Rusuh Papua
Empat Warga Australia Ikut Unjuk Rasa Tuntut Kemerdekaan Papua, DPR Minta Pemerintah Sikapi Serius
MABES Polri mengonfirmasi empat warga negara asing (WNA) asal Australia telah dideportasi dari Sorong, Papua Barat.
Pemerintah harus meningkatkan diplomasi soal Papua di dunia internasional.
Pihaknya, menurut Abdul, akan meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Indonesia soal temuan warga asing dalam unjuk rasa di Papua.
Komisi I akan meminta penjelasan soal langkah yang sudah ditempuh pemerintah mengatasi persoalan tersebut.
• Ibu Tikam Bayi Hingga Tewas Setelah Dimandikan, Mengaku Dapat Bisikan Gaib Kirim Anak ke Surga
"Kami akan panggil Menlu pada Kamis (5/9/2019) untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut," cetusnya.
Pengamat hubungan internasional Universitas Pelita Harapan Yosep Djakababa menilai, keikutsertaan WNA dalam demo Papua merdeka memang dapat diindikasikan sebagai ancaman keamanan nasional.
Oleh karena itu, menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat dengan mendeportasi empat WNA yang ikut serta dalam aksi tersebut.
• Moeldoko Sebut Benny Wenda Aktor Kerusuhan di Papua, Ini yang Bakal Dilakukan Pemerintah
"Apa yang dilakukan Pemerintah RI dengan mendeportasi WNA yang diduga ikut berdemo, memang sudah tepat apabila mengacu pada peraturan yang berlaku."
"Apalagi ada aspek keamanan nasional dan juga keamanan para WNA tersebut yang juga menjadi perhatian pemerintah," paparnya.
Menurutnya, kasus Papua memang sangat pelik. Ada pihak-pihak yang menggaungkan masalah Papua di dunia intenasional.
• Polri: Lebih Banyak Masyarakat Papua yang Sangat Enjoy dengan NKRI
Salah satunya, perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri dan melalui para pelobi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan negara-negara di pasifik yang tergabung dalam Melanesia Support Group.
Meskipun demikian, menurutnya Pemerintah Indonesia tidak perlu melayangkan protes kepada Pemerintah Australia terkait keterlibatan empat warga negaranya tersebut.
Karena, keikutsertaan empat warga negara Australia tersebut tidak mewakili sikap negara.
• Kapolri dan Panglima TNI Berkantor di Papua 10 Hari, Enam Ribu Aparat Siaga di Bumi Cenderawasih
"Tidak perlu, karena apa yang terjadi pun masih sebatas pelanggaran yang masih bisa ditangani."
"Dan dilakukan oleh WNA Australia yang bertindak tidak mewakili kepentingan negaranya tapi pribadi," bebernya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua, beberapa waktu terakhir.
• PROFIL Irjen Firli Bahuri, Polisi yang Bertahan di 10 Besar Seleksi Calon Pimpinan KPK