah pelayanan terhadap kesehatan yang ada. Tapi mungkin tidak tepat (waktunya)," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelu,  pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Padahal, sebelumnya dalam putusan pada 31 Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) sudah membatalkan kenaikan iuran yang dibuat pemerintah pada 2019.

Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi, Sebaiknya Dibatalkan

KPK Ternyata Pernah Surati Jokowi Soal Defisit Keuangan BPJS Kesehatan, tapi Tak Kunjung Ditanggapi

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved