Hotman Paris Ingatkan Pemerintah Tolong Anak dengan Kelainan Tulang Langka

Dikutip dari Kompas.com, Kenaikan biaya iuran BPJS oleh Kementerian Keuangan menjadi polemik baru yang hangat diperbincangkan masyarakat.

Mengutip pemberitaan Kompas.com pada (28/8/2019), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) BPJS Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, aturan mengenai kenaikan besaran iuran bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

• HEBOH Makhluk Setengah Manusia Setengah Anjing Teror Kota-kota di AS dan Meninggalkan Korban

Peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II harus membayar iuran Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000 per peserta.

• HEBOH Video Nisan Kuburan Berasap lalu Keluarkan Api, Makam Gadis di Gowa Juga Berapi 3 Hari

Dr Ronald A Hukom MHSc SpPD-KHOM, seorang dokter spesialis hematologi dan onkologi, yang ditemui Kompas.com dalam acara "Tantangan dan Harapan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Kanker Payudara HER2-Positif di Indonesia", Kamis (29/8/2019) memandang persoalan tersebut dari segi kesehatan.

Menurut dia, selain berpikir untuk menaikkan angka iuran BPJS, seharusnya juga harus mencari alternatif untuk menekan angka pengeluaran biaya kesehatan nasional.

Banyak persoalan dalam instansi yang menurut Ronald harus dibereskan dengan tuntas selain menaikkan pembiayaan.

• HEBOH Temuan Makhluk Misterius Bertubuh Separuh Kucing dan Kadal di Pantai, Hewan Apa Itu?

Sebab, kalaupun dilihat dari skala keseluruhan, belum bisa atau bahkan tidak bisa kenaikan harga tersebut dibandingkan dengan jaminan atau tanggungan BPJS yang ada.

"Lalu, apakah kenaikan kali ini bisa tetap begini atau akan ada kemungkinan naik kembali, ya akan ada kemungkinan naik kembali jika alternatifnya hanya perihal ekonomi, dalam skala BPJS menanggung semua jaminan kesehatan masyarakat ini, tetapi standar pelayanan sendiri tidak efektif dan efisien," kata Ronald.

Dia lantas menjelaskan bahwa banyaknya prosedur di pusat pelayanan kesehatan seperti mencoba membatasi tindakan yang harusnya dilakukan, padahal pelayanan ke masyarakat secara nyata dituntut berkualitas.

• HEBOH Pria Gemar Memamerkan Alat Kelamin Depan Umum di Depok

Alhasil, tidak jarang dokter menjadi malas dengan betapa sistemisnya sistem birokrasi di pelayanan kesehatan.

Dokter yang berkompeten seolah dibatasi dalam memutuskan tindakan jika tidak sesuai dengan SOP BPJS.

Sebaliknya, tidak sedikit prosedur yang justru mempersulit keadaan bahkan menambah biaya pengeluaran pusat pelayanan kesehatan tersebut.

• HEBOH Jenazah Wanita Hidup Lagi Seusai Disentuh Suaminya, Sudah 3 Hari Meninggal & Nyaris Dikremasi