Curhat Prabowo kepada Luhut: Enak Kerja Sama Jokowi, Enggak Minta Apa-apa, Pokoknya Jangan Korupsi

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan sedikit cerita dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan, Senin kemarin sempat bertemu sahabatnya itu, dan mendengarkan pengalaman masa 100 hari menjabat sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat menghadiri acara 'Soft Launching Agriculture War Room (AWR)' di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).

• Wanita Penghina Wali Kota Surabaya Ogah Buka Pintu dan Matikan Lampu Rumah Saat Didatangi Polisi

"Saya ketemu Pak Prabowo kemarin pagi."

"Dia bilang ke saya 'enak kerja sama dengan Pak Jokowi, enggak minta apa-apa, pokoknya jangan ada yang korupsi'," ungkap Luhut, menirukan apa yang disampaikan Prabowo kepadanya.

Mendengar hal positif yang disampaikan mitranya di kabinet itu, Luhut pun mendukung terus kiprah Prabowo di kabinet Indonesia Maju.

• Kadernya Usulkan Ekspor Ganja, PKS Klaim Jadi Satu-satunya Fraksi di DPR yang Rutin Gelar Tes Urine

"Wo, kamu terusin saja (tugasmu sebagai Menteri Pertahanan)," kata Luhut.

Luhut pun menjelaskan alasan mengapa dirinya hanya memanggil Prabowo tanpa 'Pak'.

"Kami tak pakai panggilan 'pak', karena dia adik angkatan saya, di publik aja kita pakai (sebutan) 'pak'," jelas Luhut.

• Sebelum Wafat Gus Solah Mimpi Bertemu Gus Dur dan Dapat Banyak Ucapan Selamat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang kerap dikritik lantaran sering ke luar negeri.

"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan."

"Bukan sekadar jalan-jalan," kata Jokowi saat Rapim Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

• 660 WNI Jadi Teroris Lintas Batas, Pemerintah Masih Bingung Mau Dipulangkan Atau Tidak

Menurut Jokowi, jika ada pihak yang mempertanyakan seringnya Prabowo Subianto kunjungan ke luar negeri, maka orang tersebut belum mengetahui urusan diplomasi sebuah negara di sektor pertahanan.

Ia pun menjelaskan, dalam rangka pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), perlu melihat secara langsung produk yang akan dibeli, agar diketahui kualitasnya secara baik.

"Dalam rangka melihat alutsista yang ingin kita beli, bagus atau tidak bagus, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya dicek."

• Telat Bayar Honor Karyawan Jadi Awal Pemecatan Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI

"Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Menhan, tidak sekali dua kali, banyak nih yang tidak tahu," tutur Jokowi.

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah melawat ke sejumlah negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Turki, Cina, Filipina, Jepang, Prancis, dan Jerman.

Jokowi juga mengingatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran di kementeriannya.

• Politikus PDIP Duga Helmy Yahya Dipecat TVRI karena Persaingan Bisnis, Ada Bau Pelanggaran Hukum

Anggaran Kementerian Pertahanan pada tahun ini sebesar Rp 127 triliun, atau mendapatkan alokasi terbesar di APBN sejak 2016.

"Hati-hati penggunaan ini," ujar Jokowi saat rapat pimpinan Kementerian Pertahaman, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Jokowi berpesan ke Prabowo Subianto dan jajarannya tidak membuang-buang anggaran serta melakukan penyelewengan dana di Kemenhan.

• Dewan Pengawas Bilang Tayangan Liga Inggris Bisa Bikin TVRI Gagal Bayar Seperti Jiwasraya

"Harus efisien, bersih, tidak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi meyakini Kemenhan di bawah komando Prabowo dapat bekerja dan memanfaatkan anggaran yang ada dengan baik.

"Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail."

• 5 WNI Diculik Abu Sayyaf Lagi, Mahfud MD: Sampai Kapan Kita Kalah Sama Perompak Begitu?

"Berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala."

"Ini pak di sini pak, aman urusan Rp 127 triliun ini," pujinya.

Jokowi lantas memberikan perintah untuk seluruh jajaran TNI-Polri, untuk bersama-sama memperkuat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

• Merasa Haknya Dirampas, Karyawan dan Agen Polisikan AIA Financial Pakai Pasal Penggelapan

Jokowi juga meminta seluruh jajaran TNI-Polri berada di barisan depan dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2020 bersama jajaran TNI-Polri, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

"Kepada seluruh jajaran TNI-Polri, harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia."

• BREAKING NEWS: Irfan Setiaputra Jadi Dirut Garuda Indonesia, Putri Gus Dur Jabat Komisaris

"Untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, salah satu isu utama dalam pertahanan negara adalah soal kedaulatan.

Jokowi menyebut, NKRI harga mati dan tidak bisa dinegosiasikan dengan siapapun.

• Dirjen Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Sudah di Indonesia Sejak 7 Januari 2020

"Sudah berkali-kali saya sampaikan, saya tegaskan bahwa kedaulatan itu harga mati, kedaulatan itu tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar menawar," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengaku senang dalam acara Rapim Kemenhan tahun 2020 ini turut dihadiri oleh jajaran Polri.

Hadir di antaranya Kapolri Jenderal Idham Azis, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono, hingga Kapolda seluruh Indonesia.

• PROFIL Dirut Anyar Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Pernah Mundur dari BUMN karena Gaji Kecil

Menurut Jokowi, kehadiran jajaran Korps Bhayangkara itu menunjukkan sinergitas dengan TNI-Polri semakin solid.

"Saling bekerja sama untuk mendukung agenda-agenda besar negara, dan mendukung untuk tujuan nasional kita Indonesia," jelasnya.

Hadir pula dalam Rapim Kemenhan tahun 2020 ini Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Hadir pula jajaran Kepala Staf TNI, para menteri kabinet Indonesia Maju, serta lembaga tinggi negara. (Fitri Wulandari)