Revisi UU KPK
Ini Poin-poin yang Tidak Disetujui Jokowi dalam Revisi UU KPK
PRESIDEN Jokowi akhirnya bersuara atas revisi Undang-undang KPK yang ditentang KPK serta koalisi masyarakat sipil anti-korupsi.
Penulis: |
lihat foto
"Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu, sehingga independensi KPK menjadi terganggu, intinya ke sana," ujar Jokowi di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).
Menurut Jokowi, dirinya baru saja menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) draf revisi UU KPK, dan akan ia pelajari terlebih dahulu secara detail.
• Revisi UU KPK Batal Jika Jokowi Tak Keluarkan Surat Persetujuan
"Saya mau lihat dulu, nanti satu per satu kita pelajari, putusin, dan saya sampaikan kenapa ini iya, kenapa ini tidak, karena tentu saja ada yang setuju, ada yang tidak setuju dalam DIM-nya," tuturnya.
Jokowi mengaku dalam mengambil keputusan yang tepat terkait revisi UU KPK, ia melakukan diskusi dengan sejumlah menteri dan akademisi sejak awal pekan ini.
"Sudah mulai sejak Hari Senin, sudah kami maraton minta pendapat para pakar, kementerian, semuanya secara detail."
• BREAKING NEWS: Jokowi Janji Bangun Istana Presiden di Papua Tahun Depan
"Sehingga begitu DIM nanti nanti kami lihat, saya sudah punya gambaran," tuturnya.
Terkait Surat Presiden (Supres), kata Jokowi, akan disampaikan kepada publik jika telah dikirim ke DPR.
"Kami baru melihat DIM-nya dulu, nanti kalau Supres kami kirim, besok saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi," paparnya. (*)
