Prabowo Setuju Ibu Kota Negara Dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi Berikan Empat Catatan Ini

KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setuju ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra, bahwa pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).

Juru Bicara Prabowo Subianto itu menurutkan, Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan penting mengenai pemindahan ibu kota negara tersebut.

• Pernyataan Lengkap Jokowi Saat Umumkan Lokasi Baru Ibu Kota Indonesia: Bukan Salah Pemprov DKI

Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," kata Dahnil Anzar Simanjuntak.

Catatan Kedua, pemindahan ibu kota harus didasari pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan) selain tentu financial cost yang fondasi dasarnya tentu adalah prioritas.

• Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024, Artis Arzeti Bilbina Dapat Jabatan Sekretaris

"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ucapnya.

Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, energi, serta pertahanan dan keamanan.

"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.

• Cuma Ada Delapan Perempuan di DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024, Ini Kata Ketua Sementara

Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.

Karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya.

Jadi, paparnya, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich.

• Motor Parkir di Trotoar Saat Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Pejalan Kaki Marah

"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," beber Dahnil Anzar Simanjuntak.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat mengumumkan lokasi ibu kota baru negara, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019):

• BREAKING NEWS: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Negara

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara.

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Sukarno.

Dan sebagai bangsa besar, Indonesia belum menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

• Kemungkinan Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Ini Tujuannya

Banyak pertanyaan kenapa Ibu kota harus pindah.

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Dan juga airport, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

• LIVE STREAMING Pengumuman Lokasi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Kalimantan Timur Atau Bukan?

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.

Dan, pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah ke Pulau Jawa.

Kemudian ada yang tanya pendanaan.

• Ini Tiga Penyebab Aktivitas Gempa di Kalimantan Paling Rendah Sehingga Cocok Jadi Ibu Kota

Perlu kami sampaikan total kebutuhan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Nantinya 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

• Pemeriksaan Kesehatan 20 Calon Pimpinan KPK Pakai Standar Capres-Cawapres

Kenapa urgent sekarang? Kita tidak terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang makin berat.

Kemacetan, polusi udara dan air yang harus ditangani.

Ini bukan salah Pemprov DKI, tapi besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia dan pada Jakarta.

• Ini Daftar Nama 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024

Kesenjangan ekonomi antara luar Jawa dan Jawa meskipun sejak 2001 dilakukan otonomi daerah.

Pemerintah telah lakukan kajian mendalam, dan kita intensifkan studi dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanagara Provinsi Kalimatan Timur.

• Ahok dan Djarot Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024, Mengaku Tidak Janjian

Kenapa di Kaltim?

1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan tanah longsor.

2. Berada di tengah-tengah Indonesia.

• Bukan Seperti Pindah Kontrakan, Politikus PAN Ini Sebut Pemindahan Ibu Kota Program Gagah-gagahan

3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

5. Tersedia lahan 180 ribu hektare.

• Pemadam Kebakaran Bantu Warga yang Susah Lepas Cincin, Tak Sampai Semenit Misi Selesai

Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah kurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa.

Karena, selain itu pemerintah akan bangun industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan dikembangkan bisnis, keuangan, menjadi skala regional dan global.

• Ini Dua Kabupaten yang Ditawarkan Gubernur Kaltim kepada Jokowi Sebagai Lokasi Ibu Kota Negara

Rencana Pemprov lakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.

Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah kirim surat kepada DPR dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah akan siapkan Rancangan Undang-undangnya untuk disampaikan kepada DPR. (*)