Stop 36 Kasus, Ketua KPK: Lebih Baik Dicurigai tapi Terbuka Daripada Dipercaya tapi Sembunyikan Data

Firli Bahuri menegaskan, perkara yang dihentikan penyelidikannya adalah perkara yang telah dilakukan sejak 2008 hingga 2019, dan dihentikan pada 2020.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019). 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan 36 perkara.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, perkara yang dihentikan penyelidikannya adalah perkara yang telah dilakukan sejak 2008 hingga 2019, dan dihentikan pada 2020.

"Terkait pemaparan penghentian penyelidikan 162 perkara era 2016-2019 dan penghentian penyelidikan 36 perkara pada 2020," kata Firli Bahuri kepada Tribunnews, Sabtu (22/2/2020).

KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi, Firli Bahuri Cs Diingatkan Jangan Sampai Rakyat Bergerak

"Berdasarkan hasil penyelidikan, penyelidik tidak menemukan bukti permulaan yang cukup," imbuh komisaris jenderal polisi itu.

Sebagai pucuk pimpinan tertinggi komisi antikorupsi, Firli Bahuri pun menerima kritik dan tuduhan yang diarahkan kepadanya.

Hal itu, katanya, merupakan refleksi harapan besar pada KPK.

Kritik Usul Pajak Knalpot, Massa Aksi 212: Besok Jalan Kaki Jadi Pajak Sandal Jepit

"Kami juga menyadari, memulai sebuah tradisi transparansi pasti mengundang banyak reaksi."

"Bagi kami lebih baik dicurigai, tapi bersikap terbuka."

"Daripada dipercaya, tapi menyembunyikan data," ujar Firli Bahuri.

Mahfud MD Tak Mau Ikut Campur KPK Setop 36 Kasus Korupsi, Katanya Bukan Bawahan Dia

Dari data dokumen paparan Arah dan Kebijakan Umum Tahun 2020 yang diterima Tribunnews, KPK telah menghentikan 36 perkara penyelidikan.

Penghentian ini merupakan data sejak Firli Bahuri Bahuri cs mulai menjabat sebagai pimpinan KPK pada 20 Desember 2019 sampai 20 Februari 2020.

"Perkara yang sudah henti lidik, kasus Penyelidikan Diterbitkan SPPP = 36 kasus," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

2 Juta Obat Ilegal yang Disita Polres Metro Jakarta Utara Sudah Dicabut Izinnya oleh BPOM Sejak 2016

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop 36 perkara di tahap penyelidikan.

Perkara-perkara yang disetop itu terhitung sejak pimpinan jilid V dilantik Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved