Breaking News:

Omnibus Law

RUU Cipta Kerja Salah Ketik, DPR: Yang Mengerjakan Manusia Bukan Mesin, Human Error Bisa Terjadi

WAKIL Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak terlalu mempermasalahkan adanya kekeliruan dalam pasal 170 draf RUU Cipta Kerja.

Tribunnews/Chaerul Umam
Wakil Ketua DPR fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad 

"Supaya kemudian hal-hal yang sekiranya menimbulkan kontroversial dan sangat subtansif itu nanti ada pelanggaran supaya tidak terjadi demikian," imbuhnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui ada kesalahan dalam pasal 170 Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

KPK Yakin Harun Masiku dan Nurhadi Segera Ditemukan Jika Masyarakat Ikut Mencari

Menurut Yasonna, peraturan pemerintah tidak mungkin bisa membatalkan undang-undang.

"Ya ya, enggak bisa dong PP melawan undang-undang. Peraturan perundang-undangan itu," ujar Yasonna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (17/2/2020).

Menurut Yasonna, kesalahan tersebut tidak akan direvisi dalam draf RUU yang tergolong Omnibus Law itu.

Survei Sebut Prabowo Menteri Berkinerja Paling Bagus, PDIP: Berarti Jokowi Tempatkan Orang Benar

Melainkan, diperbaiki pada saat pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan DPR.

"Itu tidak perlu karena nanti di DPR nanti akan diperbaiki."

"Teknis. Jadi melihat segala sesuatu harus tidak mungkin lah sekonyol itu," katanya.

WAKIL Ketua Umum Berharap Ada Pimpinan Baru di Partai Demokrat, Sebut AHY Pemimpin Masa Depan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menduga ada kesalahan ketik dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam pasal 170 ayat Bab XIII Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan, pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan pada UU tersebut, dan atau mengubah ketentuan yang tidak diubah dalam UU tersebut.

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved