Jokowi Bingung Kementerian dan Lembaga Masih Impor Cangkul, Padahal Sambil Tidur Saja Bisa Dibuat

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian maupun lembaga memperhatikan industri dalam negeri, dalam melakukan pengadaan barang.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita. Kamu buat pacul, tahun depan saya beli," sambung Jokowi.

• Idham Azis Mengaku Gemetar Saat Ditunjuk Jadi Kapolri, Padahal Tak Takut Tangkap Santoso

Menurut Jokowi, pembuatan pacul yang dilakukan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam negeri, bukanlah sesuatu yang mustahil di negera sebesar Indonesia.

"Industri kita sudah berkembang, bener pacul itu harus impor? Ini tolong didesain."

"Enak banget itu, negara yang ekspor pacul, enak banget," ujar Jokowi.

• Sofyan Basir Bebas, KPK Sebut Hakim Tak Pertimbangkan Poin-poin Krusial Ini

Jokowi mengatakan, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Oleh sebab itu, impor barang yang dapat diproduksi di dalam negeri, tidak perlu dilakukan oleh kementerian/lembaga.

"Sambil tidur saja, kita bisa buat cangkul. Itu gampang banget," ucapnya.

• Jokowi Perintahkan Perbankan Segera Turunkan Bunga Kredit

Jokowi juga meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengetatkan sistem pengadaan yang dilakukan kementerian dan lembaga.

"Saya perintahkan Kepala LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi, agar didahulukan. Persulit yang namanya barang impor," perintah Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya proses e-tendering proyek di kementerian maupun lembaga, yang dikerjakan jelang akhir tahun.

• Jokowi: Tender Proyek di Akhir Tahun Bikin Jembatan dan Gedung SD Ambruk

Menurut Jokowi, lambatnya pelaksanaan e-tendering berdampak pada kualitas dari pembangunan yang dikerjakan.

"Akhirnya apa? Ya kualitasnya pasti jelek, jembatan ambruk, November masih tender gimana?"

• Kepala Bapenda Kota Bekasi Mengaku Keluarkan Surat Tugas Buat Juru Parkir, Bukan Ormas

"SD (Sekolah Dasar) ada yang ambruk, gedung (ambruk)."

"Karena kerjanya cepet-cepatan dan masuk musim hujan," kata Jokowi di Pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dalam laporan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, sampai November 2019, ada pekerjaan senilai Rp 39 triliun sedang berproses disistem e-tendering.

• Jokowi Mulai Seleksi Lima Anggota Dewan Pengawas KPK, Minta Pendapat Akademisi Hingga Kelompok Agama

Termasuk, pekerjaan kontruksi Rp 31,7 triliun.

Dengan melihat data tersebut, Jokowi pun meminta kementerian/lembaga pada tahun depan untuk bergerak cepat dalam menjalankan proyek-proyek melalui sistem e-tendering.

"Ini tinggal dua bulan masih urusan kontruksi, masih lelang konstruksi."

• Ahok-Antasari Azhar Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK, Pengamat: Harus Orang yang Tak Pernah Berkasus

"Ini enggak bisa diterus-teruskan," tutur Jokowi.

"Mindset harus diubah. Bulan Januari, ayo langsung main di tahun awal, kerja enak, kualitasnya pasti baik."

"Kontraktornya juga tidak dikejar-kejar, kayak dikejar-kejar hantu," sambung Jokowi.

• Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT

E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka, dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik.

Caranya, dengan menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Polri Paling Tinggi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, serapan anggaran Polri jadi yang tertinggi, yakni 76,8 persen per September 2019, dari alokasi Rp 76,9 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, tingginya penyerapan anggaran Polri didorong pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) tahun ini.

"Waktu pemilu presiden banyak belanja (Polri) dipercepat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

• DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?

Sementara, penyerapan anggaran paling minim adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang tak sampai 50 persen dari alokasi Rp 102 triliun.

"PUPR sampai akhir September 2019 belum selesaikan (penyerapan) 50 persen," beber Sri Mulyani.

Ada pun, serapan anggaran kedua terbanyak yakni Kementerian Agama sebesar 68 persen dari Rp 63 triliun.

• Iwan Bule Tak Perlu Mundur dari Polisi Setelah Jadi Ketua Umum PSSI, Ini Penjelasan Mabes Polri

Yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan, sebanyak 66,4 persen dari Rp 106,1 triliun.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, penyerapan anggaran kementerian dan lembaga secara keseluruhan cukup tinggi karena mengalami kenaikan, kecuali PUPR.

"Dibanding tahun lalu, semua lebih tinggi, kecuali PUPR karena ada pembangunan infrastruktur yang multiyears. Pembangunannya tidak harus selesai tahun ini," jelasnya. (Seno Tri Sulistiyono)