APBD DKI

Anies Baswedan dan DPRD Terancam Tidak Digaji 6 Bulan, Begini Kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Ada kabar buruk bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anies Baswedan dan DPRD Terancam Tidak Digaji 6 Bulan, Begini Kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri
Kompas.com
Anies Baswedan 

Ada kabar buruk bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan atau Anies Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.

Diketahui Anies Baswedan dan DPRD terancam tak digaji 6 bulan, lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta 2020 belum rampung dibahas.

Hingga kini, pembahasan RAPBD DKI Jakarta masih panjang, namun tenggat waktu pembahasan RAPBD DKI pada 30 November 2019.

Pihak Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta baru bahas rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) yang jadi dasar menyusun RAPBD.

VIDEO : Deputi Anies Baswedan Cekcok Dengan Seniman Senior TIM

Minta Anies Baswedan Inisiatif Bantu Proses Pemilihan Wagub DKI, PKS: Kan Nanti Kerjanya Bareng Dia

Anies Baswedan Serahkan Kasus Pembobolan ATM Bank Bersama Pada OJK dan Polisi

Padahal, DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya tenggat waktu hingga 30 November 2019 untuk menyepakati RAPBD 2020.

RAPBD yang telah disepakati kemudian harus dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi selama 15 hari.

Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

Jika Anies Baswedan dan DPRD DKI gagal sepakati RAPBD sesuai ketentuan itu, mereka terancam dikenai sanksi sesuai aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sanksinya ialah tidak menerima gaji selama 6 bulan.

"Iya benar itu, pengenaan sanksinya (tidak digaji) dan tertuang dalam PP Nomor 12 Tahun 2017," kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin, Jumat (22/11/2019).

Halaman
1234
Editor: Panji Baskhara
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved