60 Persen Warga Kota Bekasi Setuju Gabung ke Jakarta, Begini Respons Rahmat Effendi

Angka ini melebihi kontribusi dari kota/kabupaten lainnya yang ada di wilayah administrasi Jawa Barat.

“Kami juga sebagai potensi yang besar sehingga perhatian DKI juga bisa lebih besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, hubungan antar-kedua daerah ini juga sudah terjalin baik sejak lama.

• Fahri Hamzah: Presiden Harus Berikan Jaminan Perasaan kepada Masyarakat Papua

Sejak 1989 silam, Jakarta memanfaatkan lahan miliknya di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sebagai dampak lingkungan dari tumpukan sampah itu, maka DKI menggelontorkan dana dari jutaan rupiah hingga ratusan miliar kepada Kota Bekasi.

Oleh Pemkot Bekasi, dana itu digunakan untuk membangun wilayah setempat, termasuk memberikan dana kompensasi uang bau kepada warga di tiga kelurahan di sana.

• Prajurit Berpangkat Pratu Ini Ungkap Jumlah Gajinya kepada Panglima TNI, Juga Bilang Pacarnya Setia

Tiga kelurahan itu adalah Sumurbatu, Cikiwul, dan Ciketing Udik, yang masuk di wilayah Kecamatan Bantargebang.

DKI Jakarta juga memberikan dana ratusan miliar rupiah kepada Kota Bekasi dengan skema dana kemitraan.

Pada 2019 ini, Kota Bekasi mendapat dana kemitraan hingga Rp 772 miliar, yang digunakan untuk penataan infrastruktur di wilayah setempat.

• Fakfak Rusuh, Kominfo Lambatkan Akses Internet

Dana sebesar Rp 702 miliar digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Cipendawa dengan dana Rp 286 miliar, dan flyover Rawapanjang Rp 117 miliar,

Lalu, pembuatan saluran di bawah jalan tol (crossing) buaran sebesar Rp 15 miliar, penerangan jalan umum Rp 5 miliar, dan sebagainya.

Sedangkan sisanya Rp 70 miliar digunakan untuk pengembangan masyarakat atau Community Development (CD) bagi warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang.

• FOTO-FOTO Pohon Tumbang di Universitas Pancasila, Dua Orang Jadi Korban

”Ya sebenarnya kalau kultur dan sosiologis sudah oke lah. Sekarang lihat wilayah hukumnya masuk Polda Metro Jaya, tentaranya juga masuk Pangdam Jayakarta,” ulasnya.

“Kalau dari sosial politiknya bisa saja ada pemilihan Wali Kota dan ada pemilihan DPRD."

"Itu kan enggak ada persoalan, sepanjang UU disepakati untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar,” bebernya. (*)