Sekjen PDIP Sebut Ada Penyimpangan di KPK, Lalu Contohkan Abraham Samad Coret Nama Calon Menteri

"Menjawab berbagai pertanyaan yang secara kritis disampaikan oleh masyarakat," ujar Hasto Kristianto.

"Jadi bisa dikatakan, persetujuan untuk revisi UU KPK itu sebenarnya akibat tindakan orang yang ada di KPK sendiri."

"Karena ketertutupan dan tak ada penjelasan terhadap berbagai pertanyaan yang ada," paparnya.

• Wali Kota Bekasi: Bantuan Anggaran dari Jakarta Hampir Rp 1 Triliun, Jawa Barat Cuma Rp 66 Miliar

Hasto Kristiyanto menambahkan, semua pihak tak perlu takut parpol ingin agar korupsi itu menjadi lestari.

Karena, unsur parpol juga selalu memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Di PDIP, kata Hasto Kristiyanto, pemecatan seketika diberikan kepada kader yang melakukan korupsi.

• INI Angka Paling Misterius! Diurutkan dari Terbesar dan Terkecil Lalu Dikurangi Hasilnya Pasti Sama

"Parpol itu juga sedih, menangis ketika ada anggota kami yang tertangkap tangan KPK."

"Karena itulah kami tidak henti-hentinya terus melakukan pendidikan politik, menertibkan hukuman, dan kemudian menempatkan kader-kader secara selektif dengan baik," beber Hasto Kristiyanto.

"Dan sejak awal harus punya komitmen untuk antikorupsi itu," imbuhnya.

• Anak Buahnya Tak Lolos Jadi Pimpinan KPK Jilid V, Ini Kata Jaksa Agung

Menurutnya, korupsi di lingkungan politik terjadi lebih karena budaya ketaatan hukum rata-rata orang Indonesia harus lebih diperbaiki.

Kedua, lanjut Hasto Kristiyanto, terkait juga dengan sistem politik liberal yang dipraktikkan.

Sistem itu membuat biaya politik mahal dan kerap menjadi pemicu para politikus melakukan tindakan korupsi.

• ‎Dua Tokoh Senior Ini Diusulkan Jadi Dewan Pengawas KPK

"Karena itulah kami secara konsisten terus melakukan upaya perbaikan dan mendukung seluruh kerja dari lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi itu," terang Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto meminta agar yang menolak perubahan UU KPK, termasuk Forum Rektor, agar melihat juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di KPK.

Yakni, ada indikasi berbagai penyimpangan di KPK.

• Pimpinan KPK Serahkan Tanggung Jawab ke Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin: Kekanak-kanakan, Baper!