Heran Dalang Demonstrasi Rusuh Tak Kunjung Ditangkap, ‎Hendropriyono: Harusnya Diisolasi

MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono meminta polisi segera menangkap dalang demonstrasi ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR, beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Hendropriyono seusai menghadiri ‎upacara peringatan HUT TNI ke-74  di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

‎Aksi demonstrasi berujung anarkis hingga menghancurkan fasilitas publik, dikecam oleh Hendropriyono.

• DAFTAR Lengkap Panglima TNI Sejak Tahun 1945: Mayoritas dari Angkatan Darat

"Kok tega-teganya menghancurkan fasilitas umum? Kok tega menimbulkan kerugian sosial?"

"Ada objek orang dibakar, barang milik rakyat tidak tahu apa-apa kok dibakar?" ujarnya.

"‎Saya sangat harapkan para purnawirawan dan semua kawan-kawan saya, para sesepuh TNI mendukung pemerintah."

• Mahasiswa Desak Jokowi Bikin Perppu KPK Paling Lambat 14 Oktober, Ngabalin: Tidak Bagus Mengancam

"Minta pemerintah ambil tindakan tegas," tuturnya.

Hendropriyono juga meminta seluruh dalang kerusuhan diamankan, serta disiolasi dan dijauhkan dari massanya.

"Para dalang segera ditangkap, diisolasi jauhkan dari massanya yang dia garap untuk suatu keburukan.‎"

• Ini Wajah Pencuri Celana Dalam Wanita di Tangerang, Mengaku untuk Dikoleksi

"Kita kan heran juga kok enggak ditangkap-tangkap? Harusnya tangkap dan isolasi," paparnya.

Sebelumnya, kepolisian mencatat sebanyak 209 perusuh dan 41 anggota Polri mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, akibat demonstrasi ricuh di sekitar Gedung DPR, Senin (30/9/2019) malam.

Hal itu dikatakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (1/10/2019).

"Untuk jumlah korban anggota Polri yang mengalami luka 41 orang, dan perusuh 209 orang."

• Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Jangan Pilih Dua Tipe Menteri Ini Jika Tak Ingin Jatuh di Tengah Jalan

"Sebagian besar masih dalam luka-luka ringan. Mereka masih dalam proses penanganan medis di beberapa rumah sakit," kata Dedi Prasetyo.

Di antaranya, kata dia, di RS Polri, RS AL, RS Pelni, RSPP, Bidokkes Polda, RS Bakti Mulya, dan klinik di DPR MPR.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan provokasi di media sosial terkait hal ini, dan tidak ikut melakukan propaganda atas kerusuhan yang terjadi.

• Hampir 9 Ribu Prajurit TNI Amankan Pelantikan Anggota DPR dan Presiden, Siaga di Titik-titik Ini

"Masyarakat Jakarta sudah jenuh juga dengan kondisi kerusuhan seperti ini."

"Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memprovokasi dengan berita yang sengaja diviralkan di media sosial," tuturnya.

"Propaganda, agitasi yang kemudian memunculkan rasa kebencian baik terhadap institusi maupun terhadap pihak lain."

• Proyek Kereta Cepat Rampung Tahun 2021, Jakarta-Bandung Ditempuh 36 Menit

"Pola propaganda adu domba ini yang dilakukan oleh oknum tertentu," ucap Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerima laporan dari kepolisian, ada 50 orang menyamar menjadi pelajar saat demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR, Senin (30/9/2019).

Muhadjir Effendy menjelaskan, 50 orang itu berpakaian layaknya pelajar SMA mengenakan pakaian putih dan celana abu-abu, untuk mengelabui petugas.

"Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian yang saya terima, sekitar 50-an, mereka bukan siswa tapi pakai putih abu-abu," tuturnya.

• Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi Jangan Pilih Dua Tipe Menteri Ini Jika Tak Ingin Jatuh di Tengah Jalan

Hal itu ia ungkapkan seusai Upacara Peringatan Hari Kesakitan Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

Terkait aksi demonstrasi kemarin, Muhadjir Effendy mengaku belum mendapat laporan pasti tentang para siswa dari sekolah mana saja yang kembali turun ke jalan.

"Sampai sekarang saya belum dapat laporan dari lapangan," ujarnya.

• FAHRI Hamzah Klaim Tahu Siap Penggerak Aksi Mahasiswa, Dia Bilang Bahan Bakunya Tidak Kuat

Muhadjir Effendy menambahkan, pihaknya sudah melarang para siswa ikut dalam unjuk rasa.

Dia bahkan menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pencegahan Keterlibatan Peserta Didik dalam Aksi unjuk Rasa yang Berpotensi Kekerasan.

Surat edaran yang ditandatangani 27 September 2019 itu memuat larangan pelibatan peserta didik dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada kekerasan dan perusakan.

• Hampir 9 Ribu Prajurit TNI Amankan Pelantikan Anggota DPR dan Presiden, Siaga di Titik-titik Ini

"Anak-anak, siswa ini statusnya adalah harus dilindungi."

"Karena menurut Undang-undang Perlindungan Anak mereka adalah bukan subjek yang diperbolehkan untuk melakukan unjuk rasa yang sebagaimana mereka sudah usia dewasa," paparnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa dan pelajar yang dimulai secara elegan serta damai, berangsur diambil alih sekelompok orang yang bertujuan menciptakan kerusuhan.

• Proyek Kereta Cepat Rampung Tahun 2021, Jakarta-Bandung Ditempuh 36 Menit

Wiranto menegaskan, aksi unjuk rasa akan diubah menjadi gelombang baru dengan tujuan menduduki Gedung DPR, sampai menggagalkan pelantikan anggota DPR periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019.

Menurut Wiranto, gelombang baru ini akan dimanfaatkan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

• SATU Perusuh Tewas Saat Bentrok di Slipi, Kapolri Pastikan Bukan Mahasiswa Atau Pelajar

“Kami mengapresiasi gerakan mahasiswa yang bernuansa mengoreksi rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR RI."

"Tapi sayang gerakan mahasiswa yang elegan itu pada malam hari diambil alih oleh perusuh dengan melawan petugas.”

“Dan sudah cukup bukti bahwa gerakan yang ambil alih demonstrasi mahasiswa itu bertujuan untuk menduduki Gedung DPR RI."

• POLISI Luruskan Kabar Ambulans Bawa Batu dan Bensin, Ini yang Sebenarnya Terjadi

"Hingga mengganggu kerja anggota dewan termasuk menggagalkan pelantikan anggota DPR baru."

"Lebih lanjut tujuannya adalah menggagalkan pelantikan Presiden,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).

Wiranto menjelaskan, gelombang baru ini akan berusaha memprovokasi masyarakat untuk memancing aparat keamanan agar bertindak lebih keras lagi, sehingga menciptakan korban.

• KAPOLRI: Unjuk Rasa Berujung Ricuh di Depan DPR/MPR Mirip Kerusuhan 21-22 Mei 2019

Jika kemudian tercipta korban, menurut Wiranto, sejumlah pihak yang tak bertanggung jawab itu akan memanfaatkan momentum.

Tujuannya, untuk menggelar gerakan yang lebih besar dengan tujuan menciptakan rasa tidak percaya kepada pemerintahan yang sah.

Wiranto mengatakan, sejumlah kalangan masyarakat akan dipancing dan dimanfaatkan untuk melakukan serangan kepada aparat keaman.

• SAUT Situmorang Ungkap Alasan Kembali ke KPK, Basaria Panjaitan Bilang Saya Masih Cinta Kamu

“Pelajar kemarin sudah berhasil mereka provokasi untuk menyerang masyarakat."

"Setelah berhasil menghasut pelajar kemarin, kita harus waspada gelombang gerakan seperti itu akan melibatkan kelompok Islam garis keras dan juga suporter sepak bola.”

“Kemudian buruh, tukang ojek, dan paramedis juga jangan mau dihasut untuk dilibatkan dalam gerakan itu."

• Menristekdikti Ungkap Ada Mahasiswa Tak Paham Substansi RKUHP, Lalu Bilang Sebagian Aksi Ditunggangi

"Sekarang paramedis sudah menjadi sasaran penyesatan-penyesatan,” beber Wiranto.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, kini tenaga medis mulai disesatkan dengan informasi dalam salah satu rancangan undang-undang.

Ada poin yang menyebut jika paramedis salah mengambil keputusan dalam melakukan pertolongan kepada pasien, akan didenda Rp 1 juta.

• FOTO-FOTO Penampakan Ambulans Pemprov DKI yang Diduga Bawa Batu, Kaca-kacanya Pecah

Wiranto menegaskan informasi itu menyesatkan dan tak ada sama sekali.

“Tenaga medis kita sudah diberikan informasi yang menyesatkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada."

"Jadi kita ingatkan bahwa paramedis jangan sampai mengikuti provokasi seperti itu,” pintanya.

• YUSUF Mansur dan PSSI Lobi Lechia Gdansk, Egy Maulana Vikri Masuk 40 Daftar Pemain SEA Games 2019

Senada, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melihat ada pihak memanfaatkan demonstrasi tolak sejumlah RUU oleh mahasiswa di depan gedung DPR, untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurutnya, demo mahasiswa yang awalnya berjalan dengan damai berubah menjadi aksi anarkis pada sore hingga malam hari.

"Kami melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri, bukan agenda RUU," ucapnya di tempat yang sama.

• PESAN Jokowi untuk Mahasiswa: Negara Lain Bersaing di Era Digital, Kita Masih Turun ke Jalan

"Agenda itu politis dengan tujuan menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstutusional," sambung Tito Karnavian.

Namun, terkait siapa aktor atau kelompok yang memanfaatkan demonstrasi mahasiswa, Kapolri tidak mengungkapkan secara jelas dan hanya menyebut kerusuhan telah dirancang secara teratur.

Lebih lanjut ia mengatakan, aksi anarkis di sekitaran gedung DPR dua hari lalu mirip dengan kerusuhan di kantor Bawaslu pada Mei 2019.

"Aksi kekerasan batu, pembakaran dan lain-lain mirip pola kerusuhan 21-22 Mei lalu. Ini terlihat cukup sistematis, artinya ada pihak yang mengatur itu," paparnya. (*)