Ada Dusun Tak Berpenduduk Dapat Dana Desa, Begini Penjelasan Mendes PDTT

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, angkat bicara terkait isu desa fiktif yang menerima alokasi dana desa.

Abdul menegaskan, desa fiktif yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu tidak benar.

"Dari telaah kita ada desa yang memang penduduknya sudah enggak ada."

• Ada Daerah Tak Berpenghuni tapi Dapat Dana Desa, Ini yang Bakal Dilakukan Sri Mulyani

"Jadi bukan hantu dalam artian ada dana ke sana," ujar Abdul saat ditemui di Kantor Kemendes PDTT, Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Abdul pun mencontohkan desa di Jawa Timur yang terdampak lumpur Lapindo.

Ia mengatakan, di kawasan tersebut ada lima desa hilang.

• DUH! Laporan TPF Munir Raib, Hilang Atau Sengaja Dihilangkan?

"Ada desa yang memang harus eksodus harus hilang dan tidak ada dana desa yang mengalir ke sana," jelas Abdul.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan ada desa fiktif yang tidak berpenghuni, tapi dapat anggaran pemerintah melalui dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani menjelaskan, desa fiktif tersebut tidak berpenghuni karena memang tidak terdaftar sebelumnya, namun belum diketahui siapa yang membuatnya.

"Karena adanya transfer ajek dana desa, ada desa-desa baru tidak ada penduduknya, tapi ada transfer tiap tahun," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

• KPK Konfirmasi Tak Ciduk Bupati Lampung Tengah, Warga: Masa Iya Mau Dua Kali?

Menurut Sri Mulyani, TKDD jadi salah satu belanja negara yang terus meningkat, yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.

"Kami dengan Kemendagri meningkatkan kualitas APBD dan rambu APBD di dalam mendorong indikator pertumbuhan dan pembangunan," katanya.

Eks direktur pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, TKDD naik 37,7 persen sejak awal dengan rata-rata kenaikan 7 persen tiap tahun.

• Bobot Imam Nahrawi Naik 3 Kilogram Sejak Ditahan di Rutan KPK

"Artinya, transfer ke daerah makin hari makin besar. Ini bisa tingkatkan layanan publik dan ketimpangan antar-daerah Jawa dan luar Jawa," paparnya.

Sri Mulyani lantas menyatakan akan mengajak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menangani desa 'bodong' yang terima anggaran pemerintah, padahal tidak ada penduduknya.