Breaking News:

Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Masa Jabatan Presiden Ditambah Jadi Tiga Periode

WAKIL Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan wacana menambah masa jabatan Presiden, dari dua periode menjadi tiga periode.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Presiden Joko Widodo memberikan pidato awal masa jabatan, setelah Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). 

Sejauh ini, kata dia, MPR masih mengumpulkan masukan dari elemen-elemen masyarakat mengenai hal-hal yang perlu dalam amandemen UUD 1945.

"Nanti kulminasinya seperti apa ya kita lihat."

PKS: Menunda-nunda Pemilihan Wagub Menzalimi Masyarakat Jakarta

"Karena kalau dalam agenda MPR itu sendiri, dua tahun pertama itu kita membangun, mengembangkan wacana yang ada di masyarakat," paparnya.

Sebelumnya, pakar komunikasi politik Effendi Gazali menilai evaluasi total Pemilu Serentak 2019 harus dilakukan, termasuk persoalan masa jabatan presiden.

Berdasarkan pada pengalaman dan sejarah, dia mengusulkan periode jabatan presiden satu kali untuk masa jabatan tujuh tahun.

‎Firli Bahuri Tak Permasalahkan Pegawai KPK Jadi ASN, Asal Gaji Tidak Turun

"Ke depan, ada baiknya periode jabatan hanya satu kali, misal selama tujuh tahun."

"Sehingga tidak akan pernah rematch atau calon presiden yang sama, bertarung kembali," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

 Direktur Utama PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Ini Perannya

Persoalan yang mencuat hari ini, jelas dia, bukan hanya kelelahan fisik, tetapi menitikberatkan pada kelelahan mental dalam Pemilu 2019.

Menurutnya, banyak hal menjadi seperti tidak dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu, serta selalu dicurigai.

"Persoalannya lebih pada kelelahan mental. Bahwa bangsa ini terbelah gara-gara Presidential Threshold, sehingga konflik diwarnai hoaks dan ujaran kebencian menjadi 100 persen, dan membuat bangsa terbelah sangat tajam," ulasnya.

 Ini Tiga Kategori Masyarakat yang Dibebaskan dari Kewajiban Bayar PBB-P2

Halaman
1234
Penulis: Sri Handriyatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved