Kronologi dan Alasan Pemerintah Hingga Akhirnya Resmi Larang Mudik Lebaran, Akan Ada Bantuan Tunai?

Kamis, 9 April 2020: Jokowi Umumkan AS, Polri , TNI dan Pegawai BUMN Dilarang Mudik

Pemerintah belum memutuskan membatasi atau melarang masyarakat mudik.

Pemerintah baru menerapkan larangan mudik bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pegawai BUMN.

Presiden mengatakan, pembatasan mudik bagi masyarakat sangat bergantung pada hasil evaluasi kebijakan himbauan tidak mudik di lapangan.

"Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi-evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari."

"Tetapi sekali lagi bahwa larangan mudik untuk ASN, untuk TNI dan Polri serta pegawai BUMN serta anak perusahaannya, itu per hari ini bisa saya sampaikan," kata Presiden dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2020).

Evaluasi yang dimaksud adalah apakah pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga Jabodetabek mampu menahan masyarakat untuk mudik.

Karena, menurut Presiden, terdapat kelompok masyarakat yang tidak bisa begitu saja dilarang mudik.

Kelompok pertama adalah masyarakat yang terpaksa mudik karena pertimbangan ekonomi.

• Hindari Gerobak Sayur, Pemotor Tewas Terlindas Truk di Tubagus Angke

"Kelompok pertama warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkannya pembatasan sosial."

Kelompok kedua adalah masyarakat yang mudik karena tradisi puluhan tahun.

Oleh karena itu, menurut Presiden, pemerintah akan melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan aturan pembatasan mudik bagi masyarakat.

Selasa 14 April 2020: MTI Serukan Pemerintah Larang Mudik

 Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono menyerukan pemerintah untuk tak hanya melakukan imbauan, namun juga pelarangan mudik bagi masyarakat.

Hal itu dikatakannya untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dari kawasan Jabodetabek menuju kota-kota lain lain di seluruh Indonesia.

Agus mengkhawatirkan interaksi para penumpang di tranportasi umum yang dinilainya sangat rentan menjadi media penularan virus corona

"Karena dalam transportasi umum, orang akan bersalaman, ngobrol, dan melakukan kontak fisik lainnya," kata Agus melalui video conference, Selasa (14/4/2020).

Oleh sebab itu, pemerintah harus mengantisipasi untuk membatasi pergerakan angkutan umum yang akan digunakan pemudik menuju kampung halamannya, terutama di musim mudik Lebaran 2020.

MTI mencatat telah terdapat 900.000 lebih pemudik yang berpindah ke kota asal selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, masih ada 2,6 juta orang yang belum mudik dari wilayah epicentrum Covid-19, yakni DKI Jakarta dan sekitarnya.

Rabu, 15 April 2020: Hasil Survei, Masih Banyak Warga Mau Mudik

Survei yang dilakukan Tim Panel Sosial untuk Kebencanaan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang berencana mudik ke kampung halaman.

Studi sosial Covid-19 berupa survei Persepsi Masyarakat terhadap Mobilitas dan Transportasi memperlihatkan, terdapat 43,78 persen responden yang berencana mudik.

Jumlah tersebut dinilai masih tinggi, meski sisanya, sebanyak 56,22 persen menjawab tidak akan mudik.

"Hasil survei tersebut menunjukkan masih banyak penduduk yang merencanakan mudik saat libur Lebaran di tengah situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda ini," ujar peneliti Fakultas Psikologi UI Dicky Pelupessy, dikutip dari siaran pers, Rabu (14/4/2020).

Selain itu, kata dia, survei juga menunjukkan sebanyak 69,06 persen responden mengungkapkan alasan mudiknya dikarenakan keperluan Idul Fitri.

Sementara itu, sebanyak 60,88 persen responden menyatakan akan berangkat mudik saat cuti bersama Idul Fitri.

Padahal, pemerintah sudah menetapkan bahwa cuti bersama Idul Fitri tahun 2020 ini digeser ke akhir tahun.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di kampung halaman atau daerah.

"Data lain dari survei tersebut menunjukkan, walaupun hampir semua responden (98,05 persen) mengetahui tentang kelompok yang rentan Covid-19 dan orang sehat dapat menjadi carrier (98,6 persen), namun hanya 32,07 persen responden yang mengaku sangat khawatir akan menularkan Covid-19," kata dia.

• Kisah Pilu Chef Kafe di Mal Tersohor di Bekasi Kena PHK, Jualan Ayam Geprek Demi Bertahan Hidup

Sementara sebanyak 10.25 persen responden mengaku tak mengkhawatirkan hal tersebut sehingga tetap akan mudik ke kampung halaman.

"Alasannya karena mereka masih merasa sehat dan mengetahui kondisi kampung halamannya baik-baik saja," kata dia.

Selasa, 21 April 2020: Pemerintah Resmi Larang Mudik

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada imbauan untuk tidak melakukannya.

"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen."

"Yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur mudik 7 persen."

"Masih ada angka yang sangat besar," kata Presiden Jokowi soal latar belakang pelarangan mudik.

Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran kabinetnya menyiapkan larangan tersebut mulai dari aturan, hingga kompensasi bagi masyarakat yang tidak melakukan mudik.

"Oleh sebab itu saya minta persiapan persiapan, tentang ini dipersiapkan," katanya.

Presiden mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan bagi masyarakat agar tidak mudik. Mulai dari bantuan Sembako, hingga bantuan tunai.

"Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin, pembagian sembako Jabodetabek, sembako sudah berjalan."

"Bantuan tunai sudah dikerjakan," paparnya. (Kompas.com/Tribunnews/Wartakotalive.com)