Kritik Penanganan Corona DKI Berbuntut Polemik, BEM UHAMKA Tarik Diri dari Aliansi BEM DKI

"Urgensi apa sih Pemerintah DKI Jakarta meminta lockdown ke pemerintah pusat. Sementara di DKI kita lihat banyak sekali pedagang kecil, asongan, ojol, yang harus keluar rumah mencari makan," imbuhnya.

"Kalau lockdown total, masyarakat akan makin susah. Bagaimana nanti mereka mencari makan. Siapa yang mau bertanggungjawab terhadap kehidupan mereka dan keluarga?"

Menurut Ginka, seharusnya Pemprov DKI tidak melampaui kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait pandemi Covid-19.

• Pernikahan Siri Syeh Puji dengan Bocah 7 Tahun Dibongkar Keluarganya Sendiri, Sebut ada Pencabulan

• Gara-gara Tak Mau Makan, Ibu Muda Ini Pukul Anaknya dengan Piring, Bocah 2,5 Tahun Itu Meninggal

"Gubernur Anies misalnya dikritik saat mengembuskan isu lockdown Jakarta. Padahal, belum ada instruksi dari Jokowi untuk mengarantina wilayah."

"Pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian bahkan harus repot-repot ke BalaiKota untuk mengingatkan Anies agar tak
sembarangan mengeluarkan kebijakan," katanya

Urgensi lockdown

Maka dari itu, aliansi mempertanyakan dan mengkritisi, pernyataan urgensi lockdown, versi gubernur DKI Jakarta, yang menyampaikan bahwa sebagai shock therapi atau efek kejut beberapa waktu
lalu.

Kemudian, mempertanyakan kesiapan, koordinasi dan peran serta yang dilakukan oleh Pemprov DKI, sebelum melakukan permintaan lockdown kepada pemerintah pusat.

Lalu, imbuh Ginka pertanyaan mengenai sudahkah ada sosialisasi dan uji materi dari berbagai aspek, terkait efek pernyataan
tersebut kepada seluruh masyarakat DKIJakarta

• Terapkan Local Lockdown, Wali Kota Tegal: Lebih Baik Saya Dibenci Daripada Maut Menjemput Warga

• Pamela Safitri Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Joget Tiktok Erotis Pakai Celana Super Ketat, Bikin Salfok

"Di sini kami menanyakan apa kesiapan Pemprov DKI Jakarta atas permohonan lockdown terhadap pusat. Jangan seolah-olah permohonan itu justru dipolitisasi. Sementara Pemprov DKI belum menjalankan opsi-opsi lain untuk menangani corona," ujarnya.

Ginka khawatir, jika lockdown total di Jakarta benar-benar dilakukan, akan timbul masalah-masalah sosial yang bisa berujung pada terganggunya kestabilan keamanan.

"Yang dikhawatirkan, jika masyarakat dipaksa harus di rumah tanpa kebutuhan pokok, maka akan terjadi kerusuhan, panic buying.

"Jika kita lihat, sekarang saja ada maklumat Kapolri untuk menghindari kerumunan, namun pada kenyataannya pasar-pasar masih ramai," imbuhnya.

Preventif

Aliansi BEM Jakarta Bersuara meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih fokus dalam hal pencegahan yakni dengan menggelar Rapid tes massal yang menjangkau lebih banyak orang.

"Jika Indonesia ingin meniru gaya penanganan ala Korea Selatan, maka keberadaan fasilitas kesehatan kita juga harus mencukupi," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Binawan, Yazid Albustomi.

• Masker Makin Langka, Mardani Ali Sera Ingatkan Ucapan Presiden Jokowi Soal Stok 50 Juta Masker

• Presenter Seksi Maria Vania Bagikan Gerakan Senam Anti Corona, Warganet Salfok dengan Pakaiannya

• Lima Fakta Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Berasal dari Malaysia hingga Mendunia Usai Dibawakan Sabyan

"Tes dengan skala masif harus ada guna
mendeteksi siapa saja yang terinfeksi Covid-19 ini," imbuhnya.

Yazid mengungkapkan, dengan kapasitas tes yang sekarang saja, jumlah suspect sampai sekarang sudah bertambah empat kali lipat lebih dibandingkan minggu sebelumnya.

"Kasus yang terlewat sama saja dengan bom waktu. Pengetahuan akan keadaan riil di lapangan akan mempermudah pemerintah dalam perencanaan strategi ke depannya," tandasnya