Kabinet Jokowi
Jokowi Ternyata Ajak Maruf Amin Bentuk Kabinet Indonesia Maju, Sebut Pekerjaan yang Sangat Berat
Jokowi mengaku saat menyusun menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, dapat rekomendasi lebih dari 300 nama, dari berbagai pihak.
Padahal, menurut Inas, Hanura memiliki kontribusi dalam kemenangan Jokowi-Maruf di Pemilu 2019.
Partai Hanura ikut mengusung Jokowi saat pendaftaran peserta Pilpres.
"Padahal, Hanura berkontribusi 16 kursi DPR ketika mendaftarkan capres dan cawapres Jokowi-Maruf Amin di KPU," ujarnya.
• Banyak Minum Air Putih! Jakarta Masih Bakal Terpapar Cuaca Panas Sampai Akhir Oktober 2019
Inas tidak menjawab terkait langkah Hanura selanjutnya setelah Jokowi-Maruf Amin menyusun kabinet.
Termasuk, apakah akan mengomunikasikannya kepada Jokowi atau tidak.
"Kita enggak tahu tuh," cetusnya.
• Sekjen PPP: Rizieq Shihab Enggak Susah Dibawa Pulang
Sementara, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi-Maruf Amin dan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju.
Dengan pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum pasangan Capres-Cawapres sudah selesai.
Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat.
• Pesan Tegas Ryamizard Ryacudu untuk Prabowo: Khilafah dan ISIS Harus dihancurkan!
“Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni."
"Tampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Yusril pun berharap pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar. Begitu pula penegakan hukum.
• Polisi Hentikan Kasus Dugaan Perusakan Buku Merah, KPK Cuma Jadi Pendengar Saat Gelar Perkara
"Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum."
"Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya."
"Jangan sampai terjadi tabrakan antar-norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," tuturnya.
• PKS Sebut Jabatan Wakil Menteri Tak Sesuai Reformasi Birokrasi dan Ganggu Harmoni