Breaking News:

Info BPJS Kesehatan

Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi, Sebaiknya Dibatalkan

Pemerintah kembali menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Andy Pribadi
instagram @bambang.soesatyo
Bamsoet Sekeluarga Pakai Masker Menuju Bali 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah kembali menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Kenaikan BPJS ini pun juga menjadi perhatian masyarakat, sebab sebelumnya kenaikan BPJS pada tahun ini sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Terkait kenaikan BPJS ditengah pandemi Covid-19, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan jika pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

Soeharto atau Sultan Hamengku Buwono IX Penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949, Ini Jawabannya

Ditembak Sniper Berjarak 7 Meter saat Sedang Sholat, Aneh Peluru Gagal Meluncur ke Arah Soekarno

Ratusan Sopir Angkutan Umum Dapat Bantuan dari Ketua MPR RI

Namun yang perlu ditekankan apakah kenaikan BPJS sudah tepat pada waktunya.

"Pertama bukan soal setuju dan tidak setuju. Intinya kami serahkan kepada keputusan pemerimtah. Karena pemerintah yang mengelola hal ini," kata Bamsoet di Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020).

Menurut Bamsoet, pemerintah diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil keputusan di tengah pandemi Covid-19 ini. Walaupun beban tanggungan BPJS dibebankan kepada pemerintah.

Jika melihat situasi saat ini, tentunya ia berharap ada pertimbangan terkait kenaikan iuran BPJS di tengah pandemi covid-19.

"Dalam situasi saat ini, barang kali bisa dipertimbangkan bahasa halusnya saya mohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan momentum kenaikan iuran BPJS ini, bagusnya setelah pandemi ini berakhir itu salah satunya," katanya.

Sebelumnya, kenaikan BPJS sempat terjadi sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 penyesuaian iuran JKN-KIS mulai 1 Januari 2020 bagi peserta PBPU/BP Mandiri disesuaikan menjadi, kelas 1 Rp. 160.000 perbulan, kelas II Rp. 110.000 perbulan, kelas III Rp. 42.000 perbulan.

Periksa 9 Pasar di Jakarta Pusat, Dinas KPKP Pastikan Tak Ada Kasus Daging Sapi Dicampur Daging Babi

Inovasi ASTRA Tol Tangerang-Merak Implementasikan Gardu Tol Swakelola

Jelang Lebaran, Pedagang Pakaian Mengaku Pendapatan Turun Drastis hingga 90 Persen Akibat Covid-19

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved