Iuran BPJS

Bamsoet Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan BPJS di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah kembali menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Penulis: Joko Supriyanto | Editor: Dodi Hasanuddin
Biro Pers Setpres/Lukas
Presiden Joko Widodo berdialog dengan warga yang menerima bantuan tunai di Kantor Pos Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor, Rabu (13/5/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemerintah kembali menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi  Covid-19.

Kenaikan BPJS ini pun juga menjadi perhatian masyarakat. Sebab, sebelumnya kenaikan BPJS pada tahun ini sempat dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Terkait kenaikan BPJS ditengah pandemi covid-19, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengatakan jika pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun yang perlu ditekankan apakah kenaikan BPJS sudah tepat pada waktunya.

"Pertama bukan soal setuju dan tidak setuju. Intinya kami serahkan kepada keputusan pemerimtah. Karena pemerintah yang mengelola hal ini," kata Bamsoet di Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020).

Mayoritas RW di Kelurahan Pabuaran Bojonggede Tolak Bansos dari Pemerintah Pusat, Ada Apa?

Begini Nasib Bisnis 3 Artis ini di Masa Pandemi Covid-19, Mulai dari Gisel, Jerinx SID, Sampai Tukul

109 Narapidana Asimilasi Kembali Berulah dan Ditangkap, Paling Banyak di Jateng, Sumut, dan Jabar

Menurut Bamsoet, pemerintah diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil keputusan ditengah pandemi covid-19 ini. Walaupun beban tanggungan BPJS dibebankan kepada pemerintah.

Jika melihat situasi saat ini, tentunya ia berharap ada pertimbangan terkait kenaikan iuran BPJS ditengah pandemi covid-19.

"Dalam situasi saat ini, barang kali bisa dipertimbangkan bahasa alusnya saya mohon kepada pemerintah untuk mempertimbangkan momentum kenaikan iuran BPJS ini, bagusnya setelah pandemi ini berakhir itu salah satunya," katanya.

Sebelumnya, kenaikan BPJS sempat terjadi sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 penyesuaian iuran JKN-KIS mulai 1 Januari 2020 bagi peserta PBPU/BP Mandiri disesuaikan menjadi, kelas 1 Rp. 160.000 perbulan, kelas II Rp. 110.000 perbulan, kelas III Rp. 42.000 perbulan.

Namun kenaikan itu akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi) pada Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang. 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved