Breaking News:

Pemekaran Wilayah

60 Persen Warga Kota Bekasi Setuju Gabung ke Jakarta, Begini Respons Rahmat Effendi

60,6 persen warga Kota Bekasi setuju Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

WARTA KOTA/MUHAMMAD AZZAM
Landmark Kota Bekasi di Jalan Raya Ahmad Yani, Bekasi Selatan, menjadi korban aksi vandalisme. 

LEMBAGA survei Median menggelar survei terkait wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

Hasilnya, 60,6 persen warga Kota Bekasi setuju Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menghargai hasil survei tersebut.

Digantikan Prabowo, Ryamizard Ryacudu: Kira-kira Tidak Beda Jauh Lah

Bergabungnya Kota Bekasi dengan DKI Jakarta ia serahkan sepenuhnya kepada warga Kota Bekasi.

"Itu kan survei, untuk diseriusin ya tergantung warganya," ujar Rahmat Effendi kepada Wartakotalive, Kamis (24/10/2019).

Rahmat Effendi menyebut dalam survei itu, sebanyak 70 persen warga DKI Jakarta menerima Kota Bekasi gabung ke DKI, dan 60 persen lebih warga Kota Bekasi menginginkan gabung ke DKI.

Tak Ada Orang Asli Papua di Kabinet Indonesia Maju, Padahal Pernah Dijanjikan Jokowi

"Tapi kembali lagi itu kan survei. Diseriusin atau tidak tergantung warganya," ucapnya.

Sebelumnya, mayoritas warga Kota Bekasi menginginkan menjadi bagian dari wilayah DKI Jakarta.

Hal itu terungkap berdasarkan hasil survei terbaru Media Survei Nasional (Median) bertema 'Persepsi Penduduk Kota Bekasi dan DKI Jakarta Atas Rencana Penggabungan Kota Bekasi dan DKI Jakarta.'

Ryamizard Ryacudu: Saya akan Menangis Kalau Prabowo Tidak Lebih Baik

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, berdasarkan hasil survei, sebanyak 60,6 persen warga Kota Bekasi setuju jika Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta.

"Hanya sebesar 11,4 persen warga saja yang tidak setuju. Sedangkan 26 persen warga menjawab tidak tahu," kata dia dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, dalam survei yang sama, mayoritas warga Kota Bekasi juga telah mengetahui wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta.

Pesan Perpisahan Ryamizard Ryacudu: Tidak Perlu Saling Membunuh karena Beda Aliran

Hanya 28,8 persen warga Bekasi yang mengaku belum mengetahui isu tersebut.

Rico menambahkan, setidaknya ada lima alasan utama yang melatarbelakangi warga Kota Bekasi setuju dengan wacana penggabungan ke Jakarta.

“Alasan terbesar dari warga Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta berdasarkan survei, sebanyak 14,4 persen menganggap lebih dekat dengan wilayah DKI Jakarta daripada Bandung," jelas Rico.

Tabib Rancang Bunuh Ninoy Karundeng Pakai Kampak, Lalu Mayatnya Dibuang ke Lokasi Kerusuhan

"Lalu, 7,8 persen menganggap (Bekasi) akan lebih maju dan berkembang; 7,8 persen setuju dengan usulan Pemkot Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta."

"5,8 persen menganggap lebih strategis dengan DKI Jakarta; 5,8 persen ingin mengatasi pengangguran,” paparnya.

Survei dilakukan pada 21 September sampai 5 Oktober 2019.

Digantikan Mahfud MD, Wiranto: Masa Mau Lima Kali Jadi Menteri?

Responden yang dipilih sebanyak 500 orang warga Kota Bekasi dan 500 orang DKI Jakarta.

Survei melalui metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar +/-4,3 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen quality control, dan dilakukan terhadap 20 persen sampel.

Sebelumnya, wacana Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta yang dilontarkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, marak menjadi perbincangan publik.

Pesan Khusus Jokowi untuk Menpora Zainudin Amali: Sepak Bolanya, Pak!

Apalagi, Rahmat Effendi tampak serius menjajaki wacana tersebut.

Oleh karenanya, sejumlah kalangan menyarankan Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan referendum atau jajak pendapat ke warga, apakah setuju dengan wacana tersebut.

 Bukan Seperti Pindah Kontrakan, Politikus PAN Ini Sebut Pemindahan Ibu Kota Program Gagah-gagahan

Rahmat Effendi mengatakan, jajak pendapat tidak bisa dilakukan pemerintah, kaena perlu melibatkan berbagai instrumen lain di luar pemerintah.

"Masa pemerintah yang jajak pendapat? Harus ada instrumen dong."

"Ayo siapa instrumennya. Boleh mahasiswa, boleh akademisi, atau badan-badan lainnya," ujar Rahmat Effendi, Selasa (27/8/2019).

 Ahok dan Djarot Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024, Mengaku Tidak Janjian

Politikus Partai Golkar itu juga mengaku belum melakukan kajian terkait wacana Kota Bekasi gabung ke DKI Jakarta.

Sebab, wacana ini sebetulnya muncul akibat wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Ini gara-gara saat ditanya soal Bogor Raya, ya Bekasi mah lebih pilih DKI lah, karena tidak sesuai jika merujuk pada sudut pandang budaya masyarakat Bekasi."

 Ini Daftar Nama 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024

"Tapi malah jadi panjang ramai begini," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi berencana melakukan kajian untuk mengetahui sejauh mana minat warganya ingin bergabung ke Jakarta.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif.

“Kami akan survei untuk melihat minat masyarakat,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat menghubungi Wartakotalive, Kamis (22/8/2019).

 Ibu Kota Pindah, Wali Kota di Jakarta Bakal Dipilih Langsung Lewat Pilkada

Menurut Rahmat Effendi, metode survei itu juga dilakukan untuk mengetahui secara pasti pola pergerakan masyarakat Kota Bekasi ke Jakarta setiap hari.

Meski demikian, secara kasat mata sebetulnya pergerakan warga Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta bisa terjawab.

Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang kereta Commuter Line atau kereta rel listrik (KRL) dari Bekasi menuju Jakarta setiap pagi.

 Cak Imin Minta Maaf Gagal Jadi Cawapres, Lalu Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum PKB

Bahkan, ruas jalan Kota Bekasi yang bersinggungan dengan DKI juga kerap dilanda kemacetan, karena tingginya volume kendaraan yang ingin masuk ke Ibu Kota.

“Sebetulnya bisa dibuat jajak pendapat buat masyarakat Kota Bekasi mengenai penggabungan Kota Bekasi dengan Jakarta."

"Saya yakin nilainya sekitar 60-70 persen pasti ingin ke Jakarta."

 PSI Tolak Pin Emas DPRD DKI Jakarta, Lebih Pilih Beli Tiruannya di Toko Online

"Cara ukurnya bisa dilihat dari berbagai indikator pembangunan, kan yang ingin dirasakan masyarakat hadirnya sebuah negara untuk pembangunan,” ulasnya.

Rahmat Effendi mengatakan, penggabungan ini bisa menguntungkan kedua daerah sekaligus.

Pertama, Kota Bekasi diuntungkan karena transportasinya dari dan ke Jakarta lebih berkualitas.

 Masa Jabatan Cuma di Bawah Lima Tahun, Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Bakal Dapat Ganti Rugi Gaji

Kedua, sumber keuangan DKI juga sangat besar.

Di sisi lain, Jakarta juga diuntungkan dengan tingginya potensi pendapatan daerah di Kota Bekasi.

Sebagai gambaran, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB BBNKB) yang disetor Kota Bekasi kepada Provinsi Jawa Barat pada 2018 lalu mencapai Rp 2 triliun.

 BREAKING NEWS: Papua Barat Membara Lagi, Kali ini Aksi Pembakaran Merembet ke Fakfak

Angka ini melebihi kontribusi dari kota/kabupaten lainnya yang ada di wilayah administrasi Jawa Barat.

“Kami juga sebagai potensi yang besar sehingga perhatian DKI juga bisa lebih besar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, hubungan antar-kedua daerah ini juga sudah terjalin baik sejak lama.

 Fahri Hamzah: Presiden Harus Berikan Jaminan Perasaan kepada Masyarakat Papua

Sejak 1989 silam, Jakarta memanfaatkan lahan miliknya di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Sebagai dampak lingkungan dari tumpukan sampah itu, maka DKI menggelontorkan dana dari jutaan rupiah hingga ratusan miliar kepada Kota Bekasi.

Oleh Pemkot Bekasi, dana itu digunakan untuk membangun wilayah setempat, termasuk memberikan dana kompensasi uang bau kepada warga di tiga kelurahan di sana.

 Prajurit Berpangkat Pratu Ini Ungkap Jumlah Gajinya kepada Panglima TNI, Juga Bilang Pacarnya Setia

Tiga kelurahan itu adalah Sumurbatu, Cikiwul, dan Ciketing Udik, yang masuk di wilayah Kecamatan Bantargebang.

DKI Jakarta juga memberikan dana ratusan miliar rupiah kepada Kota Bekasi dengan skema dana kemitraan.

Pada 2019 ini, Kota Bekasi mendapat dana kemitraan hingga Rp 772 miliar, yang digunakan untuk penataan infrastruktur di wilayah setempat.

 Fakfak Rusuh, Kominfo Lambatkan Akses Internet

Dana sebesar Rp 702 miliar digunakan untuk pembangunan lanjutan flyover Cipendawa dengan dana Rp 286 miliar, dan flyover Rawapanjang Rp 117 miliar,

Lalu, pembuatan saluran di bawah jalan tol (crossing) buaran sebesar Rp 15 miliar, penerangan jalan umum Rp 5 miliar, dan sebagainya.

Sedangkan sisanya Rp 70 miliar digunakan untuk pengembangan masyarakat atau Community Development (CD) bagi warga yang tinggal di dekat TPST Bantargebang.

 FOTO-FOTO Pohon Tumbang di Universitas Pancasila, Dua Orang Jadi Korban

”Ya sebenarnya kalau kultur dan sosiologis sudah oke lah. Sekarang lihat wilayah hukumnya masuk Polda Metro Jaya, tentaranya juga masuk Pangdam Jayakarta,” ulasnya.

“Kalau dari sosial politiknya bisa saja ada pemilihan Wali Kota dan ada pemilihan DPRD."

"Itu kan enggak ada persoalan, sepanjang UU disepakati untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar,” bebernya. (*)

Penulis: Muhammad Azzam
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved