Pemekaran Wilayah

60 Persen Warga Kota Bekasi Setuju Gabung ke Jakarta, Begini Respons Rahmat Effendi

60,6 persen warga Kota Bekasi setuju Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

60 Persen Warga Kota Bekasi Setuju Gabung ke Jakarta, Begini Respons Rahmat Effendi
WARTA KOTA/MUHAMMAD AZZAM
Landmark Kota Bekasi di Jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi Selatan, menjadi korban aksi vandalisme. 

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana melakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana minat warganya ingin bergabung ke Jakarta.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.

“Kami akan survei untuk melihat minat masyarakat,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat menghubungi Wartakotalive, Kamis (22/8/2019).

 Ibu Kota Pindah, Wali Kota di Jakarta Bakal Dipilih Langsung Lewat Pilkada

Menurut Rahmat Effendi, metode survei itu juga dilakukan untuk mengetahui secara pasti pola pergerakan masyarakat Kota Bekasi ke Jakarta setiap hari.

Meski demikian, secara kasat mata sebetulnya pergerakan warga Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta bisa terjawab.

Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang kereta Commuter Line atau kereta rel listrik (KRL) dari Bekasi menuju Jakarta setiap pagi.

 Cak Imin Minta Maaf Gagal Jadi Cawapres, Lalu Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PKB

Bahkan, ruas jalan Kota Bekasi yang bersinggungan dengan DKI juga kerap dilanda kemacetan, karena tingginya volume kendaraan yang ingin masuk ke Ibu Kota.

“Sebetulnya bisa dibuat jajak pendapat buat masyarakat Kota Bekasi mengenai penggabungan Kota Bekasi dengan Jakarta."

"Saya yakin nilainya sekitar 60-70 persen pasti ingin ke Jakarta."

 PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Lebih Pilih Beli Tiruannya di Toko Online

"Cara ukurnya bisa dilihat dari berbagai indikator pembangunan, kan yang ingin dirasakan masyarakat hadirnya sebuah negara untuk pembangunan,” ulasnya.

Rahmat Effendi mengatakan, penggabungan ini bisa menguntungkan kedua daerah sekaligus.

Pertama, Kota Bekasi diuntungkan karena transportasinya dari dan ke Jakarta lebih berkualitas.

 Masa Jabatan Cuma di Bawah Lima Tahun, Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Bakal Dapat Ganti Rugi Gaji

Kedua, sumber keuangan DKI juga sangat besar.

Di sisi lain, Jakarta juga diuntungkan dengan tingginya potensi pendapatan daerah di Kota Bekasi.

Sebagai gambaran, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) yang disetor Kota Bekasi kepada Provinsi Jawa Barat pada 2018 lalu mencapai Rp 2 triliun.

 BREAKING NEWS: Papua Barat Membara Lagi, Kali ini Aksi Pembakaran Merembet ke Fakfak

Angka ini melebihi kontribusi dari kota/kabupaten lainnya yang ada di wilayah administrasi Jawa Barat.

“Kami juga sebagai potensi yang besar sehingga perhatian DKI juga bisa lebih besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, hubungan antar-kedua daerah ini juga sudah terjalin baik sejak lama.

 Fahri Hamzah: Presiden Harus Berikan Jaminan Perasaan kepada Masyarakat Papua

Sejak 1989 silam, Jakarta memanfaatkan lahan miliknya di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sebagai dampak lingkungan dari tumpukan sampah itu, maka DKI menggelontorkan dana dari jutaan rupiah hingga ratusan miliar kepada Kota Bekasi.

Oleh Pemkot Bekasi, dana itu digunakan untuk membangun wilayah setempat, termasuk memberikan dana kompensasi uang bau kepada warga di tiga kelurahan di sana.

 Prajurit Berpangkat Pratu Ini Ungkap Jumlah Gajinya kepada Panglima TNI, Juga Bilang Pacarnya Setia

Tiga kelurahan itu adalah Sumurbatu, Cikiwul, dan Ciketing Udik, yang masuk di wilayah Kecamatan Bantargebang.

DKI Jakarta juga memberikan dana ratusan miliar rupiah kepada Kota Bekasi dengan skema dana kemitraan.

Pada 2019 ini, Kota Bekasi mendapat dana kemitraan hingga Rp 772 miliar, yang digunakan untuk penataan infrastruktur di wilayah setempat.

 Fakfak Rusuh, Kominfo Lambatkan Akses Internet

Dana sebesar Rp 702 miliar digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Cipendawa dengan dana Rp 286 miliar, dan flyover Rawapanjang Rp 117 miliar,

Lalu, pembuatan saluran di bawah jalan tol (crossing) buaran sebesar Rp 15 miliar, penerangan jalan umum Rp 5 miliar, dan sebagainya.

Sedangkan sisanya Rp 70 miliar digunakan untuk pengembangan masyarakat atau Community Development (CD) bagi warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang.

 FOTO-FOTO Pohon Tumbang di Universitas Pancasila, Dua Orang Jadi Korban

”Ya sebenarnya kalau kultur dan sosiologis sudah oke lah. Sekarang lihat wilayah hukumnya masuk Polda Metro Jaya, tentaranya juga masuk Pangdam Jayakarta,” ulasnya.

“Kalau dari sosial politiknya bisa saja ada pemilihan Wali Kota dan ada pemilihan DPRD."

"Itu kan enggak ada persoalan, sepanjang UU disepakati untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar,” bebernya. (*)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved