Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mengaku menerima surat dari Pemprov terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 senilai Rp 5,032 triliun.

Surat itu diterima DPRD dari Pemprov DKI Jakarta sejak beberapa hari lalu.

“Soal BTT sudah diberitahukan secara resmi kepada DPRD,” kata Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif saat dihubungi, Jumat (8/5/2020).

• Tiga Penumpang Positif Covid-19, Wali Kota Bekasi: Apa Salahnya KRL Diberhentikan?

Syarif mengatakan, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 yang mendahului perubahan, tidak perlu memerlukan persetujuan legislator.

Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasonal dan atau Stabilitas Sistem Keuangan.

• Anies Baswedan Minta Pusat Bantu 1,1 Juta Warga DKI Terdampak Covid-19, Mensos Ungkap Masalahnya

Dalam pasal 3 dijelaskan, pemerintah daerah diberikan kewenangan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (recofusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Apalagi, saat ini dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga semua pemerintahan di semua tingkatan diminta menangani kebutuhan mendesak terkait penanganan Covid-19

Menurutnya, alokasi BTT digunakan untuk kegiatan di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

• Jokowi: Sampai Ditemukannya Vaksin yang Efektif, Kita Harus Hidup Berdamai dengan Covid-19

Di antaranya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan sebagainya.

Untuk Dinas Sosial, kata dia, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada fase pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pada tahap awal penyaluran bansos, DKI telah menyiapkan anggaran Rp 373.750.000.000.

• Lawan Covid-19, Velox Pejaten Gelar Sosialisasi dan Semprot Disinfektan di SOS Children’s Village

Rencananya duit sebanyak itu akan digunakan untuk menyalurkan sembako senilai Rp 149.500 per paket kepada 2,5 juta kepala keluarga (KK).

Namun faktanya jumlah penerima bansos tak sampai 2,5 juta KK, tapi 1.194.633 KK.

Penyaluran sembako itu dilakukan dari 9 April sampai 25 April lalu.

• Geram Anies Baswedan Disebut Tak Punya Anggaran Bansos, Taufik: Justru Kami Lebih Dulu Membagikan

“Itu (Rp 373.750.000.000) yang sudah dianggarkan, dan berikutnya sudah menjadi rencana yang Rp 5 triliun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana penanganan Covid-19 hingga Rp 5 triliun lebih.

Dana itu dimasukkan dalam pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

• Hanafi Rais Mundur, Kemunculan Partai Baru Pecahan PAN Dinilai Tinggal Menunggu Waktu

“Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5,032 triliun."

"Dalam rangka penanganan Covid-19,” katanya berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2020) malam.

Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu, dan apabila dibutuhkan, jumlahnya dapat juga ditambahkan.

• Anies Baswedan Beberkan Kebutuhan APD Tenaga Medis di Jakarta Naik Jadi 10 Ribu per Hari

Kata dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor.

Di antaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bantuan sosial).

Dana yang dikucurkan ini naik sekitar Rp 2 triliun seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri pada Jumat (3/4/2020) lalu.

• Anies Baswedan: Saat Pandemi Covid-19, Garda Terdepan adalah Kita Semua, Bukan Tenaga Medis

Saat itu, Edi memaparkan DKI menyiapkan dana untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid-19 mencapai Rp 3,032 triliun.

Sampai April, anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp 1,032 triliun, dan akan ditambahkan Rp 2 trilun untuk digunakan sampai akhir Mei mendatang.

Anggaran tersebut merupakan anggaran riil, karena pengalokasian anggarannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.

• Sri Mulyani Sebut Pemprov DKI Tak Berduit, DPRD Desak Kementerian Keuangan Lunasi DBH Rp 7,5 Triliun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

"Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos), dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, menggunakan data Kementerian Sosial.

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

"Pasti ada masalah (data) eror, namun itu sudah relatif siap."

"Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," tutur Sri Mulyani.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya di bawah 10 juta orang," terangnya.

Sementara, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut ada sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di DKI Jakarta.

Permasalahan yang diungkap Juliari adalah hampir semua penerima bantuan dari Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

• Hanafi Rais Mundur Bikin Kader yang Kecewa Berniat Dirikan PAN Reformasi

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI."

"Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari.

• Pasien Positif di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 50 Orang dalam Sehari

Juliari menjelaskan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat terbatas, Juliari mengungkapkan Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI.

Namun nyatanya, data penerima bantuan yang diterima Kemensos sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

• Ombudsman Ungkap Pasien Non Covid-19 Masih Harus Bayar Rapid Test di Rumah Sakit

"Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI."

"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data yang sama antara penerima bantuan sembako DKI dengan sembako Kemensos," ujarnya.

Kemensos, lanjut Juliari, akhirnya mengambil improvisasi kebijakan.

• Ketua Dewan Pengawas KPK Digaji Rp 104 Juta, Anggota Rp 97 Juta, Keluarga Juga Dikawal

Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata.

Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut."

• Dua Mobil Elf Disetop Petugas di Jakarta Utara, Belasan Penumpangnya Gagal Mudik

"Apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun."

"Dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit?"

"Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya," bebernya. (*)