Dibully Netizen, Anies Baswedan: Bundaran HI Tidak Ketutup Banjir tapi Pembicaraannya Tinggi

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan lebih memilih fokus bekerja ketimbang menganggapi stigma tentangnya dalam memimpin ibu kota.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat mendapat sentimen negatif di media sosial beberapa waktu lalu, akibat banjir mengepung Jakarta.

“Saya fokus pada bekerja di Jakarta, memastikan bahwa semua fasilitas kami, semua personal kami, dan semua sumber daya kami, itu digunakan."

• Tanggapi Banjir Jakarta, Djarot : Yang Penting Kerja, Enggak Usah Kebanyakan Ngomong

"Untuk memastikan Jakarta berfungsi lagi dengan cepat. Alhamdulillah itu kejadian,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Kamis (9/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan juga menyampaikan lebih memilih kenyataan dibanding percakapan di media sosial.

Sebab, katanya, kenyataannya Indonesia, khususnya Jabodetabek dan sekitarnya, mengalami cuaca ekstrem hingga berdampak banjir.

• Pangeran Harry dan Meghan Markle Mundur dari Keluarga Kerajaan Inggris, Ini Alasannya

“Saya fokus pada kenyataan karena Indonesia sedang mengalami tantangan cuaca yang luar biasa.""

"Kalau di Jawa bagian barat (banjir), di mulai (Kabupaten) Lebak sampai (Kabupaten) Bekasi."

"Sayangnya, tidak semua dapat perhatian dalam percakapan,” ujar Anies Baswedan.

• Soal Insiden Indonesia-Cina di Natuna, Luhut Panjaitan: Kakak Beradik Kan Suka Juga Gesekan

Anies Baswedan lalu membandingkan banjir yang melanda ibu kota dengan daerah lain seperti di Kabupaten Lebak.

Banjir di Jakarta, katanya, tidak membuat gedung, rumah, dan jembatan hilang akibat longsor.

“Coba dicek berapa jembatan yang hilang di banyak tempat?"

• Bupati Sidoarjo Mengaku Belum Sempat Terima dan Hitung Uang Suap

"Di Jakarta ini alhamdulillah, gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada, betul ya?"

"Kantor tutup tidak ada, mal tutup tidak ada, Bundaran HI ketutup juga tidak ada. Itu semua tidak ada, tapi pembicaraannya tinggi,” tuturnya.

Anehnya, kata dia, justru di daerah lain yang paling banyak terkena musibah, tidak menjadi pembicaraan warga ataupun netizen.

• SIAP-SIAP! Gerhana Bulan Penumbra Bakal Terjadi pada 11 Januari 2020, Ini Jadwalnya

Karena itulah, Anies Baswedan memilih bekerja mengacu pada kenyataan, bukan fokus pada percakapan.

“Pemerintah harus bekerja menggunakan kenyataan dan fakta, bukan memfokuskan pada percakapan, karena percakapan bisa naik turun dan bisa positif negatif,” paparnya.

“Tapi kami bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan baik, warga terlindungi, dan itu semua yang jadi fokus,” tambahnya.

• Djarot: Tanya Anies, Betul-betul Butuh Wakil Atau Mampu Sendiri?

Sebelumnya, pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan meredam ego, ihwal normalisasi sungai yang berdampak pada penggusuran warga setempat.

Legislator memandang, sedari dulu persoalan yang mendera warga Jakarta adalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku telah berkali-kali menjalin komunikasi dengan eksekutif, ihwal program normalisasi ataupun naturalisasi sungai.

• Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

Namun, kepala daerah saat ini terkesan lambat bekerja, karena menolak menggusur permukiman warga yang berdiri di lahan negara di sekitar Sungai Ciliwung.

“Kampanyenya dia (Anies Baswedan) enggak mau menggusur, jadi bukan masalah melupakan janji kampanye."

"Mari pikirkan bagaimana kesejahteraan masyarakat akibat banjir ini,” kata Prasetio, Sabtu (4/1/2020).

• BPK Mengaku Sudah Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino pada Tahun Lalu, kenapa KPK Bilang Belum?

Menurut dia, ancaman banjir sudah menjadi persoalan utama kepala daerah sejak dulu.

Dari Gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga sekarang Anies Baswedan.

“Saya imbau kepada Pak Gubernur lebih concern (peduli) ke Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)-nya, terutama Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk fokus pada pencegahan banjir."

• Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

"Dia kan dipilih rakyat, dan saya juga Ketua DPRD DKI dipilih rakyat, mari sama-sama benahi Jakarta,” ajak Prasetio.

Karena itu, dia menilai harus ada upaya normalisasi kembali dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal ini berkaca pada pengalaman gubernur sebelumnya.

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

Saat itu ada normalisasi Sungai Ciliwung dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Masalah suka enggak suka, senang enggak senang dan ngetop enggak ngetop harus diberesin dan harus ada normalisasi,” tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan DPRD menilai kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi banjir masih rendah.

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang

Hal ini terlihat saat banjir melanda wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (1/1/2020) lalu.

“Di situ belum ada perahu karet yang siap mengevakuasi warga terdampak,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

• Hari Ini Pemenang Desain Ibu Kota Baru Diumumkan, Hadiah Juara Pertama Rp 2 Miliar

Hal itu dikatakan Prasetyo saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2020).

Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan tersebut juga khawatir bantuan kebutuhan pokok kepada korban banjir bisa terlambat diberikan.

Bahkan dalam tinjauannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat mendapati bantuan kebutuhan pokok bagi pengungsi di Masjid Raya KH Hasyim Azhari, Jakarta Barat, terlambat diberikan.

• KRONOLOGI Polisi Tembak Mati Anggota Sindikat Narkoba yang Dikendalikan Napi

“Ini yang kami khawatirkan, makanya sekarang kami berikan bantuan sembako untuk meringankan beban pengungsi,” ujar Prasetyo.

Saat itu, Prasetyo memberikan bantuan berupa 25 karung beras dengan masing-masing seberat 25 kilogram, 39 dus mi instan, gula 30 kilogram, air mineral 20 karton, kecap, kopi, dan uang tunai.

“Bantuan yang diberikan sifatnya siap saji, karena kondisi seperti yang sekarang ini tidak memungkinkan mereka memasak, di mana lampu mati (listrik padam) dan air mineral juga susah,” jelasnya.

• BREAKING NEWS: Polisi Kembali Tangkap Artis Ibra Azhari untuk Keempat Kalinya karena Narkoba

Tidak hanya memberikan bantuan kepada korban banjir, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban melakukan upaya antisipasi bencana serupa.

Misalnya, normalisasi saluran, waduk, kali, dan sungai menjelang musim hujan.

“Saya minta kepada eksekutif (Pemprov DKI) untuk fokus pada dua masalah, yakni banjir dan kemacetan."

• Megawati Sukarnoputri: Panglima TNI Perempuan, Why Not?

"Hanya dua masalah itu yang paling krusial di ibu kota,” katanya.

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov fokus dan memprioritaskan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Program itu misalnya penanggulangan banjir yang kini tengah melanda ibu kota.

• Beban Moral Gibran-Bobby Ikut Pilkada, Menang Enggak Dianggap Hebat, Kalau Kalah Memalukan

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku telah berkali-kali menyarankan pemerintah daerah untuk memperbesar anggaran kegiatan di Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Anggaran dimaksimalkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian banjir, demi meminimalisir ancaman bencana tersebut.

“Itu (normalisasi) harus dilaksanakan, jangan sampai tidak."

• Putrinya Jadi Perempuan Pertama Jabat Ketua DPR, Megawati: Dominasi Pria Kuat Sekali

"Karena masalahnya dari pak gubernur sebelumnya sampai Pak Anies Baswedan, Sutiyoso, Fauzi Bowo, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) hingga Djarot, itu masalahnya sama, yaitu banjir,” tegasnya.

Kata Prasetyo, DKI tidak bisa meratakan anggaran sebesar Rp 87,95 triliun di APBD 2020 untuk semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

“Ini yang mana prioritas kan harus disiasati, itulah saya sebagai Ketua DPRD DKI menyikapi hal tersebut,” ujar Prasetyo.

• Ali Mochtar Ngabalin Ungkap Gibran Tak Pernah Bicara kepada Jokowi Saat Maju di Pilkada Solo

Bila mengacu pada apbd.jakarta.go.id, alokasi anggaran untuk Dinas SDA DKI Jakarta pada 2020 mencapai Rp 2,7 triliun.

Angka ini naik sekitar Rp 600 miliar dari APBD-Perubahan 2019 sebesar Rp 2,1 triliun.

Dari anggaran sebesar Rp 2,7 triliun pada 2020, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan duit sekitar Rp 433,6 miliar.

• Belum Ada Perpres, Dewan Pengawas KPK Tak Bisa Kerja Meski Sudah Dilantik Jokowi

Rinciannya, untuk pembangunan atau revitalisasi waduk Rp 140,6 miliar, dan pengendalian banjir Rp 293 miliar.

Pemprov DKI juga mengalokasikan dana sekitar Rp 669 miliar untuk pengadaan tanah di Sungai Ciliwung.

Hal ini sebagai upaya normalisasi yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

• Resmikan Implementasi B30, Jokowi: Kita Mau Keluar dari Rezim Impor Atau Tidak?

Kata Prasetio, usulan anggaran untuk Dinas SDA masih kecil.

Dia menganggap seharusnya anggaran untuk Dinas SDA dimaksimalkan, sehingga penanganan untuk menanggulangi banjir bisa dilakukan dengan optimal. (*)

(*)