Reuni 212

Maulid Akbar 212 Tidak Peduli Ahok Jadi Komisaris BUMN dan Tidak Pernah Membahasnya

Tayang: Sabtu, 23 November 2019 15:33 WIB

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |

lihat foto

Maulid Akbar 212 Tidak Peduli Ahok Jadi Komisaris BUMN dan Tidak Pernah Membahasnya

Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha

Doa bersama 212 di Monas.

Baca Selanjutnya:

Komnas HAM Ungkap Sederet Dugaan Pelanggaran HAM Polisi di Pengamanan Unjuk Rasa DPR RI

Panitia Persaudaraan Alumni (PA) 212 Tahun 2019 tidak mempersoalkan bila Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina Persero.

Namun, mereka meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjaga sikap dan lisan di depan publik, sehingga kasus penistaan agama yang pernah menjeratnya tidak terulang kembali.

“Nggak masalah kalau itu mah (Ahok diangkat Komisaris Utama), yang penting dia jangan singgung agama lagi,” kata Ketua Panitia PA 212 Tahun 2019, Awit Masyhuri saat dihubungi pada Sabtu (23/11/2019).

Seperti diketahui, aksi 212 merupakan akumulasi dari serangkaian unjuk rasa yang dilakukan Ormas Islam untuk menutut Ahok karena menistakan agama Islam dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dari kitab suci Al Quran pada 2016 lalu.

Pada 9 Mei 2017, Ahok kemudian divonis penjara dua tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena kasus penodaan agama.

Dalam kesempatan itu, Awit menganggap kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok sudah selesai.

Karena itu, dia enggan berkomentar lebih banyak terkait pengangkatan Ahok menjadi pengawas di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Itu kan urusan jabatan di BUMN, kami tidak ada urusan ke sana,” imbuhnya.

Namun, Awit berharap agar tidak ada lagi penistaan agama di Indonesia. Kata dia, penistaan agama apapun dilarang sehingga bila ada yang melanggarnya akan dijerat dengan hukum yang berlaku. “Agama apapun tidak boleh dinistakan,” katanya.

Sebelumnya, diberitakan, Panitia Persaudaraan Alumni (PA) 212 Tahun 2019 kesulitan mengundang Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam acara Maulid Akbar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2019) mendatang.

Sebab, Habib Rizieq Shihab diungkap masih dicekal lembaga terkait di Arab Saudi.

Ketua Panitia PA 212 Tahun 2019, Awit Masyhuri mengatakan peserta sebetulnya sangat mengharapkan kedatangan tokoh dari pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu di acara Maulid Akbar. Namun kenyataannya, kepulangan Rizieq masih terhambat oleh berbagai hal di Arab Saudi.

“Mudah-mudahan semoga bisa (datang), kan pencekalan yah belum bisa diatasi. Makanya kami harap semoga bisa segera teratasi,” kata Awit saat dihubungi pada Sabtu (23/11/2019).

Namun, bila Rizieq tidak bisa hadir, dia memprediksi panitia akan mengadakan telekonferensi atau telekomunikasi jarak jauh secara elektronik dengan menampilkan audiovisual.

Hal ini dilakukan agar Habib Rizieq dapat berkomunikasi dengan peserta PA yang hadir Maulid Akbar di Kawasan Monas.

“Paling, nanti seperti itu (telekonferens) kalau tidak bisa hadir, tapi harapan kami beliau bisa hadirlah,” ungkapnya.

• Update Pemerintah Kota Bekasi Menyalurkan Bantuan Mebel untuk SMK Yadika 6 yang Ludes Terbakar

Selain mengharap kedatangan Habib Rizieq, panitia juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kehadiran Anies ke sana memiliki kapasitas sebagai kepala daerah di Ibu Kota Jakarta.

“Kalau Pak Anies kan beda, beliau itu tuan rumah jadi pasti diundang karena kan izinnya ke beliau dan kami undang untuk kasih sambutan,” katanya.

Awit mengatakan, panitia hanya mengundang Anies saja di lingkup pejabat negara. Artinya, mereka tidak mengundang pejabat negara lainnya di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah lain.

“Itu bebas, siapa saja mau datang silakan. Kami mah nggak ngundang (pejabat negara),” ucapnya.

• Wakil Wali Kota Jakpus akan segera Koordinasi dengan Anies Terkait Relokasi Pedagang Baju di Senen

Sebelumnya, diberitakan, Ketua Panitia Persaudaraan Alumni (PA) 212, Awit Masyhuri mengklaim, telah mengantongi izin dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta untuk menggelar Maulid Akbar.

Ada pun kegiatan yang diprediksi dihadiri 1 juta peserta itu digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (2/12/2019).

“Sekitar tanggal 14 November kemarin izinnya sudah kami dapatkan, karena pengajuan izinnya sejak tiga pekan lalu,” kata Awit saat dihubungi pada Sabtu (23/11/2019).

Forkopimda DKI Jakarta yang terdiri dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan izin kepada PA 212 untuk menggelar acara rutin yang diadakan setiap tahun ini.

• Megawati Tolak Menyalami Surya Paloh dan Agus Yudhoyono Saat Pelantikan Puan Maharani Jadi Ketua DPR

Bahkan, koordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini Polrestro Jakarta Pusat juga tetap berjalan dengan baik.

“Perizinan sudah selesai, tinggal teknisnya saja seperti panggung dan sound system (alat pengeras suara) saja,” ujarnya.

• UPT Monas Menjamin Penyelenggaraan Maulid Akbar dan Kegiatan Papua Tidak Mengganggu Jadwal Perawatan

Menurut dia, tema yang dibahas dalam Maulid Akbar itu adalah tentang Keselamatan Negeri.

PA 212 berharap, Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan dilimpahkan rejeki untuk masyarakatnya.

“Lalu, kami berdoa agar negara dilindungi dari penista agama, sebab penista agama masih terjadi lagi. Jadi jangan lagi menyinggung masalah agama, karena agama apapun tidak boleh dinistakan,” katanya.

• Anies Baswedan Mengizinkan Kegiatan Papua di Hari Ahad dan Reuni PA 212 Digelar Monas di Hari Senin

Dalam kesempatan itu, Awit menyinggung dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri karena dinilai membandingkan Presiden RI pertama Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW.

“Nanti, ada Tausiyah untuk mengingatkan agar tidak lagi berbicara mengarah ke sana (penistaan agama)."

"Karena, persoalan ini luar buasa, dari berbagai wilayah di luar juga banyak yang turun melakukan demonstrasi untuk kasus Sukmawati,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberi izin kepada Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menyelenggarakan Maulid Akbar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada hari Senin (2/12/2019).

Seperti diketahui, biasanya pihak pengelola Monas menutup kawasan wisata itu karena adanya perawatan rutin setiap pekan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pemberian izin itu berdasarkan rekomendasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi DKI Jakarta pada Selasa (19/11/2019) dan Rabu (20/11/2019).

Saat itu, Forkopimda yang terdiri dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta membahas soal dua rencana kegiatan yang diselenggarakan di Monas pada Ahad (1/12/2019) dan Senin (2/12/2019) mendatang.

“Untuk yang 1 Desember itu terkait Papua dan 2 Desember terkait Maulid Akbar. Nah di situ (musyawarah) kesimpulannya memang diberikan izin,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat (22/11/2019).

Menurut Anies Baswedan, sikap Pemprov DKI cenderung pasif bila ada pihak yang mengajukan izin untuk menggelar acara di Kawasan Monas.

• Tiga Pasangan Tertangkap Basah Tanpa Busana Saat Sebuah Panti Pijat Digerebek Juga Ditemukan Kondom

Pemprov DKI akan mengkaji kegiatan yang diajukan itu, dan bila dirasa mengandung muatan positif pemerintah akan memberi izin.

“Dari situ (pengajuan) Pemprov memutuskan apakah meminjamkan atau tidak. Itu prosesnya selalu begitu,” katanya.

“Lalu siang ini (Jumat, 22/11/2019) ada rapat koordinasi di dalam Forkopimda di level asisten untuk koordinasi untuk tanggal 1 dan 2 Desember."

"Karena, di bulan Desember itu ada beberapa kegiatan yang mungkin memerlukan perhatian ekstra kami,” katanya.

Meski demikian, Anies Baswedan menyatakan, dia belum melihat surat permohonan pelaksanaan Maulid Akbar dari Panitia PA 212.

Namun Anies memastikan, secara prinsip DKI memberikan izin dari sisi tempat, sedangkan dari keramaian dan keamanan dari pihak polisi.

• Pihak DLH Kabupaten Bogor Ingin Meminjam Alat Berat ke Pemprov DKI Jakarta untuk Membersihkan Sungai

Kegiatan 212 adalah kegiatan yang terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Gelombang demonstrasi terjadi di antaranya mengusung nama 212, yang merupakan sebutan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan tanggal 2 bulan 12.

Sementara itu, sebelum ini diberitakan, peserta Malam Munajat 212 telah memenuhi kawasan Monumen Nasional (Monas) sejak sore.

Lautan peserta itu mengikuti acara dzikir dan doa bersama yang digelar oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta bersama Lembaga Dakwah Front dan Majelis Taklim se-Jabodetabek.

Tema yang diangkat kali ini adalah 'Senandung Sholawat dan Dzikir Nasional Sekaligus Doa untuk Keselamatan Bangsa'.

Sumber: Warta Kota