Geram Anies Baswedan Disebut Tak Punya Anggaran Bansos, Taufik: Justru Kami Lebih Dulu Membagikan

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik berang atas ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut Pemprov DKI Jakarta tak memiliki anggaran bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta warganya.

Taufik menyebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih dahulu memberikan bansos tersebut, ketimbang pemerintah pusat.

• Dianggap Bisa Jerat Siapa Saja Tanpa Alat Bukti Kuat, Kivlan Zen Uji Materi Undang-undang Darurat

“Ceritanya harus diluruskan dulu, dan sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos."

"Justru kami (DKI Jakarta) lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik saat dimintai konfirmasi, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, Anies Baswedan sebagai kepala daerah di DKI Jakarta justru paling siap menghadapi pandemi Covid-19, termasuk dalam menanggulangi dampaknya.

• Transportasi Massal Boleh Beroperasi Lagi ke Luar Daerah Mulai 7 Mei 2020 tapi Penumpangnya Khusus

Salah satu kebijakannya, selain menyalurkan bansos berupa sembako senilai Rp 149.500, Anies Baswedan telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih dahulu.

Anies Baswedan juga menyiapkan tempat istirahat bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Serta, membatasi jam operasional angkutan umum demi menekan potensi penularan virus dan sebagainya.

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

"Untuk pembagian bansos kami juga sudah siapkan anggaran Rp 700 miliar."

"Jadi di mana letaknya kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal bantuan bansos?” Tanya Taufik.

Taufik juga meminta pemerintah pusat tidak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki DKI.

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

Lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini tak mempersoalkan bila bansos disalurkan sebanyak dua kali dari daerah dan pusat dalam minggu yang berbeda.

“Justru yang salah itu kalau pembagian bansosnya dilakukan berbarengan pada hari yang sama, minggu yang sama juga,” jelas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sehingga meminta bantuan pemerintah pusat.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk turut mengcover anggaran.

"Bahwa ternyata di DKI yang tadinya kan mengcover 1,1 juta warganya."

• Pejabat Negara Dibolehkan Bepergian Asal Tidak Mudik, Komisi V DPR Minta Syarat Tes Covid-19 Negatif

"Mereka tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat yang melakukannya terhadap jumlah 1,1 juta warga," ujarnya saat rapat virtual bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (6/5/2020).

Menurutnya, itu menjadi tambahan dalam belanja negara dalam bentuk bantuan sosial (bansos), dari sebelumnya mengcover 3,6 juta warga DKI.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah juga memiliki bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako, menggunakan data Kementerian Sosial.

• BIN Gelar Rapid Test di Terowongan Kendal Menteng, yang Positif Langsung Diantar ke Wisma Atlet

"Pasti ada masalah (data) eror, namun itu sudah relatif siap."

"Untuk melakukannya memang membutuhkan tambahan, terutama dari 15,6 juta penerima menjadi 20 juta penerima untuk kartu sembako," tutur Sri Mulyani.

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, jumlah penerima program PKH juga ditambahkan seperti kartu sembako.

• Koordinator MAKI Bakal Laporkan Harun Masiku ke Polisi Sebagai Orang Hilang

"PKH dinaikkan menjadi 10 juta yang tadinya di bawah 10 juta orang," terangnya.

Sementara, Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut ada sejumlah permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di DKI Jakarta.

Permasalahan yang diungkap Juliari adalah hampir semua penerima bantuan dari Kemensos juga mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

• Hanafi Rais Mundur Bikin Kader yang Kecewa Berniat Dirikan PAN Reformasi

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

"Banyak sekali, atau hampir semua yang terima bantuan sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bantuan sembako dari Pemprov DKI."

"Pada saat ratas (rapat terbatas) terdahulu kesepakatan awalnya sebenarnya tidak demikian," kata Juliari.

• Pasien Positif di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 50 Orang dalam Sehari

Juliari menjelaskan, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat terbatas, Juliari mengungkapkan Gubernur Anies Baswedan meminta bantuan Kemensos untuk meng-cover keluarga yang tidak dapat bansos sembako dari Pemprov DKI.

Namun nyatanya, data penerima bantuan yang diterima Kemensos sama dengan yang dimiliki Pemprov DKI.

• Ombudsman Ungkap Pasien Non Covid-19 Masih Harus Bayar Rapid Test di Rumah Sakit

"Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover keluarga yang tidak bisa di-cover oleh DKI."

"Artinya apa? Mereka tidak melayani atau tidak memberikan data yang sama antara penerima bantuan sembako DKI dengan sembako Kemensos," ujarnya.

Kemensos, lanjut Juliari, akhirnya mengambil improvisasi kebijakan.

• Ketua Dewan Pengawas KPK Digaji Rp 104 Juta, Anggota Rp 97 Juta, Keluarga Juga Dikawal

Bansos Kemensos tetap disalurkan kepada penerima yang terdata.

Namun, penerima Bansos Kemensos diimbau untuk berbagi kepada tetangga yang belum menerima.

"Saya menginstruksikan agar bantuan-bantuan sembako tersebut."

• Dua Mobil Elf Disetop Petugas di Jakarta Utara, Belasan Penumpangnya Gagal Mudik

"Apabila pada saat diantar ke keluarga yang namanya ada, ditanyakan saja kepada keluarga tersebut, apabila ada tetangganya yang belum terima bantuan apa pun."

"Dari mana pun, apakah boleh dibagi sedikit?"

"Dan hampir semua keluarga yang mau membantu, menyanggupinya," bebernya. (*)