Mahfud MD Ultimatum Balik ICW 100 Hari Tak Bikin Pernyataan Soal Perppu, Memang ICW Itu Siapa?

"Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apapun yang terkait dengan itu ( Perppu KPK). Memang ICW itu siapa

Twitter
Pernyataan Menko Polhukam, Moh Mahfud MD dikutip berbeda, sehingga memicu kehebohan. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membuat tanggapan berbeda soal ultimatum masa kerjanya oleh Amien Rais dan ICW.

Jika terhadap Amien Rais ia cenderung menghormati meski dalam bentuk canda minta dijewer Ketua Dewan Kehormatan PAN itu, kepada ICW seolah menganggap lembaga itu tak ada.

Mahfud MD mempertanyakan posisi ICW yang memberikan waktu 100 hari kepadanya untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Mahfud MD Diminta Mundur jika Gagal Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Ini Katanya: ICW Itu Siapa?

Sejumlah Fakta Penanganan Perbedaan Pendapat Era Menko Mahfud MD Lebih Humanis Dibanding Era Wiranto

MAHFUD MD Sebut BOHONG Besar Dirinya Larang Penyebutan Kafir di Masjid, Simak Penjelasan Lengkapnya

"Saya beri 100 hari juga ke ICW untuk membuat pernyataan apapun yang terkait dengan itu ( Perppu KPK). Memang ICW itu siapa," ujar Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Mahfud meminta seluruh pihak untuk menunggu perkembangan Perppu dari Presiden Joko Widodo.

"Tunggu saja perkembanganya lah, pokoknya semua harus selesai baik-baik dan penuh kedamaian. Tapi tanpa mengurangi penegakan hak dan hukum bagi setiap orang di di Indonesia," lanjut dia.

Diberitakan, aktivis ICW memberi waktu 100 hari bagi Menko Polhukam Mahfud MD untuk mendorong penerbitan Perppu terkait UU KPK hasil revisi.

UPDATE Kapolres Jaksel Benarkan Anggotanya Alami Luka Bacok saat Tawuran Manggarai, Ini Kronologinya

Peneliti ICW Kurnia Rumadhana mengatakan, ditunjuknya Mahfud sebagai Menko Polhukam memberi angin segar karena Mahfud dapat ikut mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu KPK.

Ilustrasi: Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter di kantor ICW, Jakarta, Minggu (28/4/2019).
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter (DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com)

"Kami sangat berharap besar agar Prof Mahfud bisa terus konsisten mendorong lahirnya Perppu. Bahkan kalau kita boleh memberikan limitasi waktu, 100 hari," kata Kurnia di Kantor ICW, Senin (28/10).

Jabatan Menko Polhukam disebut dapat menjadi ujian konsistensi Mahfud dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dengan ikut mendorong penerbitan Perppu KPK.

Sebab, selama ini Mahfud telah beberapa kali menyatakan bahwa langkah paling tepat untuk menyelamatkan KPK dalam polemik revisi UU KPK adalah dengan menerbitkan perppu.

Bocah 2 Tahun Peluk Jasad Ibunya yang Sudah Busuk Selama 3 Hari, Begini Kondisinya Sekarang

Minta Dijewer Amien Rais

Sebelumnya Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku akan membuat perhitungan jika sampai enam bulan ke depan Kabinet Indonesia Maju tidak bisa berbuat apa-apa.

Bahkan jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka Menteri Kabinet Indonesia Maju perlu dijewer.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi santai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais 

 Mahfud MD Ungkap Kini Menko Punya Kewenangan Batalkan Kebijakan Menteri Lain

Mahfud MD justru mengatakan akan menemui mantan Ketua MPR Amien Rais.

"Saya mau ketemu Pak Amien Rais biar dijewer," ucap Mahfud MD di kantor Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Jl Cik Ditiro No 1 Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Senin (28/10/2019).

Meski mengaku akan menemui Amien Rais, namun Mahfud MD tidak menyampaikan kapan pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku masih menahan diri untuk melontarkan kritik terhadap kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II atau Kabinet Indonesia Maju.

 Jefri Nichol Bakal Bacakan Sendiri Nota Pembelaan di Depan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan

Menurut Amien, Kabinet Indonesia Maju tidak perlu buru-buru dikritik.

Kabinet yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo itu perlu diberi waktu untuk merealisasikan cita-cita yang dijanjikan enam bulan hingga satu tahun ke depan.

Namun ketika ternyata sudah enam bulan tidak bisa apa-apa, maka perlu dikritik dan membuat perhitungan.

Jika Kabinet Indonesia Maju tidak bermutu dan tidak sesuai dengan cita-cita yang dijanjikan, maka perlu peran lebih nyata dengan dijewer.

 Setelah Bahagia Melahirkan, Kartika Putri Sedih Melihat Putrinya Berada Dalam Inkubator

Pernyataan itu disampaikan Amien Rais setelah menjadi pembicara dalam kajian dengan tema "Islam dan Komunis (bahaya laten komunis)" di Masjid Jami' Karangkajen, Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul ""Mahfud MD: Saya Akan Temui Pak Amien Rais biar Dijewer".

Reaksi Golkar

Ketua Bidang Penggalangan Opini dan Media DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily berpendapat seluruh pihak harus memberikan kesempatan pemerintah bekerja terlebih dulu. 

"Saya kira pernyataan Pak Amien Rais sudah tepat. Kita berikan kesempatan kepada Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju untuk bekerja. Jangan dulu memberikan penilaian tanpa terlebih dahulu menunjukkan kinerja mereka," ujar Ace, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/10/2019). 

 Penguna Mobil Listrik Berharap Charging Station Diperbanyak

Ia berharap kritikan yang diarahkan kepada pemerintah di kepemimpinan Jokowi pada periode yang kedua ini bersifat obyektif. 

Dia menyatakan, kritik yang obyektif sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan politik dan dialektika demokrasi. 

Baca: Kecurigaan Tukang Gali Kubur di Malam Pemakaman Pegawai Kementerian PU yang Jenazahnya Dicor

 Ditempatkan Gerindra di Komisi VII DPR, Mulan Jameela: Ditugaskan di Mana Saja Woles

Ace menilai kritikan harus disampaikan kepada seluruh jajaran di Kabinet Indonesia Maju, tak hanya kepada Jokowi saja.

Ia menyebut salah satunya adalah Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. 

"Tentu kritik itu bukan hanya kepada Pak Jokowi, tapi juga disampaikan kepada Pak Prabowo yang sudah ada dalam pemerintahan. Pak Prabowo kan memiliki konsep pertahanan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai kebijakan yang menjaga bangsa ini dari berbagai tantangan, terutama persaingan geo-politik antar negara dan kawasan," tandasnya. 

 Gantikan Susi Pudjiastuti, Menteri Edhy Prabowo akan Kunjungi Pelabuhan di Jakarta Utara

Jangan kecewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat ada pihak yang kecewa setelah susunan Kabinet Indonesia Maju selesai diumumkan ke masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Peresmian Pembukaan Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Awalnya Jokowi menjelaskan, tidak mudah menyusun jajaran kabinet yang diisi 34 menteri dan 12 wakil menteri. 

 Kriss Hatta Menilai Janggal Proses Hukum Kasus Dugaan Penganiayaan yang Membelitnya

Orang-orang yang dipilih pun, kata Jokowi, harus menggambarkan Indonesia yang penduduknya beragam, baik dari sisi agama, daerah, suku, maupun yang berkaitan dengan partai dan kalangan profesional. 

"Nama yang masuk lebih dari 300 orang, padahal jumlah menteri cuma 34. Oleh sebab itu saya sadar, mungkin yang senang dan gembira karena terwakili dalam kabinet itu hanya 34 orang yang dilantik," kata Jokowi. 

"Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang. Pasti kecewa, artinya yang kecewa pasti lebih banyak dari yang senang, saya mohon maaf, tidak bisa mengakomodir semuanya," sambung Jokowi. 

 Ini Alasan Guru SMPN 84 Koja Gugat Gubernur Anies Baswedan Hingga Menteri Tjahjo Kumolo

Oleh sebab itu, Jokowi meminta pihak-pihak yang kecewa untuk memakluminya karena ruang untuk menentukan orang di kabinet hanya 34 orang. 

"Itulah demokrasi, ada yang menang dan kalah dalam pemilihan. Ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih, kan memang melalui sistem seleksi," ujar Jokowi. 

 Jokowi menyakini, meski ada yang kecewa tetapi orang Indonesia lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. 

 VIDEO: Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Guru SMPN 84 Koja Gugat Anies Hingga Menteri Tjahjo

"Perbedaan pendapat itu wajar, perbedaan pilihan juga wajar. Tapi kesatuan, persatuan adalah segala-galanya buat kita," ucapnya. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Diberi Waktu 100 Hari Dorong Perppu, Mahfud MD: ICW Itu Siapa?", Penulis : Christoforus Ristianto

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved