Kritik Penanganan Corona DKI Berbuntut Polemik, BEM UHAMKA Tarik Diri dari Aliansi BEM DKI

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas memberikan klarifikasi atas pernyataan Aliansi BEM DKI Bersuara yang menggelar jumpa pers pada Sabtu (4/4/2020) lalu.

Aliansi ini sebelumnya mengaku terdiri dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), BEM Uhamka, Kalbis Institute, BEM Jayabaya, BEM Esa Unggul, BEM Trilogi dan BEM Universitas Binawan.

Konferensi pers bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi?" banyak menyoroti penanganan pandemi Virus Corona di wilayah Pemprov DKI Jakarta.

• Pro Kontra Lockdown DKI Jakarta, Aliansi BEM Jakarta Bersuara Minta Gubernur Tak Politisasi Covid-19

• Aliansi BEM Jakarta Bersuara Nilai Fasilitas Hotel Bintang Lima Untuk Tenaga Medis Berlebihan

Beberapa point yang dikritik aliansi tersebut seperti permohonan karantina wilayah Gubernur Anies Baswedan ke pemerintah pusat yang dinilai bernuansa politis, mempertanyakan kesiapan, koordinasi dan peran serta yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan permintaan lockdown kepada pemerintah pusat.

Kemudian mempertanyakan harga Alat Perlengkapan Diri (APD) dan berbagai bentuk kelengkapan pencegahan virus di Jakarta, termasuk mahalnya harga yang dijual oleh PD Pasar Jaya.

Lalu aliansi juga menyoroti hotel bintang lima bagi tenaga medis yang dinilai berlebihan.

Melalui unggahannya di sosial media Instagram @bemuhamka, Presiden Mahasiswa Ronaldo Zulfikar Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) meminta maaf atas statemen dirinya yang menimbulkan kegaduhan.

Ia juga menyatakan menarik segala pernyataannya yang menimbulkan polemik.

"Mencabut pernyataan yang mengakibatkan polemik polemik serta bertentangan dengan semangat UHAMKA dalam mendukung Pemerintah Pusat, PP Muhammadiyah dan Pemprov DKI Jakarta dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19," tulis pernyataan itu.

• Ngeri, 300 Jenazah Covid-19 Tergeletak di Jalanan Ekuador, Kontainer Jadi Kamar Mayat Darurat

• Pasukan Bela Diri Jepang Mulai Dikerahkan ke Jalanan Jelang Deklarasi Darurat Nasional Covid-19

BEM UHAMKA juga menyatakan tegas keluar dari Aliansi BEM DKI terhitung Senin, 6 April 2020.

Selain UHAMKA, beberapa BEM juga memberikan klarifikasi atas keikutsertaan mahasiswanya dalam konferensi pers tersebut.

BEM yang membantah tergabung dalam aliansi adalah BEM dari, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Trilogi dan Universitas Esa Unggul.

foto unggahan surat di akun Instagram milik @bem.umj, menegaskan bahwa pihak aliansi tidak melakukan komunikasi dengan pengurus BEM UMJ.

"Sangat menyayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh aliansi tersebut dikarenakan tidak adanya pengkajian sebelumnya," bunyi kutipan surat pernyataan sikap Presiden Presiden Mahasiswa UMJ periode 2020-2021, Mujiono Koesnandar

Dalam unggahan di Instagram @bemtrilogi, dijelaskan bahwa orang yang mengikuti konferensi pers bersama Aliansi BEM DKI Bersuara merupakan demisioner Ketua BEM 2018.

Dia bukan anggota aktif kepengurusan BEM Trilogi 2020

• Kisah Sedih Driver Ojol Pak Mulyono, Rela Tempuh Purwokerto-Solo Saat Order Sepi, Penumpangnya Kabur

• Bikin Heboh di Tengah Pandemi, Rossa Tiba-tiba Pasang Foto Nikah dengan Aktor Korea Kim Soo Hyun

Berikutnya, foto unggahan surat pernyataan sikap dari akun Instagram @bemueu_official menyatakan bahwa BEM Universitas Esa Unggul tidak tergabung dengan Aliansi dan tidak pernah menjalin komunikasi.

"Oknum yang mengaku mewakili BEM Esa Unggul bukan merupakan bagian dari BEM Esa Unggul," bunyi kutipan surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul periode 2019-2020, Rachmat Efendi

Lebih lanjut, dia mengimbau kepada seluruh civitas akademika Universitas Esa Unggul agar tidak terprovokasi dengan pemberitaan yang ada

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Binawan Yazid Albustomi mengatakan, kehadirannya dalam konferensi pers bertajuk 'Lockdown Solusi atau Politisasi' itu merupakan inisiasi pribadi.

Sehingga menurutnya tidak mengatasnamakan Universitas Binawan.

Hal tersebut dibuktikannya lewat tidak adanya undangan secara resmi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unversitas Binawan.

"Kehadiran saya dalam kegiatan tersebut merupakan inisiasi pribadi tidak mengatasnamakan institusi manapun. Saya juga tidak berkordinasi dengan internal BEM dan Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni almamater saya," ungkap Yazid Albustomi.

• Lima Fakta Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Berasal dari Malaysia hingga Mendunia Usai Dibawakan Sabyan

• Viral Terkonfirmasi, Isak Tangis Pastor Paulus Wolor di Papua saat Pimpin Misa Online

• Dibully di Medsos, Menkumham Yasonna Curhat: Ampun Deh, Bahasanya Kasar, Berhalusinasi, Memprovokasi

"Tidak ada undangan secara resmi dalam acara tersebut kepada BEM Universitas Binawan," jelasnya

Yazid, pada konferensi pers itu diarahkan untuk menyampakan beberapa hal terkait bidang kesehatan.

Dia juga mendeclare mendapat tugas menjelaskan bagian substansi kritik tentang penanganan dalam bidang kesehatan.

Adapun, dalam substansi bidang kesehatan, dari materi yang diterima, berisi tentang kritik soal kurang maksimalnya pelaksanaan Rapid Tes serta kritik soal penggunaan fasilitas hotel bintang lima untuk tenaga medis.

Kritik Gubernur Anies

Diberitakan sebelumnya, aliansi ini menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pandangan soal penanganan pandemi Corona di DKI Jakarta.

Seperti diketahui, pro dan kontra bermunculan di tengah masyarakat soal keinginan gubernur Anies untuk melakukan lockdown parsial.

Kalangan yang takut penyebaran corona makin meluas, sepakat dengan dilakukannya lockdown parsial di DKI Jakarta.

• Tersinggung Ucapan Said Didu Soal Kepalanya Isinya Uang, Luhut Binsar Bakal Tempuh Jalur Hukum

• Ini Alasan Jokowi Tidak Lockdown dan Pilih Pembatasan Sosial Berskala Besar Hadapi Virus Corona

Di sisi lain, muncul sikap keberatan sebagian masyarakat yang menganggap lockdown akan mematikan penghidupan orang banyak, terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki uang tabungan.

Jika berada di dalam rumah, mereka tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk menafkahi keluarga.

Menyikapi hal ini, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta Bersuara menyampaikan pandangannya.

Mereka menyoroti dan memberikan kritik atas kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dalam menghadapi penyebaran wabah Covid-19 di DKI Jakarta

• Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dibuka Minggu Depan, Begini Syarat dan Panduan Cara Membuat Akun

• Sudah Peringatkan Lockdown Tapi Tidak Digubris, Fadli Zon: Negara Sudah Kehilangan Pemimpin

• Dihina Sudah Menopouse dan Masa Tua Kelabu, Tamara Bleszynski Ultimatum Hatter, Beri Waktu 24 Jam

Ronaldo Zulfikar, mahasiswa UHAMKA, mewakili aliansi mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan niat Anies Baswedan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdwon.

"Yang kami pertanyakan sudah sejauh mana kesiapan Pemprov hingga akan melakukan lockdown. Apakah sudah dilakukan dengan langkah-langkah matang, seperti melakukan kajian dari berbagai aspek, sosialisasi menyeluruh hingga masyarakat paling bawah dan hal lain yang semestinya harus dipikirkan dengan matang," ujar Zulfikar saat menggelar konferensi pers bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi" di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (4/ 20/2020).

Ginka, aktivis mahasiswa dari Universitas Esa Unggul menambahkan, lockdown sejatinya bukan satu-satunya opsi dalam penanganan pandemi Corona.

Menurutnya, semua bergantung pada sistem pengendalian penyebaran virus. Selama sistem yang dipakai dapat menekan laju penyebaran, maka kita dapat bernafas lega.

Pertanyaan yang muncul ialah tipe kebijakan mana yang cocok diterapkan di Indonesia?

Ginka mencontohkan, kasus Korea Selatan, lockdown tidak diperlukan karena aksi preventif mereka terbukti ampuh.

• Luna Maya Akhirnya Blak-blakan Soal Inisial Namanya yang Dikaitkan dengan Prostitusi Online

• Sempat Diisukan dengan Ariel Noah, Kini Lania Fira Dikabarkan Akan Menikah dengan Dikta Yovie & Nuno

Walaupun masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, fasilitas medis siap melaksanakan tes massal hingga belasan ribu dalam sehari sehingga mereka yang
terjangkit lebih mungkin diketahui keberadaannya dan dapat segera dikarantina guna mencegah penyebaran lebih lanjut.

Komunikasi terbuka juga dilancarkan dengan gencar mulai dari pemberitahuan kasus baru beserta keterangan lokasinya, update tata cara penanganan, hingga sistem yang
melacak mereka yang terinfeksi.

Upaya-upaya tersebut diperkuat dengan birokrasi pengadaan fasilitas
kesehatan yang cepat dan terdesentralisasi sehingga penanganan dapat dilakukan
dengan cepat.

