Kemungkinan Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Ini Tujuannya

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut kemungkinan tak ada kepala daerah di Ibu Kota baru.

Alasannya, agar komando langsung diarahkan dari pemerintah pusat.

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menilai, skema tersebut lebih memudahkan dalam hal koordinasi pemerintahan di Ibu Kota baru.

• Amien Rais Minta Jokowi Tunda Pindahkan Ibu Kota dan Fokus Selesaikan Masalah Papua

Nantinya, jabatan kepala daerah diganti dengan seseorang yang bertindak sebagai pengelola kawasan.

"Ada semacam pengelola atau apa nanti, tapi kita tunggu kajian dari Bappenas."

"Kita katakan kalau administratif itu jauh lebih gampang komandonya dari pusat," ucap dia dalam diskusi di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

• Sisa 20 Orang, Ini Tahap Seleksi Calon Pimpinan KPK Selanjutnya

Kemendagri juga mendorong hasil kajian yang dilakukan para pakar soal bentukan daerah di Ibu Kota baru.

Yakni, mengedepankan daerah administratif, dibanding daerah otonom.

Sebab, usulan itu senada dengan mereka yang juga menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar kawasan calon Ibu Kota baru Indonesia, bukan daerah otonom.

• Pengamat Tegaskan Pemerintah Harus Berupaya Pulangkan Rizieq Shihab Sesuai Pasal-pasal Ini

Sarannya, wilayah tersebut harus benar-benar tenang dan tidak diwarnai hiruk-pikuk politik lokal.

Sebab, berdasarkan pengalaman Kemendagri, politik lokal kerap mencampuri kebijakan yang diambil pemerintah pusat.

"Kami sarankan lokasi Ibu Kota adalah tempat yang betul-betul tenang dan tidak berwarnai dengan hiruk-pikuk politik lokal," paparnya.

• Ini Rencana Usulan Kenaikan Iuran Peserta BPJS Kesehatan, Kelas Tiga Jadi Rp 42 Ribu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, berdasarkan pembahasan awal, tak bakal ada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta.

Alhasil, ibu kota baru itu tak akan dipimpin oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.