Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

ADA tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara Kepulauan Riau.

Menurut Guru Besar UI Bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana, pertama, pemerintah harus menghadirkan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah tersebut.

Namun, ia menekankan agar pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap lingkungan laut di Natuna Utara.

• Asabri Didera Isu Korupsi Rp 10 Triliun, di Mana Prabowo?

"Yang kedua adalah kapal patroli sekarang masih dimanfaatkan kapal-kapal TNI."

"Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mempunyai kapal coast guard yang besar yang bisa menguasai laut itu," katanya dalam diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Ia menjelaskan, patroli tersebut bukan dilakukan dalam rangka operasi militer, namun upaya perlindungan terhadap para nelayan Indonesia.

• IRAN Akui Tak Sengaja Tembak Pesawat Ukraina, Sebut Amerika Penyebab Bencana

"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu, mereka komplain kami ini diusir sama coast guard Cina, tapi kita tidak punya backup."

"Sementara kalau kapal-kapal nelayan Cina kita tangkap untuk diproses hukum, nanti ada coast guard Cina merapat."

"Nah, ini kita harus kuat-kuatan di situ benernya. Tidak bisa gunakan senjata," papar Hikmahanto.

• 23 Menteri Kabinet Indonesia Maju Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Deadline-nya 20 Januari

Ketiga, pemerintah harus konsisten menolak klaim sembilan garis putus Cina di wilayah tersebut.

"Itu harus terus, karena kita akan terus dicoba dengan harapan kita lupa."

"Nah, kita harus konsisten menjaga itu," ucap Hikmahanto.

• Bukan Cuma Qasem Soleimani, Komandan Garda Revolusi Iran Juga Jadi Target AS tapi Gagal Dibunuh

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara mana pun termasuk Cina, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama, yang penting ada ikatan kerja sama."

• PM Kanada: Pesawat Ukraina Jatuh karena Ditembak Misil Iran

"Bukan hanya dengan (Cina), dengan siapa pun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Moeldoko menjelaskan, sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE, bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

• Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, tapi Kita Jangan Panas-panasin

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Jokowi mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana."

"Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

• VIDEO Detik-detik Rudal Iran Hajar Pesawat Ukraina, PM Kanada Bilang Mungkin Tidak Disengaja

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Cina mengklaim ada tumpang tindih hak dengan Indonesia di perairan Natuna.

Meski demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, pihaknya enggan bila disebut memiliki perselisihan wilayah kedaulatan dengan Indonesia.

"Saya ingin menekankan Cina dan Indonesia tidak memiliki sengketa terkait kedaulatan teritorial."

• Setelah Sri Mulyani, Bekas Menteri SBY Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Bank Dunia

"Kami memiliki klaim tumpang tindih terkait hak maritim dan kepentingan pada beberapa area di Laut Cina Selatan," ujar Geng, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Cina, Kamis (9/1/2020).

Saat ditanya terkait apakah Cina tidak punya klaim teritorial atas Natuna, Geng mengatakan Cina berdaulat atas Kepulauan Nansha, hak berdaulat, dan yurisdiksi di perairan sekitarnya.

Oleh karenanya, Cina berharap Indonesia tetap tenang menghadapi situasi ini.

• Reynhard Sinaga Mengaku Pernah Kerja di Manchester United, Setan Merah Langsung Membantah

Geng mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan perbedaan pemikiran dengan Indonesia melalui cara yang pantas. Sehingga, relasi bilateral keduanya tetap damai dan stabil.

"Cina punya kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak berdaulat serta yurisdiksi atas perairan terkait (relevant waters). Posisi kita sesuai dengan hukum internasional," terang Geng. (Gita Irawan)