Breaking News:

Info BPJS Kesehatan

Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan, Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Gugat ke MA

Iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri bakal dinaikkan lagi tahun 2021

Editor: Yupratomo DP
Twitter @MataNajwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020). Jokowi memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menaikkan lagi iuran BPJS Kesehatan untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) atau peserta mandiri pada tahun 2021.

Namun kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu bakal digugat lagi ke Mahkamah Agung. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) berencana mengajukan uji materi ke MA.

Keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 34 mengatur besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Bunyi pasal 34 point B menyebutkan, untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya, iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 150.000.

Lalu, peserta iuran mandiri kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 100.000. Sedangkan, peserta iuran peserta mandiri kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 35.000.

Perpres Nomor 64 tahun 2020 menjelaskan ketentuan besaran iuran di atas mulai berlaku pada 1 Juli 2020. Dalam Perpres tersebut, Jokowi juga resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri sebesar 100 persen yang berlaku mulai April 2020 lalu.

Dengan demikian, iuran BPJS yang naik sejak Januari 2020 menjadi Rp 42.000 untuk kelas III kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 ayat 7 dan 8.

Pembatalan kenaikan iuran itu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan MA diterima pemerintah pada 31 Maret 2020 berdasarkan surat dari Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor: 24/P.PTS/III/2020/7P/HUM/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Reg. No. 7P/HUM/2020.

Jokowi Kembali Naikan Iuran BPJS Kesehatan,Rachland: Besok Harga Diri Mau Diturunkan Lagi Tidak Pak?

Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari untuk melaksanakan Putusan MA tersebut yang terhitung berakhir pada 29 Juni 2020.

         Dipertanyakan

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved