WNI Mantan ISIS yang Ingin Hidup Sesuai Syariat Islam Disarankan Dikarantina di Aceh

DIREKTUR Eksekutif Indonesian Muslim Crisis Center Robi Sugara menduga ada dua tujuan besar mengapa warga negara Indonesia (WNI) bergabung menjadi Foreign Fighter (tentara asing) untuk ISIS.

Pertama, Robi melihat adanya unsur kebencian kepada Negara Indonesia lantaran tidak menggunakan hukum Tuhan dalam pemerintahan.

"Mereka kemudian mencari wilayah yang sedang menegakkan hukum Tuhan, untuk selanjutnya mereka bergabung dan menjadi Foreign Fighters di sana."

• Sri Mulyani: Pria Banyak Ciptakan Masalah Ekonomi, Seharusnya Bapak-bapak Pula yang Menyelesaikan

"Orang yang memiliki tujuan ini tentu sangat berbahaya," ujar Robi ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (6/2/2020).

Sedangkan tujuan kedua, Robi meyakini para WNI tersebut menginginkan penerapan syariat Islam yang tidak ditemukan di Indonesia.

Karena itu, kata dia, mereka pergi ke tempat yang menurut mereka sedang menjalankan syariat Islam.

• Didatangi Pengantin yang Tertipu Hingga Rp 65 Juta, Pemilik Wedding Organizer: Ada Apa Ya?

Namun sebenarnya mereka tidak memiliki tujuan untuk menjadi Foreign Fighters, dan hanya ingin menjadi warga biasa yang hidup di bawah naungan syariat Islam.

Oleh karenanya, jika pemerintah pada akhirnya memulangkan mereka, Robi menyarankan agar melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh.

Terutama, apabila pertimbangannya adalah tujuan kedua seperti di atas.

• Ahli Hipnoterapi Tak Sudi Semua Kejahatan yang Bikin Korban Tak Sadar Disebut Hipnotis

"Cara penanganannya bagaimana? Saya kira bisa melibatkan Pemerintah Provinsi Aceh yang saat ini wilayahnya sedang menjalankan syariat Islam."

"Jadi kepulangan mereka bisa dilakukan karantinanya di wilayah Aceh," usulnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak tegas rencana pemulangan 600 WNI mantan kombatan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ke Indonesia.

• TIPS Hindari Kejahatan Modus Hipnotis, Kuncinya Cuma Satu

Jokowi berpendapat, secara pribadi tak menginginkan eks ISIS tersebut kembali ke Indonesia.

Namun, pembahasan lebih lanjut soal rencana itu akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) dengan kementerian terkait.

• Tak Dianggap di Pertemuan Dunia, Luhut Panjaitan Ingin Indonesia Punya Senjata Nuklir