RUU Cipta Kerja Salah Ketik, DPR: Yang Mengerjakan Manusia Bukan Mesin, Human Error Bisa Terjadi

WAKIL Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad tak terlalu mempermasalahkan adanya kekeliruan dalam pasal 170 draf RUU Cipta Kerja.

Pasal itu, menyebutkan sebuah undang-undang bisa dibatalkan oleh peraturan pemerintah.

"Ini kan drafnya tebal sekali. Kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu."

• JALUR Pembangunan MRT Fase 2 Lebih Kompleks, Bakal Ada Rekayasa Lalu Lintas, Kecuali di Monas

"Dan ini yang mengerjakan masih manusia, bukan mesin. Jadi human error itu masih bisa saja terjadi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Waketum Partai Gerindra itu menyebut, kesalahan tersebut nantinya bisa diperbaiki saat pembahasan antara DPR dan pemerintah serta pihak terkait.

Namun, sebelum dilakukan pembahasan, DPR akan memutuskan pembahasan akan dilakukan di komisi, panitia khusus (pansus), atau badan legislasi (baleg).

• Polisi Ciduk 5 Orang yang Terlibat Tawuran di Cempaka Putih, Pedagang Pecel Lele Tewas Saat Melerai

"Kalau sudah rapim (rapat pimpinan) terus di bamus (badan musyawarah), kemudian kita putuskan apakah di komisi pansus atau di baleg."

"Nah, itu kan harapannya tadinya kan akan diteliti di situ."

"Itu belum sampai diteliti di situ, kemudian sudah terjadi kesalahan yang kemudian diakui kesalahan ketikan."

• Dikerjakan Mulai Awal Maret 2020, Pembangunan MRT Fase 2 Kelar Setelah Jokowi Tak Lagi Jadi Presiden

"Sehingga menurut saya, mari saja kita sama-sama nanti mengamati dalam proses-proses pembahasan."