Komisi IX DPR Pertanyakan Cara Hidup Damai dengan Covid-19 Seperti yang Dibilang Jokowi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh P Daulay tidak memahami maksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat hidup berdamai dengan Covid-19.

"Berikan pengertian maksud kita harus berdamai dengan Covid-19."

"Karena, virus ini adalah satu wabah penyakit yang saat ini paling ditakuti di seluruh dunia," papar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Jumat (8/5/2020).

• Pemprov DKI Anggarkan Rp 5,032 Triliun dari Belanja Tidak Terduga untuk Tangani Covid-19

Secara umum, kata Saleh, hidup berdamai dengan Covid-19 yaitu masyarakat tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Meski, kondisi di dalam negeri sedang dilanda Covid-19 yang ditularkan dari manusia ke manusia.

"Kalau itu yang dimaksud, ya saya rasa riskan sekali."

• Hampir Semua Rumah Sakit Layani Pasien Covid-19, Sistem Pelayanan dan Cashflow Terganggu

"Dan itu tidak ada metodologi yang saya kira membenarkan cara seperti itu dalam menangani Covid-19," papar Saleh.

Menurut Saleh, jumlah kasus positif Covid-19 di dalam negeri hingga saat ini terus meningkat.

Walaupun, pemerintah sudah menerapkan status Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di beberapa daerah.

• Tiga Tips Jusuf Kalla Selesaikan Pandemi Covid-19: Menghindar, Bertahan, dan Ikuti Aturan Pemerintah

"Artinya peluang penyebaran Covid-19 masih sangat tinggi dan perlu diwaspadai."

"Karena itu agak sulit untuk mengatakan ada cara bagi kita untuk hidup berdamai dengan Covid-19."

"Kami tetap mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah terukur, akademik dan betul-betul memang berorientasi pada keselamatan, keamanan daripada rakyat," papar Saleh.

• Meski Bukan Peserta BPJS Atau JKN, WNI dan WNA di Indonesia Dijamin Dapat Pelayanan Covid-19

Sebelumnya, pemerintah terus berupaya keras dan berharap puncak pandemi Covid-19 akan segera menurun.

Namun demikian, beberapa ahli mengatakan ketika kasusnya sudah turun, tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, dalam video yang diunggah Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020).

• Gaji Dewan Pengawas Sampai Seratusan Juta, Pakar Hukum Bilang KPK Berubah Jadi Kantor Pencari Nafkah