Muncul Isu Calon Menteri Dipalak Rp 500 Miliar oleh Parpol, Sekretaris Kabinet Bilang Tak Masuk Akal

SEKRETARIS Kabinet Pramono Anung menyebut kabar calon menteri dari kalangan profesional diminta Rp 500 miliar oleh partai politik, merupakan isu yang tidak masuk akal.

"Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri?"

"Ini secara logika tidak masuk akal, menteri gajinya tidak sampai Rp 100 juta," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

• Humphrey Djemat Ungkap Ada Calon Menteri Jokowi Dipalak Rp 500 Miliar oleh Parpol, Siapa?

Menurutnya, penyeleksian calon menteri Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pasti dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Bahkan, kata Pramono Anung, tidak semua usulan nama calon menteri dari partai politik disetujui oleh Presiden Jokowi.

"Ada beberapa nama yang cukup baik dan kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju."

• Ucapan Sukmawati Dinilai Bukan Penistaan Agama, tapi Bagian dari Kebebasan Menyampaikan Pendapat

"Sehingga demikian isu itu, tidak akan bisa dibunyikan," paparnya.

Meski begitu, Pramono Anung menyatakan, jikapun ada proses transaksi tersebut, maka pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukan pelacakan.

"Sekarang ini uang di atas Rp 100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, KPK, Kejaksaan, ataupun Kepolisian," tuturnya.

• Politikus PPP: Ahok, Jokowi, Risma, Ridwan Kamil Takkan Muncul Kalau Tidak Ada Pilkada Langsung

Sebelumnya, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengungkapkan, ada calon menteri yang dimintai uang Rp 500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol).

Permintaan tersebut agar parpol itu mau menyokongnya sebagai menteri.

Humphrey Djemat menyebut, calon menteri itu profesional dari kalangan non-parpol.

• Panitia Janji Peserta Reuni 212 Bakal Bubarkan Diri dari Monas Pukul 09.30

"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi."

"Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu."

"Tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengontribusi Rp 500 miliar," ungkap Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

• Tak Lagi Naik Motor, Novel Baswedan Kini Diantar Jemput Mobil Dinas KPK untuk Bekerja

Humphrey Djemat menolak mengungkapkan sosok calon menteri tersebut.

Dirinya hanya mengungkapkan permintaan parpol tersebut akhirnya ditolak oleh calon menteri itu.

Calon menteri itu menolak karena tidak memiliki uang.

• EMPAT Jenderal Ini Pegang Rekor Jabat Kapolda Paling Lama, IPW Khawatir Ganggu Pembinaan Karier

Selain itu, Humphrey Djemat mengungkapkan permintaan tersebut berlawanan dengan hati nurani calon menteri itu.

"Nah itu, karena dia memang orang profesional ya, itu tentu against daripada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau."

"Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh Presiden," papar Humphrey Djemat.

• Ahok Jabat Komisaris Utama Pertamina, ACTA: Mantan Napi Bisa Seenaknya Jadi Pimpinan BUMN

Meski begitu, Humphrey Djemat mengatakan, tidak semua menteri dimintai uang Rp 500 miliar.

Namun, menurutnya hal ini menunjukkan buruknya integritas parpol di Indonesia.

"Jangan curiga dulu semua menteri sudah teken kontrak Rp 500 m, jangan."

• Tujuh Rumah di Setu Tangerang Selatan Retak-retak, Warga Cemas Ambruk dan Longsor

"Tapi ada kejadian seperti itu, bagaimana parpol itu bisa melakukan rekrutmen atau pejabat baik kalau mentalitas integritasnya tidak ada," beber Humphrey Djemat.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Humphrey Djemat tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baidowi menantang balik Humphrey Djemat untuk menyebut partai yang meminta uang tersebut.

• Rencana Penerapan ERP di Jalan Kalimalang Bekasi, Warga: Masa Mau ke Rumah Sendiri Harus Bayar?

"Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle sebut saja siapa orangnya dan partainya."

"Sehingga tidak menjadi fitnah politik," tutur Baidowi saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (24/11/2019).

Baidowi memastikan penunjukan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

• Penerapan Jalan Berbayar di Kalimalang Bukan Tahun Depan, Harus Lewati Empat Tahapan Ini

Sehingga, tidak mungkin parpol meminta uang kepada calon menteri.

Dirinya juga menilai tidak mungkin menteri dapat memberi uang Rp 500 miliar dengan gaji yang diterima.

"Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo," ucap Baidowi.

• Dituduh Lindungi Ahok oleh Marwan Batubara, KPK Bilang Begini

"Lagian ngitung isu Rp 500 M dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya?"

"Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya," ulas Baidowi. (Seno Tri Sulistiyono)