OTT KPK

Politisi Partai Demokrat Memrotes Harun Masiku Ditampilkan Memakai Pakaian Demokrat Meski Caleg PDIP

Keheranan disampaikan politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon terkait buronan KPK merupakan koruptor Pergantian Antar Waktu (PAW), Harun Masiku.

Politisi Partai Demokrat Memrotes Harun Masiku Ditampilkan Memakai Pakaian Demokrat Meski Caleg PDIP
YouTube/KompasTV
Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon 

KPK menyebutkan, Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan, Wahyu Setiawan disebut meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan rencana PAW koruptor PDIP, Harun Masiku. (Devina Halim)

Tautan asal

Sebelumnya, diberitakan bahwa kalangan masyarakat di antaranya seperti tampak dalam komentar di media sosial dan berbagai pandangan sejumlah tokoh serta politisi yang menyebutkan putusan KPU bersifat kolektif kolegial.

Khususnya putusan KPU terkait dengan penetapan calon anggota legislatif (caleg) seperti Harun Masiku.

Penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia menjadi awal terbukanya modus korupsi, yang dilakukan KPU, yang diduga bukan hanya sekali ini saja terjadi.

Sampai akhirnya KPK berhasil menangkap basah anggota KPU bernama Wahyu Setiawan, yang sudah ditetapkan sebagai koruptor.

Dalam kesempatan bicara kepada media, koruptor KPU adalah Wahyu Setiawan, yang menyatakan, apa yang dilakukan adalah perbuatan pribadi bukan KPU, tapi publik tidak mempercayai anggapan itu.

 Terungkap Keberadaan Harun Masiku Dipastikan di Luar Negeri pada Saat Dua Hari Sebelum Ditangkap KPK

KPK juga belum selesai mengusut kasus korupsi Wahyu Setiawan bersama sejumlah kalangan termasuk politikus PDIP bernama Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka koruptor dari PDIP.

Harun Masiku sudah kabur keluar negeri, dua hari sebelum dilakukan OTT KPK.

KPK sendiri mengalami hambatan di saat berupaya melakukan penyergapan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang beralasan terkena diare, tapi saat dilakukan upaya penindakan oleh KPK, Hasto Kristiyanto berada di PTIK.

Upaya KPK untuk melakukan penggeledahan juga dihalang-halangi politisi PDIP di DPP PDIP, sehingga KPK balik kanan dan bahkan ada petugas KPK yang disekap untuk dilakukan pemeriksaan urine di PTIK, saat memburu Hasto Kristiyanto, yang bersembunyi di PTIK.

 Update Penggeledahan KPK Diawali Mulai dari Ruang Kerja Wahyu Setiawan yang Sudah Disegel Digeledah

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU), Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan bahwa proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia, tidak pernah terjadi.

Menurut Pramono, sejak munculnya kasus dugaan suap Politisi PDIP, Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, banyak pihak dinilai keliru paham menganggap bahwa proses PAW itu terjadi.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi
Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi (Kompas.com)

Bahkan, KPU dituding seolah-olah berkomplot dalam kasus ini.

"Masih ada kesimpangsiuran sebagian orang menganggap bahwa PAW itu terjadi."

"Sehingga, seolah-olah KPU ini berkomplot untuk mengabulkan permohonan partai tersebut," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020).

"Ini kan kesalahpahaman yang sangat fatal, padahal KPU sudah tegas sejak awal tidak bisa menerima permohonan atau mengabulkan permohonan itu," katanya.

Meski demikian, jika OTT KPK tidak dilakukan, diyakini, proses PAW yang dilakukan adalah menjadikan Harun Nasiku sebagai anggota DPR.

KPU baru menjelaskan bahwa PAW terhadap Harus Masiku tidak jadi dilakukan saat kasus korupsi itu terbongkar.

 Update DPR Cecar KPU Terkait Penangkapan Koruptor KPU Wahyu Setiawan yang Membuat Kepercayaan Runtuh

Pramono berkilah dengan mengatakan, sejak awal, pihaknya telah menolak permohonan PDIP untuk mengganti Riezky Aprilia melalui proses PAW.

Sebab, pengajuan PAW seharusnya disampaikan pimpinan DPR, bukan partai politik.

Oleh karenanya, kata Pramono, tidak tepat jika ada partai yang mengirimkan surat permintaan PAW ke KPU.

"Apa yang dilakukan oleh teman-teman itu, partai ini itu tidak tepat. Karena harusnya kami menerima suratnya dari pimpinan dewan (DPR), bukan dari partai," ujarnya.