"Sekarang di Indonesia sudaj ada WFH (Work From Home), bagi sebagian pegawai itu efektif. Namun, bagi pekerja harian, mereka yang harus mencari uang hari ini untuk makan hari ini, itu yang patut kita perhatikan," ujar Ginka.

• Mensesneg Klarifikasi Ucapan Fadjroel Soal Mudik, Roy Suryo: Memang Pak Jokowi Dikelilingi Kurawa

• Ini Surat Terbuka Presiden PKS Kepada Jokowi Terkait Corona, Sebut Ada Penjilat di Sekitar Jokowi

Ginka mempertanyakan urgensi dari Pemprov DKI Jakarta yang terus bersikukuh melakukan lockdown.

"Urgensi apa sih Pemerintah DKI Jakarta meminta lockdown ke pemerintah pusat. Sementara di DKI kita lihat banyak sekali pedagang kecil, asongan, ojol, yang harus keluar rumah mencari makan," imbuhnya.

"Kalau lockdown total, masyarakat akan makin susah. Bagaimana nanti mereka mencari makan. Siapa yang mau bertanggungjawab terhadap kehidupan mereka dan keluarga?"

Menurut Ginka, seharusnya Pemprov DKI tidak melampaui kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait pandemi Covid-19.

• Pernikahan Siri Syeh Puji dengan Bocah 7 Tahun Dibongkar Keluarganya Sendiri, Sebut ada Pencabulan

• Gara-gara Tak Mau Makan, Ibu Muda Ini Pukul Anaknya dengan Piring, Bocah 2,5 Tahun Itu Meninggal

"Gubernur Anies misalnya dikritik saat mengembuskan isu lockdown Jakarta. Padahal, belum ada instruksi dari Jokowi untuk mengarantina wilayah."

"Pekan lalu, Mendagri Tito Karnavian bahkan harus repot-repot ke BalaiKota untuk mengingatkan Anies agar tak
sembarangan mengeluarkan kebijakan," katanya

Urgensi lockdown

Maka dari itu, aliansi mempertanyakan dan mengkritisi, pernyataan urgensi lockdown, versi gubernur DKI Jakarta, yang menyampaikan bahwa sebagai shock therapi atau efek kejut beberapa waktu
lalu.

Kemudian, mempertanyakan kesiapan, koordinasi dan peran serta yang dilakukan oleh Pemprov DKI, sebelum melakukan permintaan lockdown kepada pemerintah pusat.

Lalu, imbuh Ginka pertanyaan mengenai sudahkah ada sosialisasi dan uji materi dari berbagai aspek, terkait efek pernyataan
tersebut kepada seluruh masyarakat DKIJakarta

• Terapkan Local Lockdown, Wali Kota Tegal: Lebih Baik Saya Dibenci Daripada Maut Menjemput Warga

• Pamela Safitri Bikin Heboh Lagi, Kali Ini Joget Tiktok Erotis Pakai Celana Super Ketat, Bikin Salfok

"Di sini kami menanyakan apa kesiapan Pemprov DKI Jakarta atas permohonan lockdown terhadap pusat. Jangan seolah-olah permohonan itu justru dipolitisasi. Sementara Pemprov DKI belum menjalankan opsi-opsi lain untuk menangani corona," ujarnya.

Ginka khawatir, jika lockdown total di Jakarta benar-benar dilakukan, akan timbul masalah-masalah sosial yang bisa berujung pada terganggunya kestabilan keamanan.

"Yang dikhawatirkan, jika masyarakat dipaksa harus di rumah tanpa kebutuhan pokok, maka akan terjadi kerusuhan, panic buying.

"Jika kita lihat, sekarang saja ada maklumat Kapolri untuk menghindari kerumunan, namun pada kenyataannya pasar-pasar masih ramai," imbuhnya.

Preventif

Aliansi BEM Jakarta Bersuara meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih fokus dalam hal pencegahan yakni dengan menggelar Rapid tes massal yang menjangkau lebih banyak orang.

"Jika Indonesia ingin meniru gaya penanganan ala Korea Selatan, maka keberadaan fasilitas kesehatan kita juga harus mencukupi," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Binawan, Yazid Albustomi.

• Masker Makin Langka, Mardani Ali Sera Ingatkan Ucapan Presiden Jokowi Soal Stok 50 Juta Masker

• Presenter Seksi Maria Vania Bagikan Gerakan Senam Anti Corona, Warganet Salfok dengan Pakaiannya

• Lima Fakta Lagu Aisyah Istri Rasulullah, Berasal dari Malaysia hingga Mendunia Usai Dibawakan Sabyan

"Tes dengan skala masif harus ada guna
mendeteksi siapa saja yang terinfeksi Covid-19 ini," imbuhnya.

Yazid mengungkapkan, dengan kapasitas tes yang sekarang saja, jumlah suspect sampai sekarang sudah bertambah empat kali lipat lebih dibandingkan minggu sebelumnya.

"Kasus yang terlewat sama saja dengan bom waktu. Pengetahuan akan keadaan riil di lapangan akan mempermudah pemerintah dalam perencanaan strategi ke depannya," tandasnya