Virus Corona Jabodetabek

Kontraksi Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19, Demokrat Usul Anies Baswedan Diskon Pajak Kendaraan

Misan Samsuri menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan terobosan demi menggenjot pendapatan daerah.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Dokumentasi Pribadi
Misan Samsuri 

Lalu, target pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 10,6 triliun dengan perolehan Rp 735 miliar.

“Efek domino Covid-19 ini berimbas pada sumber-sumber penerimaan daerah."

"Sementara pemerintah juga memerlukan biaya tinggi untuk penanganan Covid-19."

Manfaatkan Pandemi Covid-19, Jaringan Malaysia-Indonesia Edarkan 200 Gram Sabu di Setu Bekasi

"Dengan cara diskon ini diharapkan orang tetap bayar pajak di saat kondisi ekonomi terpuruk begini untuk menaikkan PAD."

"Selain dendanya dihapus, pajaknya juga diberikan keringanan,” paparnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perekonomian Jakarta sedang mengalami kontraksi.

 PDIP Minta Anies Baswedan Gratiskan Biaya Sewa Rusun Selama Pandemi Covid-19 Seperti Jawa Timur

Berdasarkan kajiannya, kontraksi ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid-19 ini bakal terjadi sampai 2021 mendatang.

“Kami (DKI Jakarta) mengalami kontraksi hingga hampir 53 persen berkurang."

Jadi anggaran kami tinggal 47 persen dari semula,” ujar Anies Baswedan saat rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara virtual, Kamis (23/4/2020).

 BREAKING NEWS: 2 Penghuni Rumah Tewas Akibat Kebakaran di Sunter Agung Jakarta Utara

Dalam acara itu, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Juga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, dan perwakilan Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian.

Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, tayangan itu disiarkan melalui akun YouTube Bappeda DKI.

 Soal Larangan Mudik, Pemkot Depok Tunggu Arahan Teknis dari Pemerintah Pusat

“Seperti yang disebutkan oleh Bapak Mendagri (Tito Karnavian) bahwa anggaran DKI tahun 2020 ada Rp 87 triliun."

"Akan tetapi pendapatan tahun ini mengalami pengurangan yang luar biasa,” kata Anies Baswedan.

Menurutnya, sektor pendapatan utama Jakarta adalah dari pajak, sementara pajak mengandalkan kegiatan perekonomian.

 Jika Semua Warga Disiplin Patuhi Semua Aturan, PSBB di Kota Depok Kemungkinan Tak Diperpanjang

Ketika kegiatan perekonomian turun, maka pajak yang dibayarkan turun.

“Lalu ketika pajak yang dibayarkan turun, pendapatan Pemprov DKI Jakarta juga turun,” imbuhnya.

Atas fenomena ini, kata dia, pihaknya akan mematangkan perencanaan kegiatan dalam penyusunan untuk APBD 2021 mendatang.

 Peziarah Deg-degan Setiap Ada Ambulans Masuk ke TPU Tegal Alur

Anies Baswedan berharap forum Musrenbang ini dapat menjadi wadah diskusi antara Pemprov DKI Jakarta dengan lembaga vertikal maupun masyarakat yang hadir dalam rapat.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved