Dirlantas Polda Metro Jaya Heran Masih Ada Ojol Nekat Bawa Penumpang di Masa PSBB

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI - Sampai hari ke 27 masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta serta di wilayah penyangga atau sampai Sabtu 9 Mei 2020, aparat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya masih juga menemukan pengemudi ojek online yang nekat membawa penumpang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pada Sabtu 9 Mei 2020 pihaknya mendapati 22 pengemudi ojol yang membawa penumpang.

"Kepada mereka kita berikan teguran tertulis agar tak mengulangi perbuatannya," kata Sambodo, Minggu (10/5/2020).

• Mertua SBY Sempat akan Dibuang Soeharto ke Negara Komunis Usai Bantai PKI, Ini Kisahnya

• Ada 12 Kendaraan Dikandangkan karena Nekat Bawa Pemudik Ilegal Lewat Daan Mogot

• Jenazah Djoko Santoso Tiba di Rumah Duka, Siap Menuju Pemakaman Sandiego Hills

• RSPAD Sebut Mantan Panglima TNI Djoko Santoso Meninggal Bukan karena Covid-19

• Ada Dua Orang di Tangerang Meninggal Akibat Covid-19 Semua Keluarganya Dilakukan Pemeriksaan

• Tiba di Bandara Soetta 40 Penumpang Positif Corona, Begini Penanganan PT Angkasa Pura II

Ia menjelaskan selama penerapan PSBB, tercatat ada 697 pengemudi ojol yang membonceng penumpang dan diberikan surat teguran tertulis karena sudah melakukan pelanggaran PSBB.

Menurutnta selama 27 hari penerapan PSBB di Jakarta serta di wilayah penyangga atau sampai 9 Mei 2020, ada 51.669 pengendara roda dua dan roda empat yang diberikan teguran tertulis karena telah melakukan pelanggaran PSBB.

Dari jumlah itu katanya jenis pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan masker yakni mencapai 24.049 pelanggar.

"Kemudian disusul pengendara mobil yang membawa penumpang lebih dari 50 persen mencapai 8.601 orang dan pengendara motor tidak menggunakan sarung tangan mencapai 6.411," katanya kepada Warta Kota, Minggu (10/5/2020).

Pelanggaran lainnya yang juga diberikan teguran tertulis kata Sambodo diantaranya adalah pengendara roda dua berboncengan tidak satu alamat di KTP, ojek online membawa penumpang, sampai jarak penumpang di mobil yang berdekatan.

Dalam pemantauan pelanggaran PSBB ini, kata Sambodo, Polda Metro Jaya awalnya mendirikan 33 check point di wilayah DKI Jakata.

Dalam perkembangannya, tambah dia, Ditlantas Polda Metro Jaya menambah 34 pos pantau di Jakarta, kemudian menambah 47 check point lagi di wilayah penyangga.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan meski jumlah pelanggar PSBB tembus 50 ribu orang, dari hari ke hari jumlahnya mengalami penurunan.

"Ini artinya kesadaran masyarakat sudah muncul. Meski begitu, yang kita harapkan, adalah masyarakat mau tidak mau harus patuh terhadap kebijakan pemerintah ini," katanya.

Untuk kerumunan massa atau orang berkumpul lebih dari 5 yang dilarang di masa PSBB kata Yusri saat ini di sejumlah tempat sudah tak terlihat lagi.

"Karena kita sudah berulang kali lakukan pembubaran, bahkan sebelum PSBB dengan dasar maklumat Kapolri," katanya.

• BP2MI Sebut Keluarga 2 dari 3 ABK yang Dilarung dari Kapal China Dapat Uang Santunan

• BREAKING NEWS: Djoko Santoso Meninggal Dunia karena Sakit Pendarahan Otak

• Karier Luhut Panjaitan di Kopassus Tak Pernah Jadi Danjen tapi Punya Pengaruh Besar, Ini Rahasianya

• Rizky Kurniawan Berniat Simpan Jersey Budnik sebagai Kenangan

• Syaepul Bahagia Bisa Berkumpul dengan Sang Istri Usai Terpisah Tempat Penanganan Medis Virus Corona

• BERITA FOTO: Kemensos Salurkan Bantuan Sembako Presiden

Meski begitu diakui Yusri di wilayah padat penduduk kerumunan massa atau warga yang berkumpul lebih dari 5 masih ada ditemui.

"Kami mengarah kepada grass root sekarang ini ke wilayah yang padat penduduk di Jakarta ini. Makanya kita memajukan tiga pilar yakni Kapolsek, Danramil dan camat untuk turun ke masyarakat," katanya.

Bahkan kata Yusri, dibawahnya yakni personel Bhabinkamtibmas, Babinsa hingga Lurah bersama RT, RW dan tokoh masyarakat diharapkan memberikan edukasi dan pengertian agar tidak berkumpul dan melakukan kerumunan massa.(bum)

Bus AKAP Operasi Lagi di Terminal Pulogebang Jaktim, Perhatikan 3 Syarat Dispensasi Masa PSBB

Bus Antarkota Antarprovinsi atau Bus AKAP operasi lagi melalui sejumlah terminal bus di Jakarta.

Tanda Bus AKAP operasi lagi pada Sabtu (9/5/2020) sejumlah pejabat terkait penyelenggaraan angkutan darat berkumpul di Terminal Bus AKAP Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Mereka secara simbolis memasang stiker di Bus AKAP operasi lagi dan menjelaskan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan otobus, pengelola terminal, dan juga penumpang bus.

Dalam acara seremonial itu hadir para pejabat dari Kementerian Perhubungan ( Kemenhub). Korlantas Polri, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ), dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan perdana terhadap penyelenggaraan transportasi darat selama masa pendemi Covid-19.

Selain itu juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

• DKI hanya Operasikan Terminal Pulogebang untuk Bus AKAP, ini Syarat yang harus Dipenuhi Penumpang

• Terminal Tanjung Priok Masih Tertutup untuk Bus AKAP, Akses Masuk Ditutup Portal

Dalam kesempatan tersebut, Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, kembali menegaskan meski moda transportasi sudah beroperasi, namun terkait untuk mudik masih dilarang sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan sejak 24 April 2020.

"Hal utama yang ingin saya sampaikan ke masyarakat bahwa pada dasarnya secara tegas saya katakan, mudik tetap dilarang. Kami sudah membuat Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat yang di dalamnya membahas tugas utama kami yakni menyediakan sarana atau kendaraannya," ujar Budi dalam keterangan resminya, Sabtu (9/5/2020).

"Dipastikan hanya memperbolehkan beberapa kendaraan saja beroperasi, karena pada masa pandemi ini dalam satu kendaraan hanya boleh mengangkut 50 persen dari kapasitas yang ada. Selain itu kami juga mengatur mengenai awak kendaraannya harus memenuhi protokol kesehatan dan sudah bebas Covid-19," kata dia.

Bus AKAP operasi lagi diatur dalam Surat Edaran No SE.9/AJ.201/DRJD/2020 tentang Pengaturan Penyelenggaran Transportasi Darat Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-10).

SE Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub berlaku 8-31 Mei 2020. 

SE DIrjen Perhubungan Darat ini sekaligus sebagai dispensasi masa PSBB bagi beroperasinya angkutan umum.

Seperti diketahui, dalam ketentuan PSBB maka semua transportasi umum tidak boleh beroperasi dalam batas waktu yang telah ditentukan.

• Larangan Mudik, Layanan Bus AKAP dan AKDP di Semua Terminal Jabodetabek Dihentikan Selama 1 Bulan

Kriteria Bus AKAP Operasi Lagi

Meski sudah beroperasi, dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) dan larangan mudik, hanya ada 38 Perusahaan Otobus (PO) yang boleh beroperasi.

Tak hanya itu, Kemenhub pun menginstruksikan bila PO tersebut hanya boleh menjalankan satu trip per harinya. 

Budi menambahkan bila sarana transportasi untuk bus AKAP akan berjalan sesuai dengan surat edaran yang telah disiapkan.

Surat itu mengacu pada PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan PM No 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selain dari segi sarana transportasi, Kemenhub juga akan mengatur aspek prasaranan yang di dalamnya termasuk terminal, baik kedatangan atau keberangkatan.

Hal ini dilakukan agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan serta bagi setiap kendaraan sebelum dan sesudah digunakan akan disemprot disinfektan.

"Jadi nantinya tidak semua masyarakat boleh menggunakan kendaraan ini untuk bepergian. Seperti yang sudah saya bahas mudik tetap dilarang namun sesuai Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kami memberikan akses kepada masyarakat yang memiliki kepentingan," ucap Budi.

"Jenis kepentingannya seperti tugas negara maupun tugas dari kantor dengan persyaratan harus mematuhi administrasi yang ada seperti surat keterangan sehat, surat keterangan dari pimpinan apabila dari kantor, serta surat jalan yang resmi sesuai syarat dari Gugus Tugas," kata dia.

Kemenhub bekerja sama dengan kepolisian akan mengawasi pergerakan masyarakat, apabila tidak sesuai dengan administrasi yang ditetapkan pemerintah maka tidak dizinkan untuk berangkat.

Adapun dalam SE Nomor 4 Tahun 2020 dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menuliskan kriteria pengecualian pembatasan perjalanan orang berlaku untuk 3 jenis kegiatan, yaitu:

a. Perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan:

1. Pelayanan percepatan penanganan Covid-19;

2. Pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban unum;

3. Pelayanan kesehatan;

4. Pelayanan kebutuhan dasar;

5. Pelayanan pendukung layanan dasar;

6. Pelayanan fungsi ekonomi penting;

b. Perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia;

c. Repatriasi Pekerja Migran Indonesia, Warga Negara Indonesia, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bus AKAP Mulai Beroperasi, Ini Aturan Tegasnya", https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/10/034100215/bus-akap-mulai-beroperasi-ini-aturan-tegasnya?page=all#page2.
Penulis : Stanly Ravel
Editor : Azwar Ferdian