BK DPRD DKI Membeberkan Hasil Pemeriksaan William Pengunggah Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar

Sanksi itu, kata dia, diberikan dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada William secara langsung.

"BK itu hanya memberikan rekomendasi kepada Ketua DPRD DKI, nanti putusan ada di tangan ketua," kata August.

Menurut dia, sikap William seharusnya bisa diapresiasi karena memberikan kritikan dalam proses penganggaran yang terjadi di pemerintah.

Ada pun tujuan dari kritikan itu agar kegiatan yang diadakan pemerintah tepat sasaran sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Jadi, semua anggota BK itu mengatakan bahwa itulah (kritis) yang memang sebagai penguatan fungsi dewan, sehingga perlu dilakukan," ujar August.

Seperti diberitakan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto (51) melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11/2019) petang.

William diduga melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial, Twitter.

• Leonardo DiCaprio Disemprot Presiden Brasil Soal Kebakaran Amazon Sempat Kritik TPA Bantar Gebang

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan itu dianggap tidak etis karena dokumen tersebut belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

"Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar)," kata Sugiyanto pada Senin (4/11/2019).

Sugiyanto mengatakan, sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Soalnya, postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar diekspose di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

• Terungkap Spesies Ular Terbang untuk Kabur dari Predator atau Berburu Mangsa agar Bertahan Hidup