Sekalipun PAW dilakukan terhadap Riezky Aprilia, Harun Masiku tak seharusnya menjadi calon anggota DPR pengganti.

Pasalnya, pengganti anggota DPR PAW haruslah yang mendapat suara terbanyak setelah anggota DPR yang diganti.

Sedangkan suara Harun Masiku berada di urutan kelima calon legislatif di daerah pemilihannya.

Perkara ada pihak yang berupaya memperjualbelikan kursi anggota DPR melalui proses PAW, kata Pramono, hal itu di luar kewenangan kolektif kolegial KPU.

"Persoalan kalau di luar ada makelar-makelar tentu kita tidak berkepentingan soal itu."

"Ruang yang dimiliki KPU untuk bermain-main sebenarnya tidak ada," kata dia.

Meski demikian, kejanggalan tetap terkuak soalnya, sejumlah proses yang dilakukan di KPU dan PDIP dengan surat yang sudha ditandatangani dan dilengkapi menjelaskan bahwa yang jadi anggota DPR adalah Harun Masiku.

Sebelumnya, KPK Harun Masiku sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan yang menjerat koruptor KPU, Wahyu Setiawan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Soregar mengatakan, Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar bisa membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme PAW.

Menurut Lili Pintauli, kasus ini bermula saat DPP PDI-Perjuangan mengajukan Harun menjadi pengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI.

Nazarudin diketahui meninggal pada Maret 2019.

Versi KPU, pada 31 Agustus 2019, KPU menggelar rapat pleno dan menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin Kiemas.

Namun, kelengkapan surat dan bukti-bukti menunjukkan yang jadi anggoat DPR adalah Harun Masiku, tapi kemudian keputusan itu dibatalkan dan kembali pada sosok Riezky Aprilia. (Fitria Chusna Farisa)

Tautan asal

Sementara itu, diberitakan sebelumnya bahwa politisi PDIP adalah Harun Masiku.

Sejauh ini, keberadaan dia masih belum diketahui, tapi pihak berwenang mengumumkan bahwa sosok buronan KPK itu sudah di luar negeri.

Sementara itu, Kompas.com mengulas bahwa keberadaan Harun Masiku sudah di luar negeri.

Dipastikan bahwa buronan KPK itu sedang berada di luar negeri, saat tim KPK menangkap tangan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020) lalu.

 Wacana untuk Melaksanakan Relokasi Perumahan Pondok Gede Permai Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Arvin Gumilang menyatakan, Wahyu tercatat meninggalkan Indonesia pada Senin (6/1/2020).

"Iya, tercatat dalam data perlintasan keluar Indonesia tanggal 6 Januari," kata Arvin kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Arvin menyebutkan, ketika itu Harun tercatat meninggalkan Indonesia ke Singapura. Arvin menambahkan, hingga hari ini, pihaknya belum mencatat kembalinya Harun ke Tanah Air.

Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan tersangka anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang turut menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu sendiri dijadikan tersangka karena diduga menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDIP, Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme PAW.

 Pemilik Mobil Didenda Rp 20 Juta Jika Tidak Punya Garasi Setelah Perda Garasi Disahkan DPRD Depok

KPK menyebutkan Wahyu telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun dan sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Sedangkan Wahyu disebut, dia meminta uang operasional sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun.

KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus suap yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

 Kekhawatiran Meningkat Jika Sejumlah Bukti Pesawat yang Kena Rudal dalam Upaya Dimusnahkan oleh Iran

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful. Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap.

Sementara, Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap. Wahyu, Agustiani, dan Saeful sudah ditahan KPK setelah terjaring lewat operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020) lalu.

Sedangkan keberadaan Harun masih belum diketahui. 

Dikabarkan, seharusnya dalam pelaksanaan OTT tersebut adalah dilaksanakannya penyegelan ruangan pihak yang terkait.

Sebelumnya, diberitakan, sosok Wahyu Setiawan dikenal luas karena sering tampil sebagai pendebat siapa saja di layar kaca termasuk mendebat Rocky Gerung dan Chusnul Mariyah.

Sosoknya tidak asing dari pengamatan publik karena sering berdebat di layar kaca.

 Rudal Iran Menembak Jatuh Pesawat Sipil yang Menewaskan 176 Jiwa dengan Memanasnya Konflik Lawan AS

Kritik yang disampaikan oleh mantan anggota KPU, Chusnul Mariyah bahkan juga Rocky Gerung dihadapinya dengan menampilkan diri sok paling bersih.

Dia pun tidak mau menerima masukan Chusnul Mariyah yang menyemprot Wahyu Setiawan, saat tampil di hadapan Chusnul Mariyah dengan menggeleng-gelengkan kepalanya.

"Tidak usah geleng-geleng kepala!" kata Chusnul Mariyah dengan suara meninggi, saat melihat Wahyu Setiawan cengengesan sambil geleng-geleng kepala di saat diberikan paparan soal aturan main pemilu yang dibuat DPR dan pemerintah, dalam sebuah diskusi panas di layar kaca, beberapa waktu lalu.

Memanasnya diskusi terjadi karena KPU mengabaikan aturan main yang sudah dibuat oleh DPR bersama pemerintah tentang tata cara pemilu.

Terungkap Keberadaan Harun Masiku Dipastikan di Luar Negeri pada Saat Dua Hari Sebelum Ditangkap KPK

Wahyu Setiawan memang dikenal tidak mau kalah, sampai akhirnya disemprot Chusnul Mariyah dan diskakmat oleh Rocky Gerung dalam sejumlah diskusi di layar kaca.

Sebenarnya, Wahyu Setiawan memang bukan tandingan kedua orang tersebut, tapi karena berkuasa sebagai KPU, dia sangat yakin semua argumennya dibenarkan.

Sampai akhirnya dia ditangkap dan berakhir di jeruji besi KPK.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang juga menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Sebagaimana diberitakan Kompas.com, Harun Masiku diduga menjadi pihak yang memberikan uang kepada Wahyu Setiawan agar membantunya menjadi anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

 Update Terungkap Wahyu Setiawan Bawa Nama Tuhan dan Rakyat Tidak akan Korupsi Kok Malah Diborgol KPK

Hingga saat ini, keberadaan Harun belum diketahui.

KPK sudah meminta agar politisi PDIP ini untuk segera menyerahkan diri.

Harun Masiku bisa saja menyeret sejumlah nama lainnya jika tertangkap atau menyerahkan diri ke KPK.

Masalahnya, tidak diketahui keberadaannya, bahkan bisa jadi sudah lenyap untuk selamanya seperti dialami sejumlah saksi atau tersangka yang terjerat kasus hukum.

Sementara itu, Kompas.com menjelaskan, KPU memberikan penjelasan kronologi suap yang melibatkan Harun Masiku.

Kasus ini berawal saat rekan satu partai Harun, yakni Nazarudin Kiemas, meninggal dunia dan dicoret sebagai peserta Pemilu 2019.

 Pelajar SMK Dirawat karena Ditusuk Begal yang Mengincar Sepeda Motor Meski Pelaku Gagal Membawanya

Berikut kronologi kasusnya menurut penuturan KPU: Diawali meninggalnya Nazarudin Kiemas Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan, Nazarudin Kiemas merupakan politisi PDI-P yang mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dari dapil Sumatera Selatan I.

Namun, dalam prosesnya Nazarudin meninggal pada Maret 2019 atau sebelum hari H pemungutan suara yang jatuh pada 17 April 2019 lalu.

Menurut Evi, pada 20 September 2018, KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI Pemilu 2019 dapil Sumatera Selatan I.

Ada delapan caleg PDI Perjuangan yang ditetapkan dalam DCT itu.

Dalam DCT caleg PDI-P dapil Sumatera Selatan I, nama Nazarudin Kiemas mendapat nomor urut 1.

Wahyu Setiawan Kemudian, secara berturut-turut disusul oleh Darmadi Djufri pada nomor 2, Riezky Aprilia pada nomor 3, Diah Okta Sari pada nomor 4, Doddy Julianto Siahaan pada nomor 5, Harun Masiku pada nomor 6, Sri Suharti pada nomor 7 dan Irwan Tongari pada nomor 8.

"Berdasarkan informasi dari media online pada 27 Maret 2019, diketahui bahwa Nazarudin Kiemas meninggal dunia."

"Dari situ KPU melakukan klarifikasi kepada DPP PDI Perjuangan melalui surat KPU Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019," ujar Evi, dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

DPP PDI Perjuangan lalu menjawab surat KPU tersebut melalui surat nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019.

Surat itu pada pokoknya membenarkan bahwa Nazarudin Kiemas telah meninggal sesuai surat kematian dari Rumah Sakit Eka Hospital tanggal 26 Maret 2019.

Berdasarkan Surat balasan dari DPP PDI Perjuangan tersebut, KPU pun merujuk pada ketentuan Pasal 37 huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal itu menyebut, jika terdapat calon anggota DPR, yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, petugas KPPS bisa mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Selanjutnya, melalui Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR yang tidak memenuhi syarat diinformasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan bahwa terdapat calon atas nama Ir. H. Nazarudin Kiemas, PDI Perjuangan, dapil Sumatera Selatan I, nomor urut 1, yang telah meninggal dunia.

"Kemudian, kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan memedomani ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019," tutur Evi.

"Aturan itu menyebut bahwa dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, yang telah meninggal dunia, suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik," lanjutnya.

 Kekhawatiran Meningkat Jika Sejumlah Bukti Pesawat yang Kena Rudal dalam Upaya Dimusnahkan oleh Iran

Selanjutnya, berdasarkan kondisi ini, nama Nazaruddin Kiemas dicoret dari DCT sebagaimana Keputusan KPU Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam DCT DPR RI Pemilu Tahun 2019.

Setelah proses pemungutan suara dilakukan, KPU mencatat perolehan suara caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I.

Perolehannya adalah yakni PDI Perjuangan 145.752 suara, Nazarudin Kiemas 0 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Riezky Aprilia 44.402 suara, Diah Okta Sari, 13.310 suara, Doddy Julianto Siahaan, 19.776 suara, Harun Masiku 5.878 suara, Sri Suharti 5.699 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

PDIP mengajukan uji materi ke MA Evi mengungkapkan, usai hasil pemilu legislatif diketahui, pada 24 Juni 2019, DPP PDI Perjuangan mengajukan uji materi terhadap PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke ke Mahkamah Agung (MA).

Permohonan uji materi ini dilakukan sebelum KPU menetapkan calon anggota DPR RI terpilih. "PDI-P mengajukan uji materi pasal 54 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019.

Terhadap pengajuan uji materi ini, MA memutuskan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, " ujar Evi.

Amar putusan MA antara lain berbunyi “… dinyatakan sah untuk calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang meninggal dunia dan dinyatakan sah untuk partai politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon”.

PDIP 3 kali surati KPU

Berdasarkan putusan MA itu, DPP PDI-P mengajukan permohonan kepada KPU agar melaksanakan putusan tersebut.

Permohonan ini tertuang melalui Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan utusan MA.

Isi surat meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, nomor urut 1, dapil Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku.

KPU lalu menjawab surat PDI Perjuangan.

"Terhadap surat DPP PDI Perjuangan tersebut, KPU merespons melalui surat KPU Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodasi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku," ujar Evi.

KPK menetapkan empat orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (8/1/2020) yakni WSE Komisioner KPU, ATF mantan anggota Bawaslu serta HAR dan SAE dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji penetapan anggota DPR Terpilih 2019-2024 dengan barang bukti uang sekitar Rp 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening.

Selain itu, KPU menilai amar putusan MA juga tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada penyelenggara pemilu.

Selanjutnya, KPU melaksanakan Rapat Pleno penetapan kursi dan caleg DPR RI terpilih pada 31 Agustus 2019. Untuk dapil Sumatera Selatan I ditetapkan DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 kursi dan caleg terpilih atas nama Rezky Aprilia.

Kemudian, pada 27 September 2019, KPU menerima tembusan surat PDI Perjuangan nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA.

Surat itu ditujukan untuk Ketua MA Republik Indonesia.

"Pada pokoknya, PDI Perjuangan meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDI Perjuangan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan," tutur Evi.

 KPU Dicokok KPK, Lembaga Pemantau Pemilu Menilai Runtuh Harapan Publik Terhadap Masa Depan Demokrasi

Selanjutnya, pada 18 Desember 2019, KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan fatwa MA dengan melampirkan fatwa MA yang pada pokoknya memohon kepada KPU untuk melaksanakan PAW dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku.

Adapun fatwa MA disampaikan melalui Surat MA Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Putusan MA tersebut,

KPU wajib konsisten menyimak “Pertimbangan Hukum” dalam putusan dimaksud.

"Khususnya (pertimbangan hukum) halaman 66-67, yang antara lain berbunyi “Penetapan Suara Calon Legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada Calon Legislatif yang dinilai terbaik” jelas Evi.

Terhadap surat DPP PDI Perjuangan tersebut pada angka, KPU menjawab melalui surat KPU Nomor 1/PY.01-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya KPU tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rezky Aprilia kepada Harun Masiku.

KPU beralasan, penolakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Rezky Aprilia tetap jadi caleg terpilih Berdasarkan kronologi di atas, kata Evi, hingga saat ini, tidak ada PAW untuk kursi PDIP dari dapil Sumatera Selatan I.

Posisi calon terpilih sesuai yang ditetapkan oleh KPU pada tanggal 31 Agustus 2019 atau Rezky Aprilia.

"Demikian kronologis penetapan Calon terpilih anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019, PDI Perjuangan, Dapil Sumatera Selatan I dibuat berdasarkan kondisi yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta yang ada, " kata Evi.

Meski demikian, diketahui, pengumuman KPU baru saja disampaikan di saat Wawan Setiawan ditangkap KPK.

Sikap KPU Dalam kesempatan yang sama Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, pihaknya selalu memutuskan sikap secara bersama dalam menghadapi tiga surat permohonan dari PDI Perjuangan.

Tujuh orang Komisioner KPU hadir dalam keputusan menjawab tiga surat itu.

"Tidak ada perbedaan sikap dalam pengambilan keputusan dalam menjawab surat-surat ini," tambah Arief.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan, surat balasan KPU ke PDIP tetanggal 7 Januari 2020 menunjukkan bahwa keputusan soal penetapan hasil pemilu legislatif untuk dapil Sumatera Selatan I tidak memiliki celah untuk diubah.

Terlebih, kata Hasyim, peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Wahyu Setiawan baru terjadi pada 8 Januari 2020.

"Artinya, keputusan sudah dibuat tidak ada celah dan semua sepakat dan surat itu (tanggal 7 Januari) substansinya senada dengan surat terdahulu (yang menolak Harun Masiku jadi PAW).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dan Ketua KPU Arief Budiman menyaksikan, penyidik menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menjerat seorang komisioner KPU di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

 Satu Orang Penumpang Ojol Tewas di Tempat sebagai Akibat Terlindas Truk Tronton di Jalan S Parman

Sebagaimana diketahui, KPK menangkap Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020).

Wahyu Setiawan disangkakan oleh KPK menerima suap dengan menjanjikan politisi PDI-P Harun Masiku agar ditetapkan menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Menurut Wakil Ketua KPK Lily Pintauli Siregar, Wahyu Setiawan diduga meminta uang hingga Rp 900 juta ke Harun.

"Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR-RI pengganti antar-waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp 900 juta," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (9/1/2020).

Harun bermaksud menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Namun, pleno KPU telah menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Total ada empat tersangka dalam kasus suap ini.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful.

Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap.

Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.

Tautan asal

Sebelumnya, diberitakan, diungkap oleh kalangan netizen, saat anggota KPU, Wahyu Setiawan menjelaskan tentang dugaan korupsi yang dilakukan oleh KPU di tahun 2004.

Sindiran dan ejekan itu diberikan Wahyu Setiawan saat menyerang Chusnul Mariyah, yang mengeritisi kinerja KPU.

Bukannya menerima kritik yang disampaikan Chusnul Mariyah, Wahyu Setiawan malah menyerang Chusnul Mariyah, yang hadir dengan sejumlah data di diskusi Indonesia Lawyer Club (ILC) di saat Wahyu Setiawan masih berkuasa dan berjaya.

Padahal, Chusnul Mariyah menyarankan agar KPU membaca hampir 600 pasal di dalam UU Penyelenggaraan Pemilu.

Ternyata KPU tidak membacanya dan malah membuat aturan di luar UU.

Dalam diskusi yang dilakukan itu, sebenarnya Chusnul Mariyah menunjuk anggaran KPU tahun 2004 yang nilainya Rp 7 trilun, tapi digunakan untuk menyelenggarakan tiga kali pemilu.

"Tiga kali pemilu adalah pemilihan legislatif, pilpres putaran pertama, dan pilpres putaran kedua," katanya.

Apa yang disampaikan oleh Chusnul Mariyah kemudian ditanggapi Wahyu Setiawan bahkan dengan membawa nama Tuhan dalam pernyataannya.

"Kalau diperbandingkan dengan KPU 2004, anggaran Rp 24,9 triliun dipergunakan sebaik-baiknya."

"Insya Allah anggaran dipergunakan sebaik-baiknya, kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan rakyat Indonesia."

"Kami akan berupaya kasus korupsi 2004 tidak terulang lagi di tahun 2019."

Ternyata sumpah yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan di depan jutaan penonton dan bahkan video itu masih bisa diulang-ulang untuk disaksikan, Wahyu Setiawan malah kena cokok KPK karena korupsi.

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved