Kasus Rizieq Shihab

Sudah Dapat Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab Via WA, Mahfud MD Tetap Tak Percaya

MENKO Polhukam Mahfud MD mengaku sudah menerima softcopy surat pencekalan Rizieq Shihab yang dikirim kuasa hukumnya, Sugito Atmo Prawiro.

Sudah Dapat Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab Via WA, Mahfud MD Tetap Tak Percaya
Tribun Medan
AKHIRNYA Mahfud MD Angkat Bicara soal Pemulangan Habib Rizieq Syarat Rekonsiliasi dari Prabowo Kolase Mahfud MD dan Habib Rizieq. 

MENKO Polhukam Mahfud MD mengaku sudah menerima softcopy surat pencekalan Rizieq Shihab yang dikirim kuasa hukumnya, Sugito Atmo Prawiro.

Namun, Mahfud MD meragukan keaslian softcopy surat yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp (WA) itu.

“Itu bukan surat dari pemerintah, tapi surat penolakan bahwa yang bersangkutan tak boleh keluar dengan alasan keamanan, tak dijelaskan dari Pemerintah Indonesia atau Arab Saudi.”

Satu Bomber Polrestabes Medan Masih Dikejar, Mahfud MD Bilang Teroris Sekarang Muda-muda

“Itu bukan bukti, bagaimana membuktikannya kalau kamu dikasih surat seperti itu?"

"Kalau kamu bisa buktikan tolong kasih tahu saya,” tuturnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Sebelumnya, Mahfud MD menduga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memiliki persoalan dengan Pemerintah Arab Saudi, sehingga tidak bisa keluar dari negara tersebut.

Permasalahkan Istilah Cekal Rizieq Shihab, Yasonna Laoly: Kalau Dicekal Tidak Bisa ke Luar Negeri

"Menurut hukum Indonesia, tidak mungkin satu setengah tahun dicekal kalau atas permintaan Pemerintah Indonesia," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Berdasarkan undang-undang di Indonesia, kata Mahfud MD, surat pencekalan seseorang berlaku enam bulan.

 Ditanya Peluang Jadi Capres 2024, Anies Baswedan: Masyaallah, Saya Baru Dua Tahun Kerja di Jakarta

Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan ke pengadilan, jelasnya, maka pihak yang dicekal bisa keluar maupun masuk ke Indonesia.

"Katanya itu sudah satu setengah tahun, berarti masalahnya bukan di Pemerintah Indonesia."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